alexametrics

Mencermati Harmonisasi Peraturan Perpajakan

BHIMA YUDISTIRA ADHINEGARA
11 Oktober 2021, 19:41:55 WIB

SECARA objektif, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diperlukan. Di antaranya, untuk integrasi data kependudukan dengan database pajak, pajak karbon, menutup celah penghindaran pajak lintas negara, pajak minimum, sampai kepastian hukum soal sanksi pajak.

Namun, ada beberapa catatan yang membuat reformasi pajak tidak optimal dan cenderung kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi.

Soal pajak pertambahan nilai (PPN) misalnya. Tarifnya naik menjadi 11 persen. Itu sangat berisiko terhadap pemulihan ekonomi, khususnya berdampak terhadap daya beli kelas menengah. Jika harga barang naik, terjadi inflasi. Padahal, belum tentu daya beli kelas menengah dan bawah akan langsung pulih di 2022. Akibatnya, masyarakat punya dua opsi: berhemat dengan mengurangi belanja atau mencari alternatif barang yang lebih murah.

Efek penyesuaian tarif PPN juga berdampak ke dunia usaha. Pengusaha mulai ancang-ancang. Yang semula ingin ekspansi kini berpikir ulang soal kondisi permintaan barang pada 2022.

Kenaikan tarif PPN memberikan ketidakpastian yang tinggi. Sementara inflasi diperkirakan bisa 4,5 persen tahun depan dengan adanya kenaikan tarif pajak. Demand pull inflation ditambah tax rate akan menjadi tantangan besar bagi pemulihan konsumsi rumah tangga.

Anehnya, banyak negara di dunia selama pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi justru menurunkan tarif PPN sebagai stimulus terhadap konsumsi rumah tangga domestik. Masih banyak cara lain yang lebih adil dan pro terhadap pemulihan ekonomi untuk mengejar rasio pajak.

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads