alexametrics

Menginjak Rem Hasrat Perang AS dan Tiongkok

Oleh DAHNIL ANZAR SIMANJUNTAK *)
11 September 2020, 11:48:41 WIB

KONSTELASI negara-negara yang bersengketa langsung (claimant-states) terkait perselisihan di Laut China Selatan (LCS) seperti menaruh harapan kepada Amerika Serikat (AS) untuk menghadapi agresivitas Tiongkok. Misalnya Vietnam dan Filipina. Bahkan, Filipina berterus terang akan meminta bantuan AS kalau diserang Tiongkok. Mengingat kedua negara memiliki perjanjian Mutual Defense Treaty.

Konflik di LCS dan pada umumnya di kawasan Indo-Pasifik membuat negara-negara terpolarisasi. AS dan negara-negara sekutunya, terutama Jepang, India, hingga Australia (Quadrilateral Security Dialogue), membangun kerja sama dalam bidang ekonomi dan militer untuk mencegah hegemoni Tiongkok. Sementara Jepang bersitegang di Laut China Timur, India pun tengah berkonflik di Lembah Galwan, wilayah perbatasan Himalaya dengan Tiongkok. Apalagi, India juga mengkhawatirkan Tiongkok makin mendominasi Samudra Hindia terkait kelanjutan rencana pembangunan Kanal Kra yang menghubungkan Teluk Thailand dan Laut Andaman. Sebelumnya Tiongkok juga telah berhasil membangun akses melalui Myanmar, Pakistan, dan Iran.

Australia terusik dengan kehadiran Tiongkok di Pasifik Selatan. Wilayah Pasifik Selatan yang sangat strategis bagi Australia mulai bergeser ke dalam pengaruh Tiongkok lewat program bantuan, kerja sama ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Salah satu negara yang menjalin kerja sama intensif dengan Tiongkok adalah Kepulauan Solomon.

Perang di Depan Mata

Wilayah Indo-Pasifik yang meliputi wilayah laut Samudra Pasifik dan Samudra Hindia merupakan titik terpanas global saat ini. Posisinya sangat strategis dan penting. Setiap negara ingin menguasai dan menancapkan pengaruhnya.

Eskalasi ketegangan yang kian meningkat di kawasan itu tidak terlepas dari dinamika hubungan AS dengan Tiongkok. Tiongkok yang sedang bangkit menggeser dominasi dan pengaruh AS. Setelah Uni Soviet (US) bubar, AS yang tampil menjadi negara superpower mengurangi anggaran dan kekuatan militernya di kawasan Asia-Pasifik hingga mencapai sepertiga pada 1999 dibanding 1989. Pangkalan militernya juga sebagian ditutup atau digabungkan. Karena menilai situasi relatif aman, tidak ada yang mengancam kepentingan AS.

Namun, pada akhir abad ke-20, perkembangan lingkungan strategis di Asia-Pasifik mengalami perubahan, yaitu menguatnya ekonomi Tiongkok yang diikuti modernisasi kekuatan militernya. Doktrin pertahanan lama warisan Mao Zedong, people’s war, dianggap tidak relevan lagi sehingga mengalami redefinisi yang bersifat forward defense.

Perubahan doktrin itu memberikan ruang lebih besar kepada Angkatan Laut (AL) Tiongkok. People’s Liberation Army Navy (PLAN) yang semula berkekuatan coastal defense kemudian diproyeksikan menjadi kekuatan di tingkat regional dan global, setingkat blue water navy di three island chain. Bahkan, menurut laporan tahunan Pentagon yang dirilis 1 September 2020, Tiongkok telah melampaui militer AS dalam hal jumlah AL, rudal darat, dan sistem pertahanan rudal udara canggih.

Departemen Pertahanan AS juga menyebut Tiongkok sedang mempertimbangkan membangun jaringan logistik global militer di sejumlah negara. Salah satunya di Indonesia sebagai pengembangan pangkalan militer Tiongkok di Djibouti, Afrika. Laporan Pentagon ke DPR AS itu menunjukkan bahwa Tiongkok membangun kekuatan militer untuk mendukung kepentingan nasionalnya.

Saat ini Tiongkok sedang menggenjot Belt and Road Initiative (BRI), proyek investasi dan pembangunan infrastruktur besar-besaran untuk menghidupkan kembali kejayaan Jalur Sutra (Silk Road) di abad ke-21. Melihat kebangkitan Tiongkok, AS kemudian melakukan rebalancing power yang difokuskan ke Asia-Pasifik. Terutama sejak masa Obama melalui kebijakan Pivot to Asia. Sebanyak 60 persen pasukan yang sebelumnya di Timur Tengah kemudian ditempatkan di bawah US Pacific Command (US Pacom), yang kini berganti nama menjadi US Indo-Pacific Command (USINDO PACOM) seiring peningkatan konektivitas Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Setelah lama terlibat perang dagang, dan belakangan ini perang diplomatik dengan aksi saling tutup paksa konsulat, keduanya juga sudah sering unjuk kekuatan militer di LCS. Perang terbuka di antara keduanya tampaknya sudah di depan mata. Apalagi kalau merujuk tudingan Tiongkok bahwa AS memancing pihaknya untuk memulai serangan lebih dahulu terkait ketegangan dengan Taiwan.

Bebas Aktif

Indonesia tidak akan berpihak kepada salah satu kekuatan. Indonesia tetap berpegang pada politik luar negeri bebas aktif dan tidak membangun aliansi militer dengan negara mana pun. Apalagi, seperti dijelaskan Mohammad Hatta dalam pidato yang bersejarah ”Mendayung Antara Dua Karang” dalam sidang Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) 2 September 1948, perjuangan tidak bisa hanya didasarkan pada simpati. Tapi hendaknya didasarkan pada realitet, pada kepentingan negara kita setiap waktu.

Yang menarik disampaikan Hatta, US memberikan contoh demikian. Negara komunis itu pernah bekerja sama dengan blok Barat dalam menghadapi arus fasis. Bahkan sempat menjalin kesepakatan nonagresi dengan Nazi Jerman. Demikian pula Tiongkok yang kini bangkit, sejak 1970-an bekerja sama dengan AS dengan meninggalkan US yang sama-sama berhaluan komunis.

Karena itu, laporan Pentagon terkait Indonesia bisa dipastikan tidak benar. Indonesia tetap menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara, termasuk AS dan Tiongkok. Tapi, kekuatan militer Indonesia perlu terus ditingkatkan kapasitasnya untuk menjaga dan memastikan agar kawasan kedaulatan Indonesia tidak menjadi ”zona tempur” bagi negara-negara yang berkonflik.

Sebagai negara cinta damai, Indonesia harus terlibat aktif meredakan ketegangan untuk menciptakan perdamaian, menginjak kencang-kencang rem hasrat perang negara-negara besar tersebut. Itu pula salah satu tujuan diplomasi pertahanan yang dijalankan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selama ini dengan membangun komunikasi terhadap seluruh menteri pertahanan di dunia, termasuk AS dan Tiongkok.

Kunjungan balasan Menteri Pertahanan Tiongkok Wei Fenghe kepada Menhan RI Prabowo Subianto Selasa (8/9) juga dimanfaatkan untuk menyampaikan tujuan yang sama. Namun, penting juga, selain mendorong kawasan ASEAN untuk memastikan sebagai ZOPFAN (Zone of Peace, Freedom and Neutrality), Indonesia terus mendesak Tiongkok dan AS agar masing-masing mematuhi dan meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UN CLOS 1982). (*)


*) Pengajar Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads