alexametrics

Mendidik Manusia Setengah Cyborg

Oleh ARDHIE RADITYA *)
10 September 2020, 19:48:00 WIB

BU TEDJO menggambarkan kultur bergosip manusia Indonesia. Itulah kesan utama yang ditangkap dalam film Tilik. Berbeda halnya dengan sosok Alex Murphy. Dia pemeran utama pada film Robocop. Dialah gambaran masa depan. Manusia setengah robot (cyborg). Apakah Bu Tedjo akan berganti sosok jadi Bu Teborg (Tedjo setengah robot) di masa depan?

Dalam hal robotik, prestasi bangsa kita cukup gemilang. Di dunia, tim robotik ITS menjuarai lomba robotik tingkat Asia-Pasifik (ABU) tahun 2011 lalu. Tahun 2013, tim robotik UGM menyabet dua emas di ajang Olimpiade Robotik Dunia di Amerika. Geliat robotik dalam negeri pun terus mengencang. Misalnya, muncul produksi robot tari dari Unesa. Robot penjinak bom dari LIPI. Robot pemadam api dari Universitas Sultang Agung. Robot tempur Aurora buatan Yohanes Surya. Dan itu semua masih sekelumit contoh saja.

Di tengah pandemi Covid-19, peran robot memang diperlukan. Minimal membantu penanganan pasien di institusi medis. Misalnya robot RAISA yang diciptakan ITS dan Unair. RAISA ini bisa mengantarkan makanan, pakaian, dan obat-obatan. Serupa dengannya, baru-baru ini Unesa meluncurkan robot Kece. Sedikit beda dari RAISA, robot tersebut mampu mendeteksi suhu tubuh dan oksigen dari jarak 5 meter. Plus dilengkapi fitur pemutar musik. Agar tim medis dan pasien Covid-19 bisa membunuh tekanan psikologis.

Hanya, peringkat produksi teknologi robotik Indonesia masih tampak tertinggal. Dari data IFR (International Federation of Robotics) tahun 2010-2011, kita hanya memproduksi 3.500 unit. Hal itu terlihat jauh dari produksi negara Jepang (28.000 unit), Korsel (25.536 unit), dan Tiongkok (22.557 unit). Bahkan, pengembangan keilmuan kecerdasan buatan (AI) belum mengejar negeri tetangganya. Indonesia berada di posisi ke-61 di tingkat dunia. Sementara itu, Tiongkok di posisi ke-1, Taiwan ke-2, Jepang peringkat ke-6, Malaysia ke-18, dan Singapura ke-19.

Persoalan ekonomi politik merupakan persoalan klasik di negeri ini. Aspek itu dituding biang keladi lambannya daya lenting pendidikan kita. Kita merasa miris menyibak kesejahteraan pendidiknya. Gaji guru pemula (D-3) di negeri jiran setara gaji pokok bergelar S-1 dan S-2 di sini. Untuk pendidik bergelar S-1 dan S-2 di sana, gaji pokoknya mencapai belasan juta rupiah. Itu belum pemberian laptop gratis, tempat tinggal, mobil, dan tunjangan lainnya. Gaji pokok guru dan dosen kita pun sekitar tiga kali di bawah gaji buruh Tiongkok.

Coba bandingkan dengan gaji dan tunjangan anggota dewan kita. Setiap bulan mereka menerima sekitar Rp 50 juta lebih. Itu rata-rata pendapatan para anggota dewan pusat. Sedangkan untuk anggota dewan provinsi separo di bawahnya. Setiap bulannya mereka membawa pulang sekitar Rp 27 juta. Namun, kebijakan strategis pendidikan justru melibatkan perannya. Misalnya pembatalan UN, anggaran pendidikan, solusi program di era pendemi, dan UU Sisdiknas. Meski tak semua berlatar belakang pendidik, mereka punya otoritas terhadap perubahan kebijakan ini. Anehnya, lembaga perwakilan rakyat itu sekitar 40 persen tak dipercaya publik (survei LSI, 2019). Karena tabiat koruptifnya dan manis di bibir saja.

Hal itu disebabkan adanya mekanisme biopolitik yang rapuh. Menurut Foucault (1976), kuasa biopolitik membatasi orang lain dalam legislasi administratif dan populatif. Kaum lemah hanya diposisikan sebagai akumulasi kuantitas. Rakyat yang menjadi alasan rasionalitasnya mengacu pada wacana semata. Sedangkan modal dukungan riilnya berbasis partai dan pemodal di belakangnya. Maka, selalu ada rumor adanya motif transaksional. Sehingga kebijakan yang ditelurkannya cenderung bertepuk sebelah tangan.

Rapuhnya biopolitik itu memunculkan manifesto robotik. Manifesto robotik ini sangat diperlukan karena teknologi kecerdasan buatan mengubah tatanan sosial baru (Haraway, 2016). Pertama, pemisahan antara sifat kebinatangan dan kemanusiaan. Perlu adanya manusia baru dengan pemanfaatan teknologi. Bukan manusia baru seperti kisah monster Frankenstein. Manusia baru itu memiliki kemampuan untuk melayani rakyat kecil. Termasuk membatasi pengkhianatan politik kerakyatan. Misalnya, setiap elite politik memiliki aplikasi kritik sosial dan keterbukaan kinerjanya.

Kedua, hibridisasi kealaman. Belakangan ini muncul profesi baru di kalangan masyarakat. Seperti desainer grafis, YouTuber, vloger, jurnalis warga, musisi indie, dan gamer. Semuanya terkait erat dengan teknologi nirkabel. Sehingga pemerintah perlu membuat infrastruktur jaringan memadai. Tetapi, di antara mereka harus ada yang mengakomodasi kekayaan alam kita. Sehingga produksi kreatif mereka turut mendistribusikan hasil alam Indonesia. Termasuk membuat robotik pengawas. Supaya kedaulatan alam kita tak mudah dijarah. Bahkan ikut menjadi robotik pendeteksi ancaman musuh dari luar negeri.

Ketiga, melampaui kegenderan. Selama ini pencipta teknologi dan kreasi robotik didominasi laki-laki. Tak heran muncul cibiran sosial. Terutama tertuju pada perempuan yang belajar di sekolah teknik. Sehingga masyarakat perlu diberi pengetahuan akan pentingnya pendidikan gender. Dan kejuruan teknik atau kompetensi teknologi lainnya harus seimbang secara gender. Sehingga mereka mungkin terinspirasi dari sosok Bu Tedjo itu. Lantas membuat teknologi gosip yang emansipatoris. Ringkasnya, robotik feminis yang mendidik kaum laki-laki. Seperti apa modelnya? Itulah tugas mereka.

Ke depan, tatanan baru dunia akan mengarah pada masyarakat teknologis. Termasuk Indonesia. Tetapi, yang harus disadari, teknologi adalah alat (mediasi). Keutamaan manusianya harus prima. Di sanalah kekuatan ilmu sosial humaniora penting dirawat dan dijaga. Supaya menghindari munculnya manusia setengah Frankenstein. (*)


*Ardhie Raditya, Sosiolog pendidikan kritis dan kajian budaya di Departemen Sosiologi Unesa

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads