alexametrics

Kota Berkelanjutan sebagai Ibu Kota

Oleh Leonard Simanjuntak*
8 Mei 2019, 13:06:51 WIB

JawaPos.com – Hari-hari ini kita heboh bicara tentang rencana pemindahan ibu kota. Bappenas sudah melakukan studi sejak 2017 dan telah menghasilkan rekomendasi-rekomendasi.

Sayangnya, dari beberapa rekomendasi yang sudah terungkap, tampaknya tidak banyak yang memiliki perspektif kota berkelanjutan.

Padahal, konsep kota berkelanjutan sudah berkembang setidaknya dalam dua dekade terakhir.

Kota berkelanjutan adalah kota yang inklusif dan memberikan ruang-ruang kreatif kepada masyarakat yang majemuk. Listrik kota berkelanjutan utamanya disuplai oleh energi terbarukan dan penggunaan energi fosil diminimalkan.

Mobilitas kota berkelanjutan seharusnya bertumpu pada transportasi publik masal bertenaga listrik. Dan, penggunaan kendaraan pribadi diminimalkan. Bahkan, di pusat kota warga sebaiknya hanya berjalan kaki dan bersepeda, yang tentunya difasilitasi dengan baik.

Kota berkelanjutan seharusnya compact. Memanfaatkan ruang secara efisien sehingga tidak menghabiskan terlalu banyak lahan. Kota berkelanjutan sebaiknya dikelola agar sampahnya minimal atau bahkan zero.

Bila masih ada sampah, sudah terpilah-pilah dengan baik dari tiap-tiap rumah tangga. Itu agar mudah didaur ulang. Kota berkelanjutan juga sebaiknya melarang penggunaan plastik sekali pakai, yang butuh ratusan tahun untuk bisa terurai.

Jadi, sekali lagi, ibu kota baru yang direncanakan pemerintah saat ini, di mana pun itu nanti tempatnya, sebaiknya dibangun mengikuti konsep-konsep termutakhir tentang kota berkelanjutan. Jangan sampai kesalahan-kesalahan tata kota yang lama berulang.

Hutan, Gambut, dan Sawit Kita

Tentu bukan hanya soal pemindahan ibu kota itu yang harus dicermati. Perlu pula digarisbawahi, persoalan-persoalan yang membuat bumi dan lingkungan kita semakin “sakit” tidak menjadi pertimbangan utama dalam pesta demokrasi yang baru lewat.

Walaupun presiden terpilih akan ditetapkan KPU pada tanggal 22 Mei, sampai akhir bulan Juni, Mahkamah Konstitusi masih akan sibuk untuk mengurus berbagai ketidakpuasan. Hal tersebut tidak boleh melenakan presiden terpilih untuk mengurus hal-hal mendasar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan kali ini masalah-masalah kronis lingkungan Indonesia tidak boleh diabaikan lagi.

Sekalipun moratorium izin konsesi pada hutan primer dan kawasan gambut masih berlaku, kita tetap menyaksikan penggundulan hutan dan perambahan kawasan gambut terjadi pada skala yang mengkhawatirkan. Antara 2011 sampai 2017 masih terjadi pelepasan kawasan hutan seluas 2,7 juta hektare untuk perkebunan, tambang, dan agroindustri oleh pemerintah-pemerintah daerah. Sementara penebangan liar, bahkan perambahan taman-taman nasional, pun masih terjadi secara masif.

Kebakaran hutan dan lahan gambut pun masih marak terjadi. Catatan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) menunjukkan lebih dari 510.000 hektare hutan Indonesia terbakar atau dibakar pada tahun 2018.

Dengan praktis hilangnya hutan hujan dataran rendah Sumatera, serta makin tipisnya hutan hujan Kalimantan, tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain mempertahankan hutan hujan di Papua. Hutan Papua adalah paru-paru dunia, bukan hanya paru-paru kita. Tidak mungkin Indonesia memenuhi kontribusinya untuk penurunan emisi karbon, sesuai Kesepakatan Paris, bila hutan hujan di Papua juga dibiarkan hilang.

Harus diakui, penyebab utama perusakan hutan dan gambut kita adalah ekspansi besar-besaran perkebunan sawit sepanjang 15 tahun terakhir. Di sisi lain, kelapa sawit adalah sektor ekonomi terbesar Indonesia saat ini. Sekitar 17 juta penduduk bergantung padanya. Pemerintah telah menetapkan moratorium ekspansi sawit tahun lalu. Namun, implementasinya secara konsisten di lapangan perlu didukung dan diperkuat.

Persoalan besar di depan mata adalah rencana untuk ekspansi secara masif penggunaan biofuel. Skenario B-100 akan menghasilkan demand sangat besar bagi industri sawit untuk memenuhinya. Hal itu akan mendorong terjadinya kembali ekspansi masif perkebunan sawit ke kawasan hutan. Skenario tersebut bertentangan dengan moratorium sawit yang sudah ditetapkan tahun lalu.

Tidak pantas “kepanikan” karena persoalan defisit transaksi berjalan, akibat impor BBM dalam jumlah sangat besar, penyelesaiannya hanya ditumpukan pada skenario B-100. Ada sejumlah masalah mendasar pada ekonomi dan industri kita, yang perlu diselesaikan presiden terpilih. Dan tidaklah adil bila hutan Indonesia yang kembali dikorbankan.

Perspektif Baru untuk Sektor Energi

Sebagai negara dengan status oil net importer dalam 15 tahun terakhir, pemerintah telah abai dalam melakukan transisi energi menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Pada subsektor transportasi, misalnya, pelaksanaan rencana penggunaan kendaraan listrik seperti berjalan di tempat.

Lambatnya pembangunan sistem transportasi publik yang layak telah menghasilkan ledakan kepemilikan kendaraan pribadi, terus meningkatnya kebutuhan BBM, serta membengkaknya defisit transaksi berjalan. Perubahan fundamental menuju sistem transportasi publik yang layak dan bertenaga listrik harus segera terjadi.

Pada subsektor pembangkitan listrik, masifnya ketergantungan pada batu bara menghasilkan banyak sekali persoalan lingkungan: hilangnya kawasan hutan, lubang-lubang tambang yang asam dan memakan korban, polusi udara yang masif, serta emisi karbon yang terus meningkat.

Sementara itu, pengembangan EBT seperti berjalan di tempat. Cadangan panas bumi kita yang adalah terbesar di dunia baru dibangkitkan jadi listrik sebesar 6,8 persen.

Sementara itu, potensi matahari sebagai sumber energi terbarukan yang sangat besar diabaikan. Kerangka regulasi terbaru seperti Permen ESDM 49/2018 malah menghasilkan berbagai disinsentif bagi kalangan industri dan rumah tangga, yang hendak beralih menggunakan listrik surya atap sebagai sumber energi mereka.

Sebuah studi dari IRENA menunjukkan terjadinya peningkatan dua kali lipat pangsa EBT dalam bauran energi kita pada 2030 akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,33 persen. Dan, 500 ribu sampai 1,3 juta pekerjaan baru. Dampak seperti ini tidak bisa dihasilkan dari ekspansi PLTU batu bara.

Masa depan sektor energi kita harus dirancang dengan sebuah perspektif baru. Perubahan fundamental dan cepat menuju pemakaian energi terbarukan secara masif sangat dibutuhkan.

Laut Kita Bukan Tempat Sampah Plastik

Sudah saatnya mengakhiri status Indonesia sebagai penghasil sampah plastik terbesar kedua di lautan. Sebab, selain merusak terumbu karang dan biota laut secara keseluruhan, sampah plastik tersebut dimakan ikan, yang kemudian dimakan manusia. Dan hal tersebut sangat tidak baik untuk kesehatan kita.

Studi-studi membuktikan bahwa kapasitas daur ulang sampah plastik global hanya 9 persen. Indonesia lebih rendah daripada itu. Jadi, daur ulang, juga pakai ulang (reuse), bukanlah solusi utama.

PLT sampah juga bukanlah solusi utama. Sebab, potensi pencemaran udara dari emisi PLT sampah masih tetap ada dan masih tetap bersifat karsinogenik. Terutama karena proses pemilahan sampah secara umum belum terjadi. Sehingga potensi sampah plastik untuk “dibakar” dan menghasilkan emisi berbahaya tetap ada.

Pengurangan signifikan produksi kemasan plastik di hulu, pada industri penghasil barang-barang konsumtif, dan juga di hilir, oleh masyarakat luas melalui pengurangan pemakaian produk plastik sekali pakai, merupakan solusi utama untuk menghindarkan laut kita jadi tempat sampah plastik terbesar. (*)

*) Country Director Greenpeace Indonesia

Editor : Ilham Safutra