alexametrics

Unjuk Rasa, Aparat, dan Negara Demokrasi

Oleh: Laode Ida *)
10 Oktober 2019, 18:48:45 WIB

SETELAH pelantikan anggota parlemen (DPR, DPD, MPR) atau pasca 1 Oktober, kondisi Jakarta dan beberapa kota yang lain terasakan kondusif. Demonstrasi massa atau unjuk rasa berkurang secara signifikan.

Meski demikian, potensi terjadinya gejolak sosial politik tetap saja harus menjadi fokus perhatian penyelenggara pemerintahan dan aparat (kepolisian). Soalnya, reaksi sosial yang bersifat masal biasanya terjadi jika ada suatu kebijakan atau rencana kebijakan pemerintah (bersama parlemen) yang dianggap menyimpang dari kepentingan masyarakat dan atau ada resistansi pemerintah terhadap aspirasi masyarakat.

Aparat, tampaknya, belum memiliki kesiapan terkait pendekatan dan strategi dalam menghadapi berbagai kasus unjuk rasa. Bahkan, pada tingkat tertentu, bisa dikatakan pihak aparat, tampaknya, kian kehilangan akal sehat dan nurani kemanusiaan. Kasus terakhir, yakni hilangnya nyawa dua orang mahasiswa (Randi meninggal 25 Spetember dan Yusuf Qardawi meninggal 27 September) peserta aksi damai di gedung DPRD Sultra (26/9) akibat tembakan yang diduga dilakukan oknum polisi merupakan fakta tak terbantahkan dari sifat dan sikap kekerasan aparat.

Pertanyaan sekarang, mengapa pihak aparat (kepolisian) bertindak seperti itu? Apakah berdasar perintah atasan ataukah hanya merupakan emosi oknum aparat di lapangan? Dua pertanyaan tersebut baru bisa ditemukan jawaban objektifnya melalui investigasi khusus. Tidak mungkin diperoleh jawaban jujur dari pihak aparat atau pimpinan aparat yang dicurigai atau diduga melakukan itu. Sebab, sepertinya sudah menjadi bagian dari watak mereka yang selalu membantah atau mencari alibi pembenaran atas jatuhnya korban jiwa manusia dalam setiap unjuk rasa itu. Mereka tak mau dipersalahkan.

Kendati demikian, ada beberapa kemungkinan dari pendekatan represif yang dilakukan aparat. Pertama, strategi ’’teror aparat’’ terhadap masyarakat bangsa ini agar tidak lagi berunjuk rasa. Barangkali diharapkan warga takut ikut demonstrasi/unjuk rasa karena harus siap-siap kehilangan nyawa atau mengalami kekerasan fisik. Jika hanya melakukan kekerasan fisik yang tidak menimbulkan korban jiwa dianggap tidak menjadikan para pengunjuk rasa jera, mungkin dengan tindakan menghilangkan beberapa nyawa baru akan menjadikan gairah perlawanan massa akan menurun-hilang dan kemudian ketakutan berhadapan dengan aparat.

Kedua, aparat, khususnya para polisi, yang bertugas di lapangan merasa lelah sehingga hilang kesabaran dalam menghadapi perilaku massa demonstran yang tidak patuh kepada perintah atau halauan aparat. Belum lagi para demonstran mengekspresikan pernyataan-pernyataan yang sebagian dianggap mengganggu atau menohok perasaan aparat keamanan. Saat itulah, emosi mereka terpancing. Apalagi, barisan aparat itu berusia muda dan atau belum matang. Celakanya, para aparat itu dibekali alat serang atau pemukul balik massa berupa gas air mata, pentungan, dan termasuk senjata api. Dan saat emosional, seketika mereka melampiaskan secara tidak berperikemanusiaan sampai pada hilangnya nyawa sebagian demonstran.

