alexametrics

Menuju Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Dunia

Oleh Azwar*
12 Oktober 2019, 17:37:48 WIB

PRESIDEN Joko Widodo baru saja menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, pada 30 September 2019. Perpres ini merupakan amanat dari Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Langkah pemerintah ini perlu diapresiasi. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat baik dari Presiden Joko Widodo, di akhir pemerintahannya pada periode pertama ini. Dengan keluarnya Peraturan Presiden ini muncul harapan bahwa ke depan Bahasa Indonesia bisa sejajar dengan bahasa-bahasa dunia lainnya seperti Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Prancis dan lain-lain.

Perpres Nomor 63 tahun 2019 ini mengatur tentang penggunaan Bahasa Indonesia dalam (1) Peraturan Perundang-undangan, (2) Dokumen Resmi Negara, (3) Pidato Resmi Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Negara yang Lain, (4) Pidato Resmi di Dalam Negeri, (5) Pidato Resmi di Luar Negeri, (6) Bahasa Pengantar dalam Pendidikan Nasional, (7) Pelayanan Administrasi Publik di Instansi Pemerintahan, (8) Nota Kesepahaman atau Perjanjian, (9) Forum yang bersifat Nasional atau Forum yang Bersifat Internasional di Indonesia (10) Komunikasi Resmi di Lingkungan Kerja Pemerintah dan Swasta, (10) Laporan Setiap Lembaga atau Perseorangan kepada Instansi Pemerintahan, (11) Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi Karya Ilmiah di Indonesia, (12) Penamaan Geografi, Bangunan atau Gedung, Jalan, Apartemen atau Permukiman, Perkantoran, Kompleks Perdagangan, Merek Dagang, Lembaga Pendidikan, Organisasi yang Didirikan atau Dimiliki Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia, (13) Informasi tentang Produk Barang atau Jasa, (14) Rambu Umum, Penunjuk Jalan, Fasilitas Umum, Spanduk, dan Alat Informasi Lain, dan (15) Informasi melalui Media Massa.

Selain hal tersebut, pada Bab III Perpres No. 63 tahun 2019 itu juga memuat tentang pengawasan pelaksanaan Peraturan Presiden itu dimana pada Pasal (1) berbunyi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

Pada pasal (2) Pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. Pasal (3) Pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal (4) Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri menetapkan pedoman pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia. Pasal (5) Dalam rangka pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah menetapkan peraturan daerah dengan mengacu pada pedoman pengawasan penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Jika dilihat perjalanan Bahasa Indonesia dalam sejarah bangsa ini, Bahasa Indonesia hadir mengemban amanat besar sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Setidaknya hal tersebut sudah diakui oleh segenap bangsa Indonesia sejak Sumpah Pemuda tahun 1928. Puncak dari peran bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa itu ketika 18 Agustus 1945 UUD disahkan. Di dalamnya dinyatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional dan bahasa negara. Setelah menyelesaikan amanat yang dibebankan kepadanya, sehingga mengantarkan Indonesia ke gerbang kemerdekaan, sepertinya tugas bahasa Indonesia sudah selesai.

Bahasa Indonesia seperti kain usang yang dicampakkan pemakainya. Ia perlahan dibiarkan menuju kepunahan seiring berkembangnya zaman. Sejatinya anak-anak zaman yang telah bernaung atas jasa besarnya meletakkan bahasa Indonesia pada fungsinya sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Akan tetapi bahasa Indonesia dibiarkan tidak berdaulat di tanah airnya sendiri. Kecurigaan bahwa bahasa Indonesia dibiarkan tidak berdaulat di tanah airnya sendiri dapat dilihat dari tidak ditegakkannya regulasi tentang kebahasaan. Salah satu regulasi tentang kebahasaan yang sering dilanggar adalah tentang pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Untuk membuktikan kekhawatiran itu, lihatlah fenomena kebahasaan yang terjadi akhir-akhir ini. Jika berjalan di kota-kota besar Indonesia, masyarakat Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan papan nama gedung-gedung yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Informasi penunjuk jalan di jalan raya sering menggunakan bahasa asing, gedung-gedung yang menggunakan nama asing, iklan-iklan luar ruangan yang mencampur adukkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dan banyak fenomena bahasa lainnya di ruang publik.

Sekilas, fenomena kebahasaan di atas terlihat sebagai bentuk ketidakpercaya diri bangsa Indonesia dengan bahasa negara dan bahasa nasionalnya. Di saat realitas menunjukkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan oleh penutur keempat terbesar di dunia, justru masyarakatnya sendiri tidak bisa menegakkan kepala ketika menggunakannya. Padahal, selain digunakan oleh penduduk terbesar keempat di dunia, bahasa Indonesia juga terbukti sebagai bahasa yang ajaib karena telah teruji oleh sejarah sebagai bahasa yang mampu mempersatukan ratusan suku yang berbeda bahasa.

Dari sisi lain, fenomena tersingkirnya bahasa Indonesia di ruang publik di tanah airnya sendiri merupakan gejala modernitas yang merupakan imbas dari globalisasi. Secara tidak sadar sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia sudah terseret pada arus global dimana muara ide besar ini adalah homogenisasi. Mau tidak mau, Indonesia menjadi ajang pertarungan ide-ide besar dunia, dimana globalisasi menjadi pemenangnya. Secara diam-diam bangsa Indonesia tunduk pada sang pemenang dan membiarkan bahasa dan budaya sendiri menjadi pecundang.

Persoalan bahwa pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan sebagai bahasa nasional sebenarnya sudah disadari oleh pendiri bangsa. Selain sudah diikrarkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia pada zaman kemerdekaan juga sudah dicantumkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasar negara itu, bahasa Indonesia menjadi bagian penting dari negara Indonesia.

Pada masa sekarang ini, bahasa Indonesia juga sudah memiliki payung hukum yaitu dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Selain itu, juga sudah ada regulasi turunan tentang penggunaan bahasa Indonesia, untuk kasus ini beberapa Pemerintah Daerah juga sudah membuat Perda terkait penggunaan bahasa.

Namun dalam realitasnya, ternyata regulasi yang sudah ada tidak cukup untuk melindungi bahasa Indonesia dari serangan arus global. Zaman moderen justru menuntut bahasa Indonesia harus berada nomor dua di banding bahasa Inggris. Fenomena seperti diuraikan di atas dapat dilihat dari tidak ketatnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara atau sebagai bahasa nasional. Bahkan di ruang publik, pelanggaran-pelanggaran penggunaan bahasa ini terjadi, walau sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009.

Pelanggaran yang terjadi terhadap peraturan tentang kebahasaan ini sebenarnya bukan tidak disadari oleh ahli-ahli bahasa di Indonesia. Keresahaan akan semakin tidak berdayanya bahasa Indonesia di tanah airnya sendiri ini sudah menjadi pembicaraan pada seminar-seminar kebahasaan, salah satunya pada Kongres Bahasa Indonesia (KBI) X yang dilaksanakan di Jakarta pada tahun 2013 yang lalu. Pada bagian ketiga belas (13) rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia (KBI) X tersebut dinyatakan bahwa perlu ada sanksi tegas bagi pihak yang melanggar Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009, sehubungan dengan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia untuk nama dan media informasi yang merupakan pelayanan umum.

Sekarang, enam tahun setelah rekomendasi tersebut, di Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran penggunaan bahasa di ruang publik. Bahkan pelanggaran itu terlihat semakin masif. Pada Kongres Bahasa Indonesia (KBI) XI yang juga dilaksanakan di Jakarta pada Oktober 2018 yang lalu, persoalan mengukuhkah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan mengupayakan sebagai bahasa dunia juga masih diungkit. Ahli-ahli bahasa dan peserta kongres pada umumnya sepakat bahwa Bahasa Indonesia harus diperkuat dengan regulasi yang tegas dan jelas.

Pada 2019 ini regulasi yang ditunggu itu pun akhirnya datang. Pepres Nomor 63 tahun 2019 memperkuat posisi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menuju bahasa dunia. Dengan potensi jumlah penutur yang besar, Bahasa Indonesia berpeluang untuk menjadi bahasa dunia, sekarang dengan Perpres tersebut tentu akan bisa direalisasikan.

Setelah disampaikan kepada publik, saat ini terkait pengawasan pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, menunggu turunannya untuk masalah pengawasan di tingkat nasional kita akan tunggu Peraturan Menteri terkait pengawasan Peraturan Presiden tersebut. Sementara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kita tunggu Peraturan Daerah terkait Penggunaan Bahasa Indonesia tersebut.

Ke depan, seiring dengan ditetapkannya perpres ini semoga saja anak-anak bangsa Indonesia berani menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang membanggakan. Kita rindu mendengar kepala negara berpidato dalam bahasa Indonesia yang lancar di depan sidang negara-negara ASEAN atau bahkan di depan sidang PBB. Kita berharap sebelum menutup mata bisa menyaksikan bahasa Indonesia digunakan dalam bahasa perdagangan dunia. Kita ingin menyaksikan bahasa Indonesia benar-benar menjadi bahasa penghela ilmu pengetahuan. Semua itu bisa dicapai jika kita tidak keliru melihat bahasa Indonesia, kita tidak melihat bahasa hanyalah sebagai alat komunikasi saja, tetapi sepantasnya kita menyadari bahwa bahasa Indonesia adalah keajaiban yang telah mempersatukan kita, sesuatu yang menunjukkan ke Indonesia an kita. (*)

*) Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, UPN Veteran Jakarta

Editor : Ilham Safutra



Close Ads