alexametrics

Menuju Satu Data Pertanian

Oleh Khudori *)
11 Desember 2019, 12:30:30 WIB

MENTERI Pertanian Syahrul Yasin Limpo menargetkan masalah data pertanian selesai dalam 100 hari pertama dia bertugas. Pada tahap awal, dia memulai langkah dengan baik: berkonsolidasi dengan kementerian/lembaga yang memiliki otoritas data. Yakni, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dengan dua instansi itu, Syahrul merundingkan aneka hal terkait silang sengkarut data pertanian. Syahrul menargetkan, nanti hanya ada satu data pertanian.

Data pertanian berkali-kali memantik perdebatan. Perdebatan bukan hanya antara pemerintah dan publik. Ironisnya, sering kali perdebatan justru terjadi di antara para pimpinan kementerian/lembaga (K/L). Debat dalam merumuskan kebijakan publik adalah sesuatu yang sehat. Masalahnya, jika debat justru berpangkal dari data K/L yang berbeda, tentu itu kontraproduktif. Lebih-lebih, debat yang mestinya senyap karena berlangsung di ruang-ruang rapat K/L yang kedap dan steril justru berpindah ke ruang publik dan menjadi tontonan rakyat yang tidak elok.

Tidak terhitung berapa energi, tenaga, dan biaya yang terbuang sia-sia akibat debat data yang tidak produktif. Karena sengkarut data menyangkut banyak komoditas. Baik komoditas yang surplus, seperti beras, jagung, kelapa sawit, ayam broiler, telur ayam, cabai, dan bawang merah maupun yang masih minus: kedelai, gula, garam, daging sapi, bawang putih, dan komoditas lain. Bayangkan, jika sesama lembaga negara bersilang pendapat tentang data resmi pemerintah, bagaimana kualitas kebijakan yang dihasilkan?

Silang sengkarut data semacam itu bukan hal baru. Sudah begitu lama kita abai dan ceroboh dengan angka-angka. Produksi beras, misalnya, setiap tahun dilaporkan naik. Kita menganggap sudah surplus beras dengan cara utak-atik data. Tapi, klaim itu di masa lalu selalu disoal. Tiap tahun kita impor beras. Wajar jika kebijakan impor selalu menimbulkan resistansi, pro-kontra, dan penentangan karena basis data batu pijak impor tidak kukuh.

Pada masa lalu, statistik produksi padi dihasilkan dari perkalian komponen utama: luas panen padi kali rata-rata hasil per hektare. Sistem penghitungan itu disebut ’’angka BPS’’, hasil kompromi dua sistem berbeda: sistem yang dipakai Kementerian Pertanian dan BPS. Meskipun distempel ’’data BPS”, sejatinya dalam pengumpulan data peran BPS hanya 25 persen. Sisanya oleh Kementerian Pertanian. Kompromi dua sistem perhitungan sejak 1973 itu nyaris tanpa perbaikan berarti. Padahal, teknologi metode pengumpulan data sudah berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi-komunikasi.

Keraguan akan produksi padi sudah lama berlangsung. Pertanyaannya satu: benarkah data produksi padi kita? Setidaknya ada empat kajian yang dibuat untuk menjawab pertanyaan itu, baik langsung maupun tidak. Hasilnya mengejutkan, semua kajian kesimpulannya sama: data produksi padi dilaporkan lebih tinggi daripada yang sesungguhnya (overestimate). Yang berbeda hanya persentase angka overestimate-nya: 13–36,97 persen.

Karena itu, sejak 2016 BPS ’’puasa” merilis data padi/beras. Bersama sejumlah lembaga lain, BPS mengembangkan metode penghitungan baru bernama kerangka sampel area (KSA). Berbeda dengan metode sebelumnya yang menggunakan estimasi, KSA dilakukan lewat pengukuran langsung. Pelaporan memanfaatkan teknologi terbaru berbasis Android. Pengumpulan data dikembangkan dengan menggunakan kombinasi teknik spasial, citra satelit, pelaporan secara digital, dan observasi secara utuh di lapangan. Dengan gabungan berbagai teknik itu, kualitas data diyakini lebih baik. Saat dirilis pada Oktober 2018, overestimasi luas panen, produksi padi, dan produksi beras lebih dari 46 persen.

Sayangnya, metode KSA baru dimanfaatkan untuk menghitung produksi padi. Sementara itu, komoditas lain yang juga mendesak, seperti jagung, garam, dan gula, belum disentuh. Dalam UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dikenal tiga jenis statistik. Pertama, statistik dasar, yakni statistik yang pemanfaatannya untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro. Tanggung jawab data itu ada di BPS. Kedua, statistik sektoral, yakni statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Ini dikumpulkan instansi bersangkutan. Ketiga, statistik khusus, yakni statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan masyarakat lain. Ini dikumpulkan lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.

Data padi atau beras sejatinya tergolong statistik sektoral. Tetapi, karena sifatnya strategis, ada baiknya otoritas penyelenggaraan sepenuhnya berada di BPS. Demikian pula komoditas strategis lainnya, seperti jagung, gula, dan garam. Kementerian teknis tentu tetap terbuka terlibat. Tetapi, untuk menghindari conflict of interest, keterlibatanya itu sebaiknya sebatas membantu. Konsekuensinya, BPS harus diperkuat. Baik dalam sumber daya manusia (SDM) maupun anggaran. Ini harga yang harus ditebus guna menghasilkan data yang baik.

Data hanya deretan angka. Data hanya alat. Masalahnya, jika data itu bias karena dikumpulkan lewat cara yang tidak reliable lalu dijadikan batu pijak kebijakan, output-nya tidak hanya menyesatkan, tapi juga menyengsarakan. Petani cengkih pernah dibuat sengsara karena ini. Pada 1980-an data produksi cengkih jauh di bawah kebutuhan konsumsi (rokok keretek, obat-obatan, dan bahan makanan). Maka, diprogramkan peningkatan tanaman cengkih baru 25 persen per tahun. Hasilnya overproduksi. Setelah diteliti, ternyata data pijak konsumsi cengkih untuk rokok di-mark up. Hal itu tak boleh terulang.

Data adalah pangkal semua kebijakan publik di mana pun di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Perbaikan metodologi pengumpulan data yang kedaluwarsa jadi sesuatu yang niscaya. Keengganan mengadopsi temuan, inovasi, dan hasil penelitian baru yang diperoleh dari proses panjang dengan metodologi ketat dan teruji secara akademik tentu patut dipertanyakan. Keengganan mengubah metode pengumpulan data sama artinya membiarkan kesalahan (data) berulang. Jika kemudian data (yang salah itu) menimbulkan silang sengkarut atau dimanfaatkan berbagai pihak untuk meraih untung, itu konsekuensi logis yang given. Langkah Menteri Syahrul membuat satu data pertanian harus didukung. (*)


*) Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan (2010–sekarang), penulis buku Ironi Negeri Beras (2008)

Editor : Dhimas Ginanjar


Close Ads