alexametrics

Keputusan Bijak, tapi Bukan tanpa Risiko

Oleh ALI A. WIBISONO*
13 Februari 2020, 16:32:08 WIB

PEMERINTAH mengambil keputusan bijak terkait WNI (warga negara Indonesia) eks ISIS di Syria.

Mengedepankan keamanan nasional dan keselamatan masyarakat hingga akhirnya memutuskan tidak mengembalikan ratusan foreign terrorist fighter (FTF) tersebut ke sini.

Sudah jadi hal lumrah dan biasa bagi pembuat kebijakan mempertimbangkan keamanan nasional sebagai landasan. Apalagi, itu menyangkut eks ISIS.

Meski bermunculan banyak kritik atas keputusan tersebut, pemerintah tidak perlu terlalu khawatir. Toh, kebijakan serupa diterapkan banyak negara di dunia. Menolak FTF eks ISIS kembali.

Eropa, Inggris, dan Prancis bisa jadi contoh. Negara-negara itu bahkan tidak segan mencabut kewarganegaraan setiap warga negara yang sejak awal punya inisiatif dan kemudian bergabung dengan ISIS atau organisasi teroris lain.

Maka, ketika banyak suara yang memperdebatkan masalah kewarganegaraan FTF asal Indonesia di Syria atau negara lain, sangat disayangkan. Yang hari ini dihadapi pemerintah adalah orang-orang yang pernah bergabung dengan organisasi teroris dunia. Kemudian, muncul perdebatan yang menyebutkan jika kewarganegaraan mereka hilang karena bergabung dengan ISIS, sama artinya Indonesia mengakui ISIS sebagai negara.

Pandangan saya tidak demikian. Karena ketika mereka membakar paspor, menyatakan setia kepada ISIS, itu bisa dikatakan mereka dengan sendirinya melepas kewarganegaraan.

Dalam pandangan saya, perdebatan itu tidak perlu diteruskan. Pemerintah sudah mengambil keputusan dengan pertimbangan keselamatan dan keamanan masyarakat. Itu patut dihormati. Norma suatu negara itu menomorsatukan keamanan nasionalnya.

Saat ini kita mengenal standar moralitas. Salah duga yang diperkenankan (post positive). Misalnya, ada terduga teroris ditangkap penegak hukum, diinterogasi, kemudian dilepas karena ternyata bukan teroris. Itu tidak masalah.

Daripada kemudian membiarkan terduga teroris yang sebenarnya teroris. Saya kira ini yang sekarang diterapkan pemerintah dalam problematika eks ISIS asal Indonesia.

Pemerintah menduga, menganggap mereka punya potensi membahayakan masyarakat, keamanan nasional. Sehingga dipukul rata. Semua dinilai berpotensi jadi malapetaka. Meski, memang bisa saja di antara mereka ada yang tidak berbahaya.

Yang tidak pernah terlibat operasi ISIS, anak-anak dan mungkin perempuan. Hanya, bisa jadi pula di antara mereka ada yang berbahaya. Sangat keras dan tidak terdeteksi saat dipulangkan.

Lolos satu saja, bahaya luar biasa. Kenapa bisa sulit terdeteksi? Karena ini urusan ideologi yang ada di kepala dan hati. Bias gender, bias umur. Bisa pria, bisa perempuan. Bisa dewasa, bisa remaja. Bisa siapa saja.

Namun, dari keputusan itu pula, kita bisa melihat bahwa pemerintah tidak saklek. Mereka tidak menutup rapat semua pintu. Ada celah yang bisa saja dimanfaatkan. Oleh siapa? Yang benar-benar punya keinginan untuk kembali.

Menyatakan janji setia kepada NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dan bersedia ikut program pemerintah.

Kepada FTF yang benar-benar ingin kembali ke Indonesia, tunjukkan inisiatif.

Mereka yang bergabung dengan ISIS karena dijebak, kena perangkap iming-iming manis, atau yang hanya ikut-ikut orang tua, dan sebagainya. Dalam posisi saat ini, mereka harus bisa meyakinkan pemerintah. Tidak bisa tidak.

Lantas ke depan bagaimana? Memang masih ada pertanyaan. Pertama untuk eks ISIS yang memang ingin kembali, ingin pulang, dan memenuhi syarat dibawa kembali ke Indonesia.

Juga, bagaimana mereka yang betul-betul tidak memungkinkan lagi pulang. Apakah pemerintah memilih untuk diam, membiarkan mereka begitu saja?

Jika iya, banyak negara memang melakukan itu. Membiarkan FTF yang berasal dari negara mereka sampai tutup umur.

Tapi, keputusan seperti itu bukan tanpa risiko. Sebab, membuka peluang untuk mereka regrouping. ISIS yang disebut-sebut sudah hancur menyisakan mereka yang membuat ISIS tidak benar-benar hancur. Hingga, mereka membangun kekuatan dari orang-orang yang dibiarkan negara asal.

Maka, menjadikan mereka stateless itu sebenarnya sama dengan menyimpan bom waktu di masa depan. Setelah regrouping, mereka bisa saja dikirim ke tempat-tempat tertentu. Untuk tempur atau beraksi menebar teror.

Contoh yang paling bisa diingat adalah Usamah bin Laden. Mendirikan Al Qaeda, ditolak Arab Saudi untuk kembali, kemudian menjadi lebih besar daripada sebelumnya.

*) Dosen hubungan internasional UI yang aktif mencermati isu-isu terorisme

**) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Sahrul Yunizar

Editor : Ilham Safutra

Reporter : */c7/ttg


Close Ads