alexametrics

Jatim Menuju Digital Governance

Oleh: Airlangga Pribadi K. *)
12 November 2019, 18:48:49 WIB

PADA awal Gubernur Khofifah Indar Parawansa memimpin Jawa Timur (Jatim), salah satu tantangan utama yang dihadapi provinsi ini adalah kemampuan dari segi tiga tata kelola pemerintahan. Yakni, birokrasi pemerintah, aktor strategis masyarakat sipil dan dunia usaha untuk melakukan adopsi-adaptasi, serta inovasi menghadapi gelombang pasang revolusi industri 4.0.

Untuk merespons tantangan tersebut, reformasi birokrasi, reformasi masyarakat sipil dengan leading sector dunia pendidikan, serta reformasi entrepreneurship di dunia usaha menjadi sebuah kebutuhan mendesak.

Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 13 Februari 2019, terhitung sudah lebih dari sembilan bulan Khofifah memimpin Jawa Timur. Dalam seruan awalnya setelah menjabat, Khofifah telah mengingatkan, pada era kepemimpinannya, Jawa Timur akan tampil terdepan untuk menyambut tantangan revolusi digital. Sebuah zaman yang membutuhkan cara pandang (mindset) dan kreativitas baru dalam dunia yang semakin berlari tunggang langgang. Era yang membutuhkan kemampuan merangkai digital governance (tata kelola pemerintahan berbasis perkembangan revolusi industri 4.0).

Menilai sekilas tiga triwulan pertama pemerintahan Khofifah dan Emil Elestianto Dardak, ternyata seruan Khofifah pada awal pemerintahannya bukanlah sekadar lip service. Sejak 99 hari pertama pemerintahannya, platform Nawa Bhakti Satya telah diterjemahkan dalam beberapa program andalan yang menunjukkan komitmen atas integrasi revolusi teknologi ke dalam tata kelola pemerintahan.

Pertama, program millennial job centre (MJC). Program tersebut dimaksudkan agar kalangan milenial tidak saja mampu menyiapkan kapasitas diri di tengah tuntutan dunia kerja pada era teknologi digital, tetapi juga menghubungkan market access ke sektor usaha kecil dan menengah (UKM) serta industri kecil dan menengah (IKM).

Kedua, East Java Investment Super Corridor (EJISC). Melalui program tersebut, seluruh potensi ekonomi dan kesempatan investasi akan terbuka melalui aktivasi infrastruktrur digital sehingga memudahkan dunia usaha terlibat dalam pembangunan.

Ketiga, pembangunan Jatim Big Data Initiative (JBDI). Dengan program tersebut, pemerintah dapat memantau segala detail kondisi pertanian dan perkebunan seperti secara real time dengan tingkat presisi yang tinggi sehingga setiap kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran.

Pada fase awal pemerintahannya, Khofifah telah berhasil menetapkan langkah ke depan tidak saja bagi warga Jawa Timur, tetapi juga bagi kalangan milenial sebagai penentu utama bonus demografi Indonesia. Benar bahwa revolusi industri 4.0 bukanlah segala-galanya. Namun, sebuah kepemimpinan wilayah yang abai dan tidak bersiap-siap menghadapi disrupsi sosial sebagai imbas transformasi sosial revolusi teknologi bisa dipastikan akan menemui takdir menjadi provinsi yang gagal (failed province).

Kolumnis media The Economist, Ryan Avent (2016) dalam karyanya The Wealth of Humans, mengingatkan bahwa revolusi teknologi digital pada abad ke-21 ini adalah sebuah revolusi dengan imbas disrupsi skala tektonik yang sangat besar. Era ini memengaruhi kerja manusia melalui tiga hal. Pertama, kemunculan artificial intelligence (AI). Kedua, semakin intensifnya fenomena hyper-globalization. Ketiga, kesempatan untuk melakukan lompatan jauh atas produktivitas manusia.

Sebuah negeri atau daerah yang gagal mengantisipasi perubahan zaman ini akan terpuruk di jurang ketimpangan sosial, kemelaratan, serta apatisme. Namun, negeri atau daerah yang mampu merespons tantangan tersebut dengan tepat berpotensi menghadirkan berkah kemakmuran bagi tiap-tiap orang di dalamnya (the wealth of humans).

Tiga Reformasi

Setelah merumuskan jawaban yang tepat atas tantangan revolusi industri 4.0, tata kelola pemerintahan Jawa Timur menghadapi tantangan selanjutnya. Yakni, bagaimana merawat sustainability dari inisiatif yang dilahirkan. Seperti halnya setiap hal yang baru membutuhkan penyesuaian, tantangan revolusi industri 4.0 ke depan membutuhkan langkah-langkah reformasi.

Menurut Hennry Timms dan Jeremy Heimans (2018) dalam New Power: How it’s changing 21st century-and why you need to know, transformasi sosial menuju revolusi digital menghadirkan cara berpikir baru yang memengaruhi orientasi hidup masyarakat yang berupa hadirnya radical transparency (transparansi radikal), the culture of maker (budaya pencipta), dan collaborative action (kerja kolaborasi). Tiga hal tersebut memengaruhi perubahan orientasi pada tiga aktor kunci, yakni birokrasi, masyarakat sipil, dan dunia usaha.

Pada sektor birokrasi pemerintahan, prinsip radical transparency yang menjadi semangat zaman baru perlu menjadi perhatian utama. Semangat prinsip ini adalah ekspektasi tinggi pada hak untuk tahu (right to know) dan tidak adanya filter yang membatasi persoalan publik.

Terkait dengan hal ini, penerjemahan konkret atas etos Jatim Cettar dengan inisiasi aplikasi SP2D (surat perintah pencairan dana) online, paperless, digital signing, dan e-evaluasi APBD seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur adalah inovasi yang baik. Namun, inovasi itu membutuhkan pengawalan birokrasi yang responsif terhadap tantangan baru tersebut. Birokrasi yang mampu mengubah mentalitas ambtenaar dengan etos baru inklusif yang sejalan dengan tuntutan right to know dari warga.

Tuntutan dunia pendidikan ke depan tidaklah sekadar menciptakan pakar (expertise). Namun, yang dituntut ke depan adalah lahirnya para pencipta (the maker). Sementara wilayah ekonomi dituntut tidak hanya menumbuhkan kompetisi, tetapi yang lebih penting adalah berkolaborasi.

Tantangannya adalah merumuskan peta jalan pendidikan yang dapat melahirkan peserta didik yang mampu menjadi inovator (innovator path) serta pendidikan karakter untuk peduli dan berkolaborasi. Kekuatan hati, konsistensi, dan kesabaran meniti jalan untuk merawat digital governance ini menjadi kunci berkah pembangunan ke depan, berkah yang akan kita persembahkan untuk generasi mendatang. Semoga. (*)


*) Airlangga Pribadi K, Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, ketua Tim Navigasi Jawa Timur

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads