alexametrics

Kebebasan Berekspresi dan Ancaman Terhadap Demokrasi

Oleh: Agust Jovan Latuconsina, M.Si.(Han)*
9 November 2021, 20:07:36 WIB

Hari Bhayangkara Polri tahun 2021 ditandai dengan lomba yang tidak biasa. Atas perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Mabes Polri mengadakan lomba mural, tanpa membatasi isinya. Ini merupakan respon atas kehebohan publik menyusul penghapusan mural di sejumlah tempat oleh polisi, disusul oleh penangkapan sejumlah warga yang menyatakan protes, baik melalui media sosial maupun dengan membentangkan poster saat rombongan Presiden melintas.

Masih lekat dalam ingatan kita, pada awal Agustus 2021 lalu publik dihebohkan dengan munculnya lukisan mural yang menggambarkan wajah mirip presiden Jokowi dengan mata tertutup dan tulisan “404:Not Found” di Batuceper, Kota Tangerang. Ini menjadi heboh saat graffiti ini langsung di cat hitam, dan pelaku pembuat mural tersebut diburu oleh pihak kepolisian.

Namun, bukannya surut, mural protes makin banyak muncul di beberapa daerah lainnya. Mulai mural berisi gambar karakter kartun penuh warna cerah dengan tulisan “Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit” di Pasuruan (Jawa Timur), mural tulisan “Tuhan, Aku Lapar” di Kabupaten Tangerang, hingga mural tulisan “Wabah Sesungguhnya Adalah Kelaparan”, dan mural tulisan “Hapus Korupsi Bukan Muralnya” di Kota Tangerang.

Fenomena mural di beberapa daerah tersebut kemudian dinilai oleh beberapa pengamat sosial sebagai wujud ekspresi masyarakat yang protes terhadap situasi yang dialaminya. Ini merupakan ungkapan suara hati yang mereka wujudkan dalam bentuk lukisan maupun tulisan.

Tidak hanya dengan sarana mural lukisan atau tulisan di tembok/dinding, protes dan kritik kini dapat dituangkan dalam bentuk image (foto atau meme) maupun tulisan, dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok dan sebagainya. Pemerintah berupaya mengontrol kebebasan di dunia maya ini menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE ini sendiri sebenarnya dibuat dengan tujuan untuk melindungi warga negara atas kemungkinan-kemungkinan penipuan dan penyalahgunaan transaksi elektronik. Kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat di era digital membuat masyarakat semakin mudah menerima dan menyebarkan informasi secara elektronik menembus batasan waktu dan tempat. Tapi di sisi lain, semakin terbuka lebar peluang penipuan terhadap orang-orang yang tidak memahami teknis dan aturan transaksi-transaksi secara digital. Itulah sejatinya tujuan dibuatnya UU ITE.

Editor : Dimas Ryandi




Close Ads