alexametrics

Omnibus Law Ini Kepentingan Bangsa, Bukan Pengusaha

oleh ANTON J. SUPIT
11 Oktober 2020, 15:48:58 WIB

Banyak kabar yang menyebut bahwa kehadiran UU Cipta Kerja atau omnibus law sarat kepentingan pengusaha. Saya ingin meluruskan bahwa berita-berita yang menyebut bahwa tim perumus omnibus law dari pengusaha itu tidak benar. Pengusaha diajak berdiskusi oleh pemerintah saat draf itu sudah ada. Saat itu serikat pekerja juga diajak berdiskusi di zaman Pak Hanif (mantan Menaker Hanif Dhakiri).

Namun, yang lebih mendasar adalah harus dilihat mengapa ada undang-undang ini. Mengapa itu diperlukan? Saya tidak mencampuri proses politik karena saya bukan politikus. Saya juga bukan anggota DPR. Tapi, saat ini mari kita bicara mengapa UU ini diperlukan dengan mengacu pada data-data. Kondisi sebelum Covid-19, jumlah penganggur resmi sesuai dengan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 25 juta orang.

Kalau bicara angka pengangguran terbuka yang disebut sudah turun, tetap saja jumlahnya 7 juta orang. Lalu, ada kategori pendatang baru, yakni mereka yang termasuk mahasiswa tamat sekolah atau putus sekolah dan lainnya itu sekitar 2,5 juta sampai 3 juta. Kalau ditambah lagi kriteria setengah menganggur, jumlahnya 8 juta orang. Ada juga yang bekerja paro waktu sekitar 28 juta orang. Kalau dijumlah, semuanya sekitar 45,8 juta. Kemudian, jika melihat data kemiskinan, ada sekitar 25 juta.

Lalu, menurut saya, jika kita mau jujur bicara mengenai esensi pemerintahan dan para wakil rakyat ini, yang paling utama adalah menghapuskan kemiskinan. Bukan berebut kekuasaan siapa presiden siapa menteri, tapi berebut kekuasaan supaya siapa menyejahterahkan bangsa dengan menghapuskan kemiskinan.

Setelah menghapuskan kemiskinan, lalu meningkatkan kesejahteraan. Jadi, sayang kalau kita selalu tidak memakai kriteria bahwa inilah yang menjadi tolok ukur sukses atau tidaknya pemerintah. Saat ini kita masih jauh dari harapan.

Sejalan dengan itu, jika kita bicara tentang lapangan kerja, tentu diakui harus ada investasi. Investasi yang masuk, baik dari luar maupun dalam negeri, sangat diperlukan. Kalau di negara seperti kita lantas tidak ada lapangan kerja, bagaimana mau dijalankan?

Kondisi ini pun terjadi sebelum Covid-19. Kita lihat neraca perdagangan defisit, transaksi berjalan juga defisit, penerimaan pajak pun tidak tercapai. Ini berlangsung sejak zaman pemerintahan yang lalu. Ini akumulasi. Kita harus bicara fair.

Kalau ingin menyelesaikan persoalan bangsa, yakni menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, kita harus sepakat bahwa pembukaan lapangan kerja adalah hal yang penting dan harus dilakukan. Karena itu, jika ingin investasi masuk, diperlukan iklim investasi yang baik. Jujur saja, dengan kondisi yang ada, yakni jika ada 79 UU yang bermasalah, lalu mau diubah satu per satu, dalam periode lima tahun pun tidak akan rampung. Karena itu, diperlukanlah perubahan.

Saya bukan orang di bidang hukum, tapi ada kondisi di negara-negara lain, yakni sistem omnibus law. Yang diubah bukan UU dibatalkan, tapi pasal yang bermasalah itu. Lantas, lahirlah omnibus law ini. Bahwa prosesnya saat ini kurang sosialisasi, itu domain pemerintah dan DPR. Saya kira sampai di situ kita semua harus sepakat. Kita perlu lapangan pekerjaan. Yang menyebut bahwa ini kepentingan pengusaha tidak benar. Ini kepentingan bangsa.

Semestinya para politikus juga harus melihat secara komprehensif dan fair. Dengan begitu, jangan selalu merasa ini kepentingan pengusaha. Ini tidak benar. Kalau ada yang bicara buruh dikorbankan, saya tanya pasal mana itu? Yang paling banyak disorot adalah persoalan pesangon, dari maksimal 32,4 bulan menjadi 25 bulan. Itu terbagi menjadi 19 bulan pengusaha dan 6 bulan pemerintah, dalam bentuk jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Mari kita lihat lebih lanjut. Kalau lihat angka dari 32 berubah ke 25, kelihatannya buruh dirugikan. Tapi, mari kita lihat bahwa angka 32 yang muncul itu benar atau tidak? Jangan lupa, UU yang mengatur itu adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dibuat saat Megawati menjadi presiden. Pertanyaannya, dengan hitungan 32 itu, kita kompetitif atau tidak? Saat memberikan angka 32 itu, daya dukung ekonomi kita mampu tidak?

Jujur saja, angka 32 itu tertinggi di dunia. Yang bisa menyaingi hanya Sierra Leone dan Laos. Jadi, kalau angka 32 turun menjadi 25, itu berarti dari yang paling tinggi menjadi yang masih tinggi juga. Karena itu, jika hanya melihat angka-angka tersebut, tentu tidak fair.

Harus juga dilihat komponen lain bahwa ada tunjangan BPJS dan lainnya. Memang komponen di negara-negara maju juga tentu berbeda. Tapi, jangan juga apabila pemerintah dan DPR membuat kebijakan, lalu merasa tidak mampu, lantas dibebankan kepada pengusaha. Pengusaha tentu tidak berani melawan. Tapi, kalau disuruh investasi, akan berpikir dua kali.

Itulah kondisi yang terjadi. Sampai tahun lalu saja, kita melihat investasi yang masuk ke RI masih kurang. Masuknya justru ke Vietnam dan negara-negara lain. Kita orang-orang yang punya tanggung jawab moril, baik pemerintah, anggota dewan, politisi, maupun lainnya. Apakah keadaan ini mau dibiarkan? Itu saja, mari dipikirkan baik-baik.

Jangan lupa bahwa konstitusi kita mengamanatkan bahwa pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat berhak mendapatkan pekerjaan yang layak, yaitu sektor formal. Nah, inilah yang tidak ada.

Jadi, 79 UU yang menghambat investasi itu dijadikan satu UU, yaitu omnibus law. Bahwa ada kekurangan dalam prosesnya, mari kita selesaikan baik-baik. Jika tidak ada omnibus law, mau seperti apa kondisi ekonomi RI ini? Belum lagi saat ini masih ada persoalan Covid-19.

Disarikan dari diskusi ’’Polemik Pro-Kontra UU Cipta Kerja’’ di Jakarta Sabtu (10/10)


*) Anton J. Supit, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : dee/c19/oni




Close Ads