alexametrics

Memerangi Kekerasan (Seksual)

Oleh HENDARMAN *)
11 Januari 2022, 19:48:05 WIB

MEMPRIHATINKAN apabila ada pihak yang masih menentang pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pada Rabu, 5 Januari 2022, Presiden Joko Widodo telah menegaskan pentingnya regulasi tersebut. ”Saya berharap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini segera disahkan. Sehingga dapat memberikan perlindungan secara maksimal bagi korban kekerasan seksual di tanah air,” katanya.

Berbagai bukti kasus sudah lebih dari cukup untuk mengambil keputusan besar, yakni mengesahkan RUU TPKS. Apakah kita akan membiarkan para predator terus beraksi? Apakah kita akan membiarkan kekhawatiran dan ketakutan terus membelenggu para korban atau calon korban kekerasan seksual?

Pernyataan Presiden

Ada tiga hal penting dalam pernyataan presiden sebagaimana disampaikan dalam siaran pers Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tersebut. Itu seharusnya menjadi pedoman kita bersama untuk menyegerakan pengesahan perundang-undangan tersebut.

Pertama, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Kebutuhan korban perlu menjadi perhatian kita bersama. Terutama para korban kekerasan seksual yang sebagian besar adalah perempuan. Hal itu mendesak untuk segera ditangani.

Kedua, instruksi kepada menteri hukum dan HAM serta menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR. Dengan demikian, langkah-langkah percepatan dalam pembahasan RUU TPKS makin jelas.

Ketiga, imbauan kepada Gugus Tugas Percepatan Pembentukan RUU TPKS agar segera menyiapkan daftar inventarisasi masalah. Itu berkaitan dengan draf RUU yang sedang disiapkan DPR tersebut. Dengan demikian, proses pembahasan bersama bisa berlangsung lebih cepat.

Data dan Kasus Kekerasan Seksual

Beberapa waktu lalu publik dikejutkan maraknya kasus kekerasan seksual dari dunia kampus. Padahal, perguruan tinggi adalah menara gading yang selama ini diyakini sebagai tempat bercokolnya pada cendekia dan ilmuwan. Mereka adalah acuan marwah intelektual bangsa.

Kasus pertama di Riau, seorang dekan perguruan tinggi melecehkan mahasiswi yang penulisan skripsinya sedang dia bimbing. Kini dekan tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketetapan itu muncul setelah melalui proses penyelidikan, pemeriksaan keterangan dari para saksi dan barang bukti yang sudah diamankan. Proses tersebut juga telah dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Kasus kedua terjadi di Sumatera Selatan. Seorang dosen dicopot dari jabatannya sebagai ketua jurusan. Dia diduga mencabuli mahasiswi bimbingan skripsinya. Dosen yang dimaksud kemudian mengakui perbuatannya.

Dua kasus tersebut menguatkan data-data lain. Salah satunya adalah hasil survei Ditjen Diktiristek tahun 2020 yang mengungkapkan, 77 persen dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual terjadi di kampus. Sayangnya, 63 persen dari mereka tidak melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib.

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads