alexametrics

Pentingnya Membangun Perbatasan untuk Menumbuhkan Loyalitas Kebangsaan

Oleh: Maria Sarjana
11 November 2020, 23:54:46 WIB

MEMBANGUN Indonesia dari pinggiran, menjadi poin ketiga Nawacita Presiden Joko Widodo, sebagai pembangunan perbatasan Indonesia. Sebenarnya, rencana pengelolaan perbatasan Indonesia, sudah digulirkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam grand design tahun 2011-2025.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut perbatasan sebagai “Beranda” Indonesia. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2019, proyek pembangunan Pos Lintas Batas Negara atau PLBN di 10 wilayah di Indonesia pada 2020 dibangun. Adapun beberapa PLBN itu antara lain: PLBN Jagoi Babang di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat; PLBN Serasan Kabupaten Natuna Kepulauan Riau; PLBN Sei Kelik Kabupaten Sintang; PLBN Long Midang, Labang, Sei Nyamuk, Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara; PLBN Nawang Kabupaten Malinau Kalimantan Utara; PLBN Napan, Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur; PLBN Oepoli, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur; PLBN Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel, Papua.

Pembangunan PLBN yang menyedot anggaran Rp 2,77 trilliun, juga digunakan untuk membangun fasilitas penunjang perekonomian seperti 365 kios, dan pembangunan jalan. Namun apakah hal ini membawa perubahan bagi masyarakat tapal batas yang telah lama menanti kesetaraan sebagai warga negara?

Pembangunan Ekonomi, Pembangunan Loyalitas Warga Perbatasan

Indonesia memiliki tiga perbatasan, yakni batas laut dengan 11 negara : Filipina,Malaysia, Vietnam, Thailand. Batas udara yakni, Singapura, Malaysia, Australia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Batas darat yakni Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Dari ketiganya, perbatasan darat memiliki masalah paling kompleks. Bukan tentang patok batas, melainkan ancaman asimetris. Ancaman asimetris merupakan ancaman bagi ketahanan nasional tidak kasat mata, menyentuh ideologi, sosial, budaya hingga ekonomi.

Ketahanan nasional didefinisikan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) sebagai kondisi dinamis keuletan, ketangguhan dalam menghadapi, mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dari luar maupun dalam negeri, langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Salah satu perbatasan darat yang kerap menjadi sorotan ialah Kecamatan Puring Kencana, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Perlu diketahui, sebelah utara kecamatan seluas 484 kilometer persegi ini, berbatasan langsung dengan Kecamatan Malaysia Timur, Serawak. Jumlah penduduknya sekitar 2.539 jiwa (BPS Kapuas Hulu 2019), yang terbagi dalam enam desa : Sungai Antu, Sungai Lawang, Langau, Merakai Panjang, Kantuk Buntut, Kantuk Asam.

Dari data tersebut, tercatat sekitar 249 anak terdaftar di Sekolah Dasar (SD) pada tahun ajaran 2018/2019. Angka ini berbeda dari tahun 2017, yakni mencapai 265 siswa. Kemudian jumlah siswa di satu-satunya SMP yang ada, yakni 58 siswa (2018/2019). Sedangkan penduduk di bangku SMA tercatat 0 siswa, karena fasilitas ini memang belum ada.

Melihat data BPS Kapuas Hulu Kecamatan Puring Kencana, serapan pendidikan SMP sangatlah minim. Selain itu, data resmi Desa Sungai Antu, Puring Kencana, disebutkan dari 957 jiwa, tidak ada penduduk yang menyelesaikan pendidikan Wajib belajar 9 tahun. Padahal penduduk usia di bawah 15 tahun berjumlah terbesar, yakni 76 persen. Kemiskinan menjadi faktor utama, selain memang tak adanya fasilitas penunjang di daerah tersebut.

Penduduk Puring Kencana memilih bersekolah di Malaysia, karena bebas biaya, tunjangan dan fasilitas yang diberikan. Bukan hanya miris, hal ini jelas menjadi ancaman bagi ketahanan nasional. Pembangunan sarana pendidikan dan kemampuan masyarakat meraih pendidikan, sebetulnya sangat berkait dengan pemerataan ekonomi. Ekonom Amerika Theodore Schultz, mengemukakan teori Human Capital yang memandang pendidikan akan mempengaruhi tingkat ekonomi dan sebaliknya.

Sistem ekonomi pancasila sebagai sistem pengelolaan perbatasan

Indonesia memiliki sistem perekonomian yang seharusnya dapat digunakan untuk pengelolaan perbatasan seperti Puring Kencana, yakni sistem ekonomi pancasila. Ekonomi pancasila ialah ekonomi kerakyatan berorientasi keadilan bagi rakyat. Oleh karenanya, penerapan sistem ekonomi Pancasila sangatlah relevan digunakan di Indonesia. Terlebih dalam pengelolaan perbatasan yang telah lama seolah terpinggirkan dan tidak mendapat hati dari pemerintah.

Sistem ini sudah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, seperti “gugur gunung” di Gunung Kidul, Yogyakarta. Tanpa dibayar, warga bergotong royong membantu membangun rumah. Sehingga pemilik rumah tak perlu memikirkan ongkos tukang, karena semua dikerjakan sukarela. Konsep ini berkaitan dengan upaya pemerataan pembangunan serupa ekonomi pancasila. Namun konsep ini tergerus globalisasi dan kapitalisme.

Melihat potret buram perbatasan negara kita, maka ada ungkapan gurindam yang tepat untuk menggambarkannya. “Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati”. Inilah naluri hidup tiap manusia. Sangatlah berbahaya jika generasi bangsa di perbatasan justru “dikenyangkan” oleh negara lain, mendapat asupan pendidikan dan doktrin dari negara lain.

Sebagai “beranda”, seharusnya perbatasan Indonesia mendapat perhatian lebih. Pembangunan harus segera dilakukan, di semua lini, terutama ekonomi. Sehingga mereka tetap menoleh pada NKRI, dan tidak lagi tergiur bujuk rayu negara lain yang mengancam Ketahanan Nasional Indonesia.

 

Maria Sarjana
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia
Sekolah Kajian Stratejik dan Global

Editor : Kuswandi



Close Ads