alexametrics

Implikasi Keamanan Faksionalisasi dan Perpecahan GAM

Oleh AL CHAIDAR *)
12 Januari 2022, 19:48:18 WIB

BANYAK peneliti yang tidak menyadari adanya perpecahan GAM pasca-MoU (memorandum of understanding) 15 Agustus 2005 di Helsinki. Banyak kalangan yang mengira bahwa MoU Helsinki adalah sebuah revolusi perdamaian yang menjadi ”paragon of peace” untuk ditiru oleh para pihak yang berkonflik secara vertikal dengan negara induk. Faksionalisasi GAM ini ternyata berimplikasi pada terganggunya keamanan di Aceh secara signifikan.

Sejak 4 Desember 1976, Aceh Merdeka dideklarasikan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro dan hingga kini masih bergerak. Daerah ini telah dirusak oleh konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ingin mendirikan negara merdeka dan pasukan keamanan Indonesia (TNI) yang berusaha meredam kelompok ini. Di jantung konflik adalah hubungan pusat-pinggiran dan keterasingan mendalam masyarakat Aceh dari Jakarta.

Masalah-masalah ini berawal dari janji-janji Presiden Pertama Indonesia Soekarno. Dia menjanjikan status khusus untuk Aceh sebagai pengakuan atas kontribusinya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Janji-janji itu diingkari. Upaya masyarakat Aceh untuk menjaga identitas regional dan etnis yang kuat –berasal dari kepatuhan ketat Aceh Islam dan sejarahnya sebagai kesultanan merdeka sampai invasi Belanda pada tahun 1873– menghadirkan terlalu banyak tantangan bagi Soekarno yang tengah membangun proyek kebangsaan Indonesia yang ”sekuler”.

Aceh juga menjadi penghalang ideologi developmentalis yang sangat sentralistik pada masa Presiden Soeharto. Konflik politik ini dipersepsikan sebagai eksploitasi ekonomi dan keamanan sejak pertengahan 1970-an, pendekatan Jakarta untuk menangani pemberontakan lebih dititikberatkan pada perhitungan ekonomi dan politik semata (Schulze, 2004).

Pada 1977, Teungku Muhammad Dawoed Beureueh memberikan amanah kepada bangsa Aceh agar ikut mendukung Gerakan Atjeh Merdeka yang dipimpin oleh Hasan Tiro. Maka mulailah masyarakat Aceh berbondong-bondong masuk ke gerakan separatis tersebut, pada berbagai front, hingga kini.

Namun, nama Teungku Dawoed Beureueh sering kali difitnah oleh kalangan internal GAM sebagai tokoh yang telah menjual Aceh kepada Indonesia. Itu adalah persepsi sejarah yang keliru. Baru-baru ini saya menemukan dokumen amanah Teungku Muhammad Dawoed Beureueh kepada bangsa Aceh untuk mendukung perjuangan Hasan Tiro. Setelah mengeluarkan surat amanah ini, Teungku Dawoed Beureueh ditangkap oleh pasukan intelijen Orde Baru dengan cara dibius dan diungsikan ke Jakarta.

Perjuangan GAM kemudian marak lagi pada 1989 hingga 2004. Itu menjadi konflik senjata paling berdarah dalam sejarah Orde Baru hingga Orde Reformasi. Konflik berakhir dengan ditandatanganinya MoU Helsinki pada 15 Agustus 2015. GAM pun ditransformasikan ke KPA (Komite Peralihan Aceh) yang kemudian berubah menjadi PA (Partai Aceh). Perjuangan bersenjata GAM telah berubah menjadi persaingan demokrasi melalui pemilu. Partai lokal lainnya juga hadir sebagai saingan PA. Di antaranya, PNA (Partai Nasional Aceh) yang sama-sama mengusung ideologi etnonasionalisme Aceh.

Namun, perdamaian ini tidak bertahan lama. Para pengusung ide kemerdekaan Aceh menolak MoU Helsinki yang diratifikasi oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Aktivis GAM yang menolak perdamaian ini mencurigai bahwa Hasan Tiro telah dikudeta oleh Malik Mahmud, Zaini Abdullah, dan Zakaria Saman, yang kemudian membentuk 5 faksi. Ada 4 Front Politik GAM (semuanya berada di luar negeri) yang menolak MoU Helsinki dan UUPA. Mereka adalah (1) ASNLF (Aceh Sumatra National Liberation Front) yang diketuai oleh Arif Fadillah, berkedudukan di Jerman; (2) PNAD (Pemerintah Nanggroe Atjeh Darussalam) dipimpin oleh Yusra Habib Abdulgani sebagai perdana menteri, berkedudukan di Aarhus, Denmark; (3) Majelis-GAM Pusat (dipimpin oleh Musanna Abdul Wahab di Tiro), berkedudukan di Pensylvania; dan (4) Majelis Pemerintahan-GAM atau MP-GAM (Husaini Hasan) di Sydney (Australia) & Kuala Lumpur serta Gombak (Malaysia); dan satu faksi front bersenjata Tentara Aceh Merdeka (TAM). Setiap faksi ini juga memiliki front klandestin di Aceh yang didukung oleh berbagai kalangan.

ASNLF adalah organisasi pembebasan yang tidak berbentuk negara, tidak ada kabinet, hanya presidium. Berideologi Tiroisme. ASNLF ini merupakan kelanjutan dari ASNLF awal yang dulu dipegang oleh perdana menteri pertama, Dr Tengku Mukhtar Hasbi Geudong (1976–1980). Setelah damai 2005, ASNLF berganti nakhoda karena nakhoda sebelumnya telah menerima bingkai Indonesia dan menjadi wali Nanggroe dan gubernur, bupati, wali kota, dan jabatan-jabatan lainnya. ASNLF memiliki jaringan di berbagai negara di Eropa. Juga di AS, Jepang, Malaysia, dan Australia. ASNLF adalah jaringan GAM terbesar di luar negeri.

PNAD dideklarasikan oleh Dr Yusra Habib Abdul Gani SH (PM) di Denmark pada 3 Desember 2020. PNAD memiliki kabinet. PNAD adalah satu-satunya organisasi negara yang diproklamasikan sebagai negara di pengasingan (government in exile). Dr Yusra Habib Abdulgani telah mengirimkan surat diplomatik ke 58 negara sebagai perdana menteri. PNAD memiliki juru bicara, H Yusuf Peureurak, berkedudukan di Malaysia.

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads