alexametrics

Banjir, Birokrasi, dan Paradigma Hijau

Oleh Laode Ida *)
11 Januari 2020, 19:48:46 WIB

SEJUMLAH daerah, khususnya di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, menyambut tahun baru dalam suasana prihatin. Tak bisa menikmati momen pergantian tahun. Ya, tiada lain adanya gangguan tak terduga berupa banjir dahsyat.

Tidak sedikit infrastruktur fisik, termasuk akses jalan, yang mengalami kerusakan akibat longsor dan sejenisnya. Korban jiwa pun cukup signifikan, di tiga provinsi tersebut saja mencapai 67 orang meninggal. Terkait dengan banjir dan ancaman akan terjadinya kembali hujan lebat dalam waktu dekat, Kedubes Amerika Serikat (6/1) memperingatkan warganya untuk bersiap atas kemungkinan terjadinya peristiwa yang sama seperti sebelumnya.

Peristiwa seperti itu hampir terjadi setiap tahun. Ada beberapa kawasan yang sudah jadi ”langganan banjir tahunan”. Namun, ada juga yang baru kali pertama terkena rendaman bah. Misalnya, kawasan perumahan Kemang Pratama, Bekasi, baru tahun ini mengalami banjir yang signifikan. Pada tahun lalu, di Sultra dan Sulteng juga tiba-tiba dilanda banjir dahsyat yang luar biasa sehingga menimbulkan korban jiwa dan materi.

Pemicu banjir setiap tahunnya secara kasuistik tentu bisa berbeda. Namun, secara umum, ada tiga faktor yang saling terkait. Pertama, curah dan durasi hujan yang ekstrem (lebat dan lama). Kedua, pemanfaatan tata kelola dan/atau eksploitasi lingkungan yang mengabaikan kaidah-kaidah good environment governance. Ketiga, perilaku masyarakat yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan/atau ketersumbatan saluran pembuangan air.

Faktor alam berupa hujan deras dalam durasi lama memang tidak bisa dihindari, tapi dampaknya seharusnya bisa diantisipasi atau dicegah. Manusia seharusnya memanfaatkan nikmat akal, apalagi dengan kemajuan iptek sekarang ini, untuk melakukan berbagai upaya mitigasi terhadap dampak dari peristiwa alamiah rutin tersebut. Karena itu, seharusnya tidak boleh lagi ada alasan bahwa banjir terjadi sebagai dampak dari faktor alam tersebut.

Namun, parahnya, tak hanya lambat langkah dan strategi mitigasi akibat faktor alam yang sudah rutin itu, tapi juga kebijakan tentang tata kelola lingkungan tidak terimplementasikan secara konsisten oleh pemerintah. Perilaku aparat pemerintah terkait dengan pemanfaatan dan/atau eksploitasi lingkungan, kemudian dimanfaatkan pihak-pihak tertentu melakukan eksploitasi lingkungan dan sumber daya alam serta memanfaatkan ruang untuk investasi secara tidak berkesinambungan. Maka, kondisi lingkungan semakin mengalami kesemrawutan ketika kebiasaan masyarakat. Misalnya membuang sampah sembarangan di tengah buruknya tata kelola lingkungan dan tiadanya strategi mitigasi bencana.

Tata kelola lingkungan yang baik (good environment governance) pada dasarnya berangkat dari perencanaan dan pembuatan kebijakan pembangunan yang terintegrasi dalam prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Pemerintah memiliki kewajiban fundamental untuk melahirkan kebijakan tata kelola lingkungan yang baik dan berkelanjutan, berikut strategi dan konsistensi implementasinya. Risikonya memang nafsu ekonomi harus diredam karena setiap kebijakan untuk kepentingan pembangunan fisik dan/atau eksploitasi sumber daya alam harus mematuhi kaidah lingkungan yang baik dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, harus juga dilakukan upaya paksa untuk menjadikan setiap warga berorientasi dan berbudaya sesuai dengan norma dan nilai ekologis.

Dalam pemberian izin kawasan perumahan, misalnya, harus terlebih dahulu diawali dengan studi kelayakan atau analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang serius (profesional). Demikian juga dengan kegiatan pertambangan dan/atau pengusahaan hutan, harus benar-benar dilakukan kajian mendalam sehingga bisa diperkirakan dan sekaligus diatasi ekses yang akan ditimbulkannya.

Tepatnya, prinsip dasar yang ditanamkan dalam diri pengambil kebijakan, pemerintah dan masyarakat adalah sustainable environment is much more important than infrastructure and/or economic development. Filosofi pengelolaan lingkungan ini sudah sejak lama diterapkan di negara-negara maju seperti di Eropa dan Amerika sehingga tidak heran jika hendak memotong pohon di lahan sendiri pun harus terlebih dahulu mendapat izin dari otoritas setempat.

Beda halnya di Indonesia. Jika jujur diakui, prinsip tata kelola lingkungan yang baik harus menjadi bagian dari kata-kata indah yang terlontar dari mulut (lips service) setiap pejabat, tapi implementasinya ”jauh panggang dari api”. Memang sudah tersedia sejumlah aturan yang mengacu pada prinsip sustainable environment. Namun dalam praktiknya dilakukan secara manipulatif atau hanya untuk memenuhi kewajiban administrasi suatu perizinan suatu proyek pembangunan dan/atau investasi tertentu.

Apa yang mau dikatakan di sini adalah pelayanan publik terhadap korban banjir sebenarnya sudah gagal dilakukan sejak perencanaan dan pembuatan kebijakan, terlebih lagi implementasi kebijakan terkait tata kelola lingkungan. Juga tidak ada kebijakan khusus untuk menjadikan setiap warga berperilaku sesuai dengan norma dan nilai ekologis. Pada saat yang sama pemerintah terus saja mengedepankan pembangunan ekonomi dengan memberikan kemudahan dalam berinvestasi. Baik di pedesaan (khususnya berupa eksploitasi SDA seperti di pertambangan, termasuk pembangunan smelter dan kehutanan) maupun di perkotaan seperti pembangunan perumahan beserta infrastruktur yang tidak peduli dengan keseimbangan ekosistem.

Tentu saja kita tidak sedang membenci investasi karena investasi juga merupakan instrumen untuk mencapai kemajuan negara. Menjadikan warga masyarakat memperoleh kesempatan kerja dan/atau pendapatan untuk kehidupan diri dan keluarganya. Tepatnya kebijakan kemudahan investasi oleh pemerintah merupakan bagian dari instrumen pelayanan publik yang harus didukung.

Meski demikian, negara tidak boleh masuk perangkap pragmatisme investasi dengan mengabaikan keseimbangan atau tata kelola lingkungan. Kemudahan investasi harus masuk dalam kerangka paradigma hijau (green investment paradigm), suatu paradigma yang mengarusutamakan prinsip, norma, dan nilai ekologis dalam berinvestasi. Semua itu tentu saja baru bisa terwujud jika ada goodwill dari pemerintah yang diwujudkan dalam kebijakan yang terus dikawal secara konsisten dalam implementasinya. Kalangan masyarakat, baik pers, akademisi, maupun lembaga-lembaga swadaya (watch dogs), tentu memegang peran penting dengan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah itu ataupun perilaku para investor.

Masalahnya sekarang, sudah terjadi ketelanjuran dalam kebijakan dan implementasi kebijakan tata kelola lingkungan (yang buruk) dan, sekali lagi, menimbulkan korban seperti dalam peristiwa banjir hari-hari ini. Apalagi jika peniadaan amdal dalam perizinan investasi atau pembangunan infrastruktur diwujudkan sebagai upaya untuk mempermudah investasi yang sedang diagendakan dalam program omnibus law. Niscaya dampaknya terhadap lingkungan akan semakin buruk. (*)


*) Komisioner Ombudsman RI, alumnus Leadership for Environment and Development/LEAD Program 1995–1997

Editor : Dhimas Ginanjar


Close Ads