Ketiga, terbangun konsep dalam diri aparat (baik secara kelembagaan maupun orang per orang) yang merasa berposisi sebagai petugas dan penentu kebenaran yang kebal hukum. Konsep ’’diri kebal hukum’’ itu bukan saja ditandai dengan tiadanya sanksi yang signifikan dijatuhkan kepada oknum aparat pelaku kekerasan fisik (baik secara administrasi maupun hukum), melainkan tidak adanya tindakan korektif dari pimpinan negara (baca: presiden) terhadap pimpinan aparat keamanan itu. Kasus kekerasan aparat keamanan dalam aksi massa pada 21 dan 22 Juni lalu yang menimbulkan begitu banyak korban jiwa, misalnya, tetap saja didiamkan hingga sekarang. Setidaknya belum muncul berita tentang ’’diapakan saja oknum aparat yang melakukan kekerasan, termasuk berakibat pada hilangnya sejumlah nyawa manusia’’ dan figur pimpinan lembaga aparat kemanan itu pun tetap saja berada pada kursi empuknya. Kalaupun ada sanksi, paling banter dimutasi atau dipindahtugaskan seperti pergantian Kapolda Sultra yang dilakukan sehari setelah kasus meninggalnya dua orang mahasiswa yang berdemonstrasi itu.

Keempat, ketiadaan inovasi metode penanganan unjuk rasa. Yang diterapkan oleh aparat keamanan sekarang ini –jika jujur diakui– sebenarnya sudah demikian usang, yakni hanya menghadang gerakan agar tidak anarkistis. Padahal, perkembangan masyarakat yang kian maju dengan teknologi informasi yang semakin canggih diperlukan cara-cara inovatif kontekstual yang seharusnya ditekankan pada dua pendekatan utama yang berjalan bersamaan, yakni pencegahan dan persuasi. Pada aspek itu, pihak aparat keamanan tidak bukan hanya melakukan penyadaran melalui proses dialogis (intens) dengan kelompok-kelompok kritis, melainkan juga terhadap pihak-pihak yang menjadi pemicu munculnya gerakan demosntrasi. (Rancangan) kebijakan yang menimbulkan reaksi kritis dari masyarakat luas juga menjadi bagian yang harus disadarkan dan dicegah agar terlebih dahulu melakukan konsultasi publik (dengan stakeholders terkait) sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan.

Kelima, pada tingkat lapangan, kesatuan aparat hanya mengambil sikap bertahan, atau diperintah untuk menyerang (dengan menggunakan gas air mata atau pentungan), tangkap, dan bahkan mungkin ’’perintah tembak’’ yang disengaja atau tidak disengaja menghabisi nyawa sebagian demonstran. Saat yang sama, sangat tidak tampak peran pengawas satuan aparat keamanan yang menangani unjuk rasa dan yang menonjol berupa komando saja yang kerap hanya berdasarkan suasana emosional seketika. Dan barangkali, juga patut diduga, pemegang komando aparat keamanan di lapangan itulah yang berperan besar terjadinya tindak kekerasan oleh anggota-anggotanya.

Kecenderungan kondisional seperi digambarkan di atas sungguh sangat ironis terjadi di Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Pihak atau pimpinan aparat, tampaknya, tidak memiliki kapasitas dan moralitas untuk menjalankan tugasnya di negara demokrasi. Sebab, aksi unjuk rasa atau demonstrasi, baik perorangan maupun kelompok masyarakat (massa), merupakan bagian dari hak warga negara yang dijamin secara konstitusi dan bersifat universal.

Maka, pimpinan negara demokrasi terlahir dari ’’rahim rakyat’’, terproses atau terbiasa mengelola massa seheterogen apa pun, dan secara langsung dipilih rakyat seharusnya memiliki kepekaan yang tinggi terhadap dinamika aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Apalagi, masyarakat kita semakin terdidik-berpendidikan dan memiliki kesadaran kritis terkait hak asasi manusia sudah kian kritis terhadap berbagai (rancangan) kebijakan dari suatu kelompok kepentingan. Masyarakat kita sekarang ini sudah tidak patuh begitu saja terhadap arahan pihak penguasa, apalagi misi dari kelompok kepentingan tertentu. Semua itu dapat juga diartikan bahwa masyarakat menginginkan negara dikelola dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di bawah figur-figur yang bersih dan kredibel.

Dalam perkembangan dan dinamika masyarakat seperti ini, diperlukan aparat penjaga stabilitas keamanan yang humanis dan sabar dalam mengadapi masyarakat, namun tetap kreatif-inovatif dalam menemukan pendekatan yang tepat dalam menghadapi gerakan-gerakan massa seperti sekarang ini. Bukannya berkutat kepada pendekatan keamanan (security approach) yang berbuntut pada jatuhnya korban jiwa dalam menghadapi demonstrasi massa. (*)


*) Laode Ida, Komisioner Ombudsman RI, wakil ketua DPD 2004–2014

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads