alexametrics

Sengkarut Kebijakan Tes PCR

Oleh FERDIAN ANDI *)
11 November 2021, 19:48:03 WIB

BEBERAPA waktu terakhir ini, publik disuguhi kebijakan pemerintah tentang kewajiban tes polymerase chain reaction (PCR) dan antigen sebagai syarat perjalanan yang berubah-ubah. Belakangan, aturan tersebut tak lagi diterapkan dan biaya tes PCR diturunkan menjadi Rp 275 ribu yang sebelumnya di kisaran Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu. Meski pemerintah tetap membuka opsi untuk kembali menerapkan aturan tersebut.

Menariknya, kebijakan mengenai syarat perjalanan itu muncul dari beberapa instansi pemerintahan. Seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui instruksi menteri dalam negeri (inmendagri), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui surat edaran (SE), dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 melalui SE satgas. Padahal, jika disimak, norma yang tertuang dalam aturan-aturan tersebut memiliki kesamaan satu dengan lainnya.

Inmendgari sedikitnya telah mengalami empat kali perubahan khusus mengenai aturan syarat perjalanan. Mulai Inmendagri Nomor 53 Tahun 2021 (terbit 18 Oktober), Inmendgari 55/2021 (27 Oktober), Inmendagri 56/2021 (28 Oktober), hingga Inmendagri 57/2021 (1 November). Satu peraturan mengubah peraturan berikutnya. Perubahan inmengdari itu secara paralel diikuti dengan perubahan SE Satgas Penanganan Covid-19 serta SE Kemenhub.

Perubahan ketentuan perjalanan di masa pandemi ini pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana mekanisme perumusan norma yang diterbitkan pemerintah. Termasuk mengenai siapa sebenarnya lembaga pemerintah yang berwenang (punya legal authority) menerbitkan aturan perjalanan di masa pandemi ini.

Kecermatan

Perubahan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan (beleidsregel) atau policy rule ini sebenarnya hal yang lumrah terjadi. Apalagi dalam kasus Covid-19 yang cukup dinamis. Perubahan dilakukan di antaranya karena tak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat. Persoalannya, aturan diubah dalam waktu singkat dan berulang-ulang.

Contohnya kewajiban mengantongi hasil tes bebas Covid-19 berbasis PCR pada perjalanan udara. Masa berlaku hasil tes PCR yang semula dua hari menjadi tiga hari hingga tak lagi diperlukan hasil tes PCR. Contoh lainnya adalah aturan kewajiban memiliki hasil negatif tes PCR 3 x 24 jam atau antigen 1 x 24 jam bagi pengendara sepeda motor maupun mobil dengan rentang jarak 250 km atau 4 jam perjalanan. Pada akhirnya, ketentuan yang tertuang di SE Kemenhub 90/2021 diubah menjadi SE Kemenhub 94/2021.

Kerumitan norma yang tertuang dalam perundang-undangan semu (pseudo wetgeving) ini, baik melalui inmendagri, SE Kemenhub, maupun SE satgas, semestinya tak perlu terjadi. Kewenangan diskresi yang dimiliki penyelenggara tata usaha negara yang diwujudkan melalui penerbitan peraturan kebijakan ini semestinya merefleksikan asas kewajaran atau kepatutan umum.

Lebih konkret lagi, keberadaan peraturan kebijakan ini, menurut Indroharto (1992), tidak boleh bertentangan dengan nalar yang sehat dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Di antaranya asas bertindak cermat (principle of carefulness). Dengan kata lain, kendati tidak menjadi bagian dari peraturan perundang-undangan, inmendagri, SE Kemenhub, dan SE satgas tidak boleh bertentangan dengan hukum dan etik.

Kasus Covid-19 di lapangan memang sudah melandai. Hal itu ditandai dengan menurunnya level PPKM di sejumlah daerah dan ketersebaran vaksinasi yang makin masif. Data per 9 November 2021, sebanyak 126.459.285 orang telah mendapatkan dosis ke-1, 80.070.525 orang (dosis ke-2), dan 1.170.175 orang (dosis ke-3). Semua itu tak memiliki relevansi dengan kebijakan aturan perjalanan yang mewajibkan PCR atau antigen di inmendagri, SE Kemenhub, maupun SE satgas.

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads