alexametrics

Ketika Pelemahan KPK Mulai Bekerja

Oleh EMERSON YUNTHO*
13 Januari 2020, 18:55:01 WIB

PADA 8 Januari 2020 KPK membuat kejutan dengan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan tujuh orang lain karena dugaan menerima suap dalam penetapan anggota DPR terpilih 2019–2024.

Kasus Wahyu Setiawan kemudian menyeret Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) karena salah satu penyuap adalah Harun Masiku, calon anggota DPR dari PDIP.

Namun, OTT KPK yang mengejutkan tersebut kemudian menjadi antiklimaks setelah KPK gagal melakukan penggeledahan dan penyitaan di kantor DPP PDIP di Jakarta. KPK juga gagal menangkap Harun Masiku yang berhasil melarikan diri. Kegagalan KPK tersebut jika dirunut kembali tidak bisa dilepaskan dari keberadaan UU Nomor 19 Tahun 2019 atau revisi UU KPK yang disahkan 20 September 2019.

Kekhawatiran upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK faktanya terbukti dalam kasus suap yang melibatkan komisioner KPU dan politikus PDIP itu. Jika sebelum revisi UU KPK berlaku, setelah OTT dilakukan, penyidik KPK dengan sigap dan kurang dari 1 x 24 jam akan menggeledah tempat-tempat yang diduga terdapat barang bukti dan langsung melakukan penyitaan. Proses umumnya lancar tanpa hambatan. Pihak-pihak yang ingin menghalangi proses hukum yang dilakukan KPK juga akan berpikir ulang karena dapat dijerat pidana menurut UU Korupsi. Mayoritas pelaku yang terjerat OTT KPK pada akhirnya dihukum penjara oleh hakim pengadilan tindak pidana korupsi dan menjalani masa hukuman di penjara.

Namun, tidak demikian untuk saat ini. Setelah revisi UU KPK berlaku, setelah OTT dilakukan, penyidik masih harus menunggu izin dari Dewan Pengawas KPK untuk melakukan proses penggeledahan dan penyitaan. Berdasar pasal 47 UU KPK yang baru, kewenangan menggeledah dan menyita harus melalui izin dewan pengawas. Prosedur semacam itu selain birokratis tentu saja menghambat proses penyidikan yang dilakukan KPK. Adanya jeda waktu yang cukup panjang bukan mustahil barang bukti juga sudah diamankan atau dihilangkan pelaku atau pihak lain sebelum KPK resmi menggeledah. Dengan kondisi demikian, akan sulit bagi KPK untuk menjerat aktor kakap lain yang juga terlibat.

Peristiwa gagalnya operasi penangkapan terhadap pelaku dan penggeledahan yang baru saja terjadi telah menjadi pertanda bahwa upaya pelemahan KPK telah efektif bekerja. Keberadaan revisi UU KPK terbukti berhasil membatasi ruang gerak KPK dalam menindak atau menangkap koruptor.

Kondisi KPK yang mulai melambat dan melemah itu tentu saja menguntungkan koruptor dan membuat koruptor akan semakin berani melakukan praktik koruptif atau merampok uang negara. Keberadaan revisi UU KPK dan keraguan atas figur pimpinan KPK periode 2019–2023 pada akhirnya membuat banyak pihak pesimistis terhadap masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Agar KPK kembali kuat dan garang memberantas korupsi, salah satu solusinya adalah kembali kepada UU KPK lama yang telah terbukti efektif dan teruji. Hal itu sangat mungkin terwujud jika saja Mahkamah Konstitusi mau mengabulkan permohonan uji materi (judicial review) terhadap revisi UU KPK yang diajukan mantan pimpinan KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil. Demi menyelamatkan upaya pemberantasan korupsi, jikapun tidak membatalkan seluruhnya, hakim konstitusi dapat saja memangkas ketentuan dalam UU KPK yang dianggap mengganggu kinerja KPK.

Solusi lainnya adalah mendorong pimpinan KPK tetap independen dan tidak terpengaruh atas intervensi politik ketika menangani kasus korupsi, khususnya yang melibatkan elite partai politik. Keraguan banyak pihak terhadap pimpinan KPK sebaiknya dijawab dengan kinerja KPK dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang telah dan sedang ditanganinya tanpa pandang bulu. (*)

*) Pegiat antikorupsi; wakil direktur Visi Integritas

Editor : Ilham Safutra


Close Ads