alexametrics

Harus Berbenah, KPU Bisa Belajar dari MK

Oleh TITI ANGGRAINI*
10 Januari 2020, 17:07:41 WIB

RABU, 8 Januari 2020, sekitar pukul 16.00 WIB, saya keluar dari ruang pertemuan bedah buku I Dewa Gede Palguna, hakim Mahkamah Konstitusi dua periode yang baru saja purnatugas sehari sebelumnya.

Seorang rekan jurnalis menghampiri saya sambil menyampaikan kabar apakah saya mengetahui soal komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru saja kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mendengar itu saja, tanpa tahu siapa persisnya yang terkena OTT, langsung membuat badan saya lemas dan gemetar. Itu sungguh ironi di awal tahun 2020.

Sambil melafazkan doa agar hal itu jangan jadi nyata, saya lantas meminta konfirmasi salah satu anggota KPU. Dan jawaban yang saya takutkan yang justru saya dengar.

Dia membenarkan bahwa Komisioner KPU Wahyu Setiawan (WS) terkena OTT KPK. Namun, belum diketahui untuk peristiwa apa. Keesokan harinya, baru mulai terang bahwa kasus OTT itu berkaitan dengan rasuah upaya penggantian anggota DPR terpilih di dapil Sumatera Selatan 1.

Sebagai pihak yang berinteraksi intens dengan penyelenggara pemilu, khususnya KPU, tentu itu di luar dugaan. Kami sangat menyesalkan dugaan pidana suap yang mengakibatkan terjadinya OTT tersebut. Bukan penyesalan atas OTT-nya, tapi bila tindakan itu benar, kami marah dan teramat kecewa. Mengapa di tengah telah selesainya perhelatan Pemilu 2019 yang mengharu biru karena polarisasi masyarakat dan sorotan luar biasa kepada KPU, eh masih bisa nekat bertindak koruptif.

Hal itu sangat kontradiktif dengan semangat antikorupsi yang lantang digaungkan oleh KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Misalnya, KPU pernah melawan arus besar dengan mencoba membuat terobosan hukum untuk melarang pencalonan mantan napi korupsi di Pemilu 2019. Dengan tujuan melahirkan kandidat-kandidat terbaik dan berintegritas sehingga tidak membawa mara bahaya bagi masyarakat ketika kelak terpilih.

Perludem dan banyak organisasi masyarakat sipil berada penuh di belakang KPU untuk menopang gagasan itu. Bahkan, Perludem dan ICW melanjutkan perjuangan sampai ke Mahkamah Konstitusi dengan mengajukan pengujian UU Pilkada sehingga akhirnya diputuskan harus ada masa jeda bagi mantan terpidana yang ingin maju di pencalonan pilkada. Peristiwa OTT itu tentu menjadi pukulan berat bagi kelembagaan KPU, juga kami sebagai pegiat pemilu dan demokrasi.

Meski demikian, kami meminta KPU bisa menjadikan momen ini untuk melakukan reformasi dan bersih-bersih total di tubuh KPU. Baik secara internal maupun berkaitan dengan pola hubungan eksternal mereka. KPU harus terbuka dan kooperatif untuk mempersilakan KPK mengusut tuntas kasus itu. Dengan begitu, bisa dibongkar total bila memang ada tindakan koruptif di KPU. Apakah berhenti hanya pada nama-nama yang terkena OTT KPK ataukah ada pihak lain di internal maupun eksternal KPU yang ikut terlibat.

Di saat yang sama, KPU harus membangun mekanisme pengawasan internal yang lebih baik dan efektif dalam mencegah tindakan menyimpang dan koruptif dari jajarannya. Apalagi, banyak godaan menjelang pilkada serentak 2020.

Kekhawatiran terbesar kami saat ini, kasus WS itu akan dipakai untuk mendegradasi sistem demokrasi langsung dengan mengait-ngaitkan ketidakcakapan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang berintegritas. Lalu, terjadi simplifikasi solusi, sebut saja pilkada oleh DPRD, persempit kewenangan KPU, dan lain-lain.

Agar kasus itu tidak melebar ke hal-hal yang tidak relevan, KPU harus buktikan kepada publik bahwa perkara WS adalah perilaku oknum. WS bukan refleksi kebijakan struktural KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Selain harus mendukung penuh langkah KPK untuk membongkar kasus tersebut, KPU mutlak bersikap terbuka dan komunikatif kepada publik melalui rekan-rekan media massa sebagai penyambung informasi untuk menjelaskan segamblang mungkin segala hal yang berkaitan dengan kasus itu.

Pola kerja KPU adalah kolektif kolegial. Dengan demikian, berdasar hitung-hitungan di atas kertas, mestinya secara profesionalisme dan komitmen kerja, OTT itu tidak terlalu berdampak pada persiapan pilkada 2020. Namun, harus diakui, secara psikologis dan moral, peristiwa OTT akan sangat memengaruhi mentalitas jajaran penyelenggara pemilu.

KPU perlu belajar dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang melakukan upaya menyeluruh, sungguh-sungguh, dan sangat transparan untuk meyakinkan publik bahwa mereka berbenah dan memperbaiki diri pascakasus OTT Ketua MK Akil Mochtar pada 2013.

MK setidaknya butuh dua tahun untuk kembali stabil di mata publik. Dan, tentu itu tidak mudah. Memerlukan komitmen utuh, konsisten, dan terus-menerus dari seluruh jajaran yang ada. Pastinya, KPU harus lebih ketat lagi mengawasi performa dan integritas internalnya, baik personel sekretariat maupun unsur komisioner.

Tidak ada opsi lain, KPU harus meningkatkan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola institusinya. Sehingga memungkinkan kontrol publik bisa berjalan optimal. Dengan demikian, kepercayaan publik tetap bisa dipelihara. (*)

*) Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Editor : Ilham Safutra


Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Close Ads