alexametrics

Harapan untuk Membatasi Pergerakan

Oleh ARI FAHRIAL SYAM*
8 April 2020, 17:03:52 WIB

MENTERI kesehatan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 terkait persetujuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk Jakarta.

Ibu kota memang merupakan episentrum persebaran Covid-19 di Indonesia dengan jumlah kasus dan kematian yang meningkat signifikan sehingga menjadi prioritas utama penerapan PSBB.

Buat masyarakat awam, PSBB memang sesuatu yang baru dan juga belum jelas bagaimana implementasinya di lapangan. Dalam pasal 13 Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 disebutkan, PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan lain, khususnya terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Sebagian besar pembatasan itu sudah dilaksanakan, mengikuti anjuran pemerintah untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah. Walaupun, sebagian masyarakat, dengan berbagai alasan, tidak bisa melaksanakan hal itu secara optimal.

Bagi kami para dokter dan petugas kesehatan, PSBB diharapkan lebih membatasi pergerakan masyarakat di luar. Kita mengetahui, saat ini physical distancing yang dilakukan oleh masyarakat belum maksimal.

Itu jika melihat jumlah kasus yang terus meningkat dan sudah menembus 2.000, dengan kematian juga lebih dari 200. Khusus untuk Jakarta, peningkatan kasus mencapai 100 kasus per hari.

Selain itu, rumah sakit rujukan sudah dipenuhi pasien-pasien suspect Covid-19 atau sudah terkonfirmasi Covid-19. Hampir setiap hari kita mendengar dokter mengembuskan napas terakhir karena terinfeksi Covid-19.

Persediaan alat pelindung diri juga semakin tipis. Dari sudut sarana-prasarana untuk diagnosis, swab untuk tenggorokan ternyata semakin terbatas. Begitu pula media untuk sampel dan reagen untuk mengekstraksi RNA maupun running RT-PCR pemeriksaan molekuler untuk diagnