alexametrics

Retaknya Komunikasi Politik Koalisi Jokowi

Oleh: Khafidlul Ulum *)
8 Oktober 2019, 18:48:51 WIB

KOMUNIKASI politik partai pengusung pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) berjalan dengan baik saat Pilpres 2019. Mereka solid memenangkan paslon yang diusung.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang merupakan gabungan sembilan partai menguras energi dalam menyusun strategi pemenangan. Mereka berupaya menerapkan marketing politik yang jitu. Seperti dikatakan Newman (1999) dalam buku Handbook of Political Communication Research, marketing politik adalah penerapan prinsip-prinsip dan prosedur pemasaran dalam kampanye politik. Prosedur yang terlibat termasuk analisis, pengembangan, pelaksanaan, dan pengelolaan kampanye strategis.

Untuk pemasaran politik, mereka membentuk tim kampanye daerah (TKD). Setiap kali berkampanye di daerah, TKN selalu berkoordinasi dengan TKD. Acara pun sukses. Begitu juga ketika TKN menggelar kampanye akbar di Stadion GBK yang dihadiri ribuan massa.

Kantor DPP Partai Nasdem menjadi saksi mulai rapuhnya komunikasi politik antarpartai koalisi Jokowi. Pada 22 Juli, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengundang tiga ketua umum partai koalisi: Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfo. Anehnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir.

Dua hari kemudian, pada 24 Juli, Mega –sapaan Megawati– mengundang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumahnya. Pertemuan itu dianggap sebagai balasan terhadap inisiatif Paloh yang mengumpulkan tiga Ketum partai.

Pada hari yang sama, Paloh mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Setelah pertemuan, Paloh ditanya oleh para wartawan apakah Nasdem akan mendukung Anies sebagai calon presiden pada 2024. Surya menyatakan akan mendukungnya. Namun, setelah itu Paloh meralat pernyataan tersebut.

Retaknya komunikasi koalisi Jokowi kembali tampak pada pelantikan anggota DPR di Gedung Nusantara, Senayan, 1 Oktober lalu. Khususnya rivalitas antara Mega dan Paloh. Saat itu, Mega datang dan masuk ke ruang rapat paripurna. Dia pun menyalami para undangan. Yang pertama disalami adalah Ketua KY Jaja Ahmad Jayus. AHY yang berdiri dekat Jaja pun ingin menyalami Mega. Tangannya sudah diulurkan, tapi Mega tidak menyalaminya. Mega langsung menjabat tangan Rizal Mallarangeng.

Paloh yang berada di samping Rizal sudah berdiri untuk bersiap menyambut Mega, namun Mega tidak menghiraukannya. Paloh pun duduk kembali dengan wajah kecewa. Sedangkan Mega asyik menyalami wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin, kemudian Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa.

Bagi pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Dr Ujang Komaruddin, ada masalah serius antara Mega dan Paloh. Apa yang terjadi bukanlah hal yang sepele. Bisa jadi keduanya terlibat persaingan dalam perebutan pengaruh di lingkaran internal koalisi pendukung Jokowi. Yaitu, jatah menteri (Jawa Pos, 2/10).

Masa Depan Koalisi

Koalisi Jokowi sedang diuji. Konstelasi politik 2019 dengan 2014 jauh berbeda. Pada Pemilu 2014, koalisi yang mendukung Prabowo-Hatta Rajasa sangat solid di Senayan. Setelah pilpres selesai, mereka berupaya menguasai parlemen. Semua jabatan strategis di parlemen, baik DPR maupun MPR, dikuasai kubu Prabowo. Karena kerasnya pertarungan politik, hampir setahun parlemen lumpuh.

Sekarang kondisinya berbeda. Kubu Prabowo dan Jokowi sama-sama tidak solid. Mega dan Paloh yang merupakan tokoh kunci dalam koalisi Jokowi mulai tidak akur. Bagaimana masa depan koalisi Jokowi?

Menurut hemat penulis, partai koalisi masih menunggu kejelasan jatah menteri dari Jokowi. Sampai sekarang, belum ada satu pun ketua umum partai yang mendapat kepastian tentang jatah menteri. Ketua umum pun saling bertanya ketika bertemu, tapi mereka sama-sama belum tahu nasibnya di kabinet.

Dalam menyusun kabinet, apakah Jokowi akan menggunakan bentuk komunikasi politik horizontal atau vertikal? Dr Gun Gun Heryanto menjelaskan, dalam komunikasi horizontal, posisi antara komunikator dan komunikan relatif seimbang sehingga terjadi sharing. Jika komunikasi ini yang digunakan, para Ketum parpol akan sering diajak bicara dan betul-betul dilibatkan dalam memutuskan para menteri.

Sementara itu, komunikasi politik vertikal, menurut Gun Gun, cenderung membentuk pola-pola linear. Bentuk komunikasi semacam itu merefleksikan nilai-nilai budaya feodalistis dan kepemimpinan otoriter. Kalau bentuk komunikasi ini yang digunakan Jokowi, dalam detik-detik terakhir penetapan menteri, para Ketum partai jelas tidak akan diajak bicara. Kita akan menunggu bentuk komunikasi politik mana yang akan digunakan Jokowi?

Selain soal menteri, Jokowi sedang diuji dengan Perppu KPK. Beberapa tokoh meminta Jokowi mengeluarkan perppu. Sementara itu, partai di parlemen menolak adanya perppu. Bahkan, Paloh dengan lantang menyatakan bahwa jika Jokowi mengeluarkan perppu, bisa-bisa Jokowi di-impeachment atau dilengserkan dari kursi presiden. Tentu, ancaman dari Paloh itu bukan omong kosong.

Pernyataan itu juga sebagai tanda memburuknya komunikasi politik Jokowi dengan partai pengusung. Yang pasti, sekarang parpol koalisi sedang wait and see, apa yang akan mereka dapatkan di kabinet. Di sini politik seperti yang digambarkan Sidney Hilman dalam Ranney (1990) yang dikutip Hafied Cangara bahwa politics is the science of who gets what, when and why.

Apakah kondisi dan komunikasi politik akan membaik setelah penetapan kabinet? Jawabannya tidak. Perseteruan dan rivalitas akan berlanjut. Setelah ini, partai di parlemen akan sibuk dengan amandemen UUD. Sekali amandemen dibuka, bola politik akan liar. Boleh saja awalnya hanya satu atau dua poin yang akan diamandemen. Namun, tidak ada yang bisa menjamin apakah pasal lain tidak akan diutak-atik.

UUD merupakan konstitusi, dasar dari semua undang-undang. Jika perubahan konstitusi itu digulirkan, kita harus siap-siap menahan panasnya suhu politik sepanjang lima tahun mendatang. Jika konstelasi politik terus memanas, stabilitas ekonomi akan terganggu. Apalagi, ekonomi global juga tidak bersahabat.

Jika Pilpres 2019 membuat hati kita kacau, masyarakat saling caci maki di media sosial, ke depan tampaknya kita belum bisa hidup tenang. Hati dan pikiran kita akan sering terganggu dengan ulah para politikus. Apalagi, semua parpol mempunyai kepentingan untuk Pilpres 2024. Tidak ada yang tahu, apakah Jokowi bisa mempertahankan kekuasaannya sampai lima tahun mendatang? Mari kita siapkan payung sebelum hujan! (*)


*) Khafidlul Ulum, Wartawan Jawa Pos

Editor : Dhimas Ginanjar



Close Ads