alexametrics

UU Ekstradisi Perlu Diperbaiki

Oleh YUNUS HUSEIN, Mantan Kepala PPATK
10 Juli 2020, 17:17:45 WIB

SAYA masih ingat kasus pembobolan dana BNI pada 2002 itu. Sebesar Rp 1,2 triliun. Sejatinya Rp 1,7 triliun, tapi Rp 500 miliarnya sudah kembali.

Kejahatan ini cukup terkenal karena ada orang luar dan orang dalam (BNI) yang pelakunya kurang lebih 13 orang. Sebagian besar sudah dipidana. Tapi, tidak bersamaan.

Sebagian masih buron. Seingat saya sebagian besar di antara mereka sudah dipidana. Ada yang kena vonis seumur hidup. Misalnya, Adrian Waworuntu. Tuduhannya waktu itu korupsi dan cukup menyita perhatian karena menyangkut bank BUMN.

Soal Maria Pauline Lumowa ini, kenapa susah mengejar ada beberapa alasan. Pertama, kita perlu meminta ekstradisi.

Waktu itu baru diketahui bahwa ternyata dia sudah menjadi warga negara Belanda. Kita mau minta, tapi pihak Belanda tidak bisa kalau ada warga negaranya yang diminta oleh negara lain.

Kedua, sistem hukum kita berbeda dengan luar negeri. Bukan saja dari segi aturannya, tapi juga kultur dan aparatur yang melaksanakan undang-undang tersebut. Kemudian, sebetulnya banyak negara yang memiliki hukum untuk ekstradisi. Ketiga, seingat saya Indonesia belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Belanda.

Ada tiga bentuk kerja sama internasional. Yang pertama perjanjian legal assistance atau bantuan hukum timbal balik, kedua ekstradisi, dan ketiga perjanjian mempertukarkan narapidana.

Perjanjian untuk mengejar pelaku yang lari ke luar negeri disebut ekstradisi. Nah, dengan Serbia ini kita belum punya perjanjian ekstradisi.

Alasan keempat, masalah bahasa yang berbeda yang menimbulkan kesulitan tersendiri. Harus diakui juga bahwa Indonesia kurang sukses dalam mengejar pelaku tindak pidana yang lari ke luar negeri. Misalnya, kasus Djoko Soegiarto Tjandra, Harun Masiku, dan Eddy Tansil.

Maria Pauline Lumowa ini kebetulan saja terkena kasus di Serbia sana. Coba kalau sedang bebas, bakal susah. Terlebih, kita belum memiliki perjanjian ekstradisi dengan Serbia.

Sebagian negara menganggap ekstradisi bukan masalah eksekutif, tetapi masalah pengadilan. Ini berbeda dengan Indonesia yang menganut bahwa ekstradisi ya urusan eksekutif.

Hal seperti ini pernah terjadi di Australia. Waktu itu melibatkan Hendra Rahardja, terpidana kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tahun 2003 dia lari ke Sydney, Australia, bersama dua orang lainnya. Komisaris Bank Harapan Sentora Eko Edi Putranto yang juga putranya dan istrinya, Direktur Kredit BHS Sherny Kojongian.

Tiga-tiganya sudah diputus di Jakarta, kemudian buron ke Australia. Hendra sampai meninggal di Sydney. Sempat saya tanya benar tidak yang meninggal ini Hendra dan pihak Australian Federal Police menjawab ’’yes, that’s right’’. Paspornya disita polisi, kemudian dikembalikan ke KBRI Canberra.

Kita cuma berhasil mengejar asetnya, tapi gagal mengekstradisi sampai dia meninggal. Anaknya pun tidak bisa ditangkap waktu itu.

Nah, kalau Lumowa ini, setahu saya asetnya belum terlacak dan teridentifikasi. Cuma ada orangnya.

Yang menjadi catatan saya adalah UU 1/1979 tentang Ekstradisi ini perlu diperbaiki. Ada kelemahan hukum kita, yakni harus memenuhi syarat double criminality atau kriminalitas ganda. Orang yang bersangkutan baru bisa diekstradisi apabila melakukan kejahatan yang sama di sini, Indonesia, dan di luar negeri.

Padahal, untuk korupsi saja, luar negeri mungkin hanya mengenal bribery (penyuapan). Sementara di sini ada 18 jenis korupsi.

Jadi, menurut saya, tidak usahlah diberlakukan double criminality. Pokoknya sama-sama tindakan pidana saja, tidak harus jenis tindakan pidananya sama persis.

Kalau dibandingkan dengan Lumowa, dua kasus lainnya, yakni Harun Masiku dan Djoko Tjandra, mungkin lebih cocok dikaitkan dengan unsur politik dan kekuatan permodalan. Selama ini ada indikasi kekuatan politik dan modal yang dipergunakan untuk menghambat proses ekstradisi sehingga menjadi lebih sulit.

Lantas, apakah bisa dibilang pemulangan Maria Lumowa ini gimmick? Bisa ya, bisa tidak. Dan, dalam politik, kompensasi atau gimmick ini boleh-boleh saja. Ibaratkan Kemenkum HAM tidak berhasil di sini, diusahakan mereka berhasil di sana. Punya kelemahan di satu sisi, tapi punya kelebihan di sisi lain.

Soal penanganan kasusnya yang dikhawatirkan segera kedaluwarsa, menurut saya tidak perlu dikhawatirkan. Begitu penegak hukum memulai penyidikan, hitungan waktu kedaluwarsa itu berhenti.

Misalkan dia tidak tertangkap dalam 18 tahun, otomatis kedaluwarsa. Tapi, sekarang masih 17 tahun dan yang bersangkutan sudah tertangkap. Jadi, tidak masalah.

Cuma, masalahnya perkara itu sudah lama. Sehingga mencari alat bukti itu tidak mudah. Siapa yang menyimpan berkasnya, apakah jaksa eksekutor atau pengadilan atau siapa lagi yang lain yang menjadi kustodi berkas perkara tersebut?

Masalah lainnya, Serbia ini apakah sudah menyerahkan langsung atau bagaimana? Sebab, Maria sudah bukan WNI. Meski dulu dia merupakan warga Indonesia dan melakukan kejahatannya ketika masih menjadi WNI.

Menurut saya, dia tidak bisa dikembalikan ke Belanda, tetapi dikembalikan ke Indonesia karena dua alasan. Indonesia yang meminta dan tindak pidana itu terjadi di Indonesia. Pada akhirnya, kita tetap perlu memberi perhatian pada perbaikan UU Ekstradisi dan peraturan pelaksanaannya. (*/c19/ttg)


*) Disarikan dari wawancara dengan wartawan Jawa Pos Debora Sitanggang

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Ilham Safutra




Close Ads