alexametrics

Mendeteksi Gerakan Mendistorsi Negara Hukum

Oleh SUPARTO WIJOYO *)
10 Oktober 2020, 19:48:09 WIB

Quantum ergo ad illa principia communia, Lex naturalis nullo modo potest a cordibus hominum deleri in universali. (Thomas Aquinas, 1124–1274)

SEJATINYA pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang kontroversial itu merupakan manifestasi sempurna gerakan mendistorsi makna negara hukum (rechtsstaat) menjadi negara kekuasaan (machtsstaat). Hukum digunakan sebagai alat untuk ”menikam kehendak publik” hingga menjadi serpihan suara yang serak nan terkoyak.

Gelombang protes atas regulasi yang berjubah omnibus law merupakan titik kulminasi yang dirancang secara implikatif akibat politik hukum yang mekanis. Nasib negara hukum dipertaruhkan sampai kehilangan spiritnya yang dalam bahasa satire tengah ”diberi bedak rabun” sebahasa Francis Fukuyama ”the great disruption”. Negara hukum dieja sebatas ”negara undang-undang” (bahkan lebih tragis lagi ”negara aturan” dan hukum dipandang semata ”pasal-pasal”) yang menafikan rasa keadilan rakyat. Situasinya membuka pintu pandora dari tindakan menggergaji tata hukum yang dalam kritik Charles Sampford: ”the disorder of law”.

Hal ini dalam pandangan Roberd C. Ellickson merupakan cermin ajaib hadirnya babak baru ”order without law”. Hukum digerogoti oleh politisi dan teknokrat yang fragmental dengan mengarusutamakan bentuk hukum (”legal form”), bukan isi hukum (”legal content” atau ”law in context”) menurut Stephen Bottomley cs. Meminjam kata-kata dari Peter Rijpkema: hukum dianggit selalu imun dan terbebaskan dari ranah sosialnya. Hukum dicerabut dari akar sosiologisnya, antropologis maupun historisnya.

Para penggawa UU Cipta Kerja pun sibuk jumpa pers untuk menerangkan bahwa hak-hak buruh tercukupi dan lingkungan hidup tetap diproteksi. Amdal tidak dibuang, tetapi diintegrasikan dalam prosesi perizinan berusaha yang sentralistis itu. Ukuran-ukuran penerbitan perizinan berusaha dalam skala risiko: rendah, menengah, dan tinggi dikhotbahkan. Instrumen izin dan amdal yang secara konseptual untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan ditelikung melalui mekanika ”tombol yang terkontrol” di pusat. Sistemnya serumpun fenomena cara mematikan mikrofon waktu sidang penggedokan UU Cipta Kerja. Inilah tingkah pola kamuflase yang terpotret dalam UU Cipta Kerja.

Seruan para pembuat omnibus law serupa ”pahlawan hukum” bahwa republik ini menyediakan ruang penuntasan ketidakpuasan khalayak ramai atas UU Cipta Kerja melalui uji konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi (MK). Pikiran ini terasa nyaring didengar, tetapi mengiangnya menimbulkan dengung ke arah mana omnibus law diserukan. Narasi prediktif ini terbangun dari adanya ”gula-gula yuridis” kepada MK yang telah diberikan melalui perubahan UU MK. UU MK, UU Minerba, dan kini UU Cipta Kerja adalah ”paket kebijakan” yang disetujui pada saat rakyat wajib bersembunyi di rumah agar tidak tesergap Covid-19.

Siap-siaplah dengan UU Cipta Kerja untuk menonton perubahan tegalan menjadi pergudangan. Alam pada saatnya bisa berkisah panjang sambil berbisik lirih tentang mampetnya irigasi, sawah yang disulap menjadi gedung, dan sungai-sungai memamerkan pabrik yang memuncratkan ”susu beracun”.

Rawa dan sungai-sungai itu akan mengerang menyisakan aduan yang selama ini hanya menorehkan takdir kesedihan dengan arus yang menggelombang maupun tenang, tetapi ada nista di dalamnya. Kisahnya menjadi seperti yang dilakonkan dalam novel yang menegangkan sekaligus menghibur dalam cekam yang mendalam, Into The Water (2017).

Novel ini karya Paula Hawkins, ”mendurasikan” sungai yang indah, tetapi sejatinya berpenampilan menipu karena sungai juga tempat paling mematikan di seluruh penjuru kota. Airnya yang gelap dan dingin menyembunyikan apa yang ada di bawahnya. Pelakonannya sangat memukau sehingga USA Today memberikan komentar: ”Kisah misteri yang lezat. Tenggelamlah. Sebagai imbalannya, kau akan mendapatkan akhir yang memuaskan. Cerita kriminal tentang sebuah sungai, yang akan membuatmu berpikir dua kali untuk mencelupkan kaki ke dalam air yang gelap dan dingin.” Demikianlah jua kelamnya kaidah hukum yang tersemat di UU Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja pada dasarnya sebagai endapan pikir setelah menjelajah wilayah-wilayah yang penuh ”onak” dari kelindan gagasan-gagasan ”konglomeratif” semata. Sebuah literasi yuridis yang terbuka untuk membangun kesadaran bahwa memproduksi hukum tidak berotasi linier tanpa diskursus epistemologi, ontologi, dan aksiologi yang sinergis dengan tradisi pokoknya investasi. Omnibus law menjadikan rasa keadilan hukum dikerangkeng dalam space ketersendiriannya yang vakum, tidak bersentuhan dengan segmen kehidupan lainnya. Apa yang kemudian terjadi?

Undang-undang ini dibidik sebagai hukum yang mengabaikan kepatutan sosialnya. Apalagi, saat pandemi dan pada ”ritme tertentu”, perangkat hukum kehilangan fungsi sebagai bagian utama humanistic studies. Pembahasan (R)UU Cipta Kerja selama ini memang transparan, tetapi tidak berketerbukaan. Transparansi hanya indah untuk dipandang, tetapi akses masyarakat tersumbat untuk mendialogkan isi sebuah rancangan hukum. Pembentukan hukum itu memerlukan kunci keterbukaan, bukan sekadar transparan.

Demoktratisasi pembuatan hukum tidak terjadi dalam drama UU Cipta Kerja. Setiap kelembagaan hukum pada kodratnya adalah institusionalisasi hati nurani manusia pembuatnya karena yang memformulasi hukum adalah manusia-manusia. Pada selongsong ini, UU Cipta Kerja adalah genta suara hati pembuatnya dan dari itulah watak sejati mereka tergambarkan.

Bukankah Thomas Aquinas sudah ”dawuh” di atas: inilah hal prinsip yang sangat umum dalam validitas hukum yang amat universal yang tidak dapat dihapuskan dari hati manusia. Kondisi sekarang ini membuat saya teringat konsekuensi yang cukup terwakili dalam improvisasi gurindam Taufiq Ismail yang disunting Eko Budiharjo: Harimau mati meninggalkan belang/konglomerat hitam mati meninggalkan utang/wakil rakyat mati meninggalkan undang-undang/rakyat jelata mati tinggal tulang belulang. (*)


*) Suparto Wijoyo, Kolumnis, Akademisi Fakultas Hukum, dan Koordinator Magister Sains Hukum & Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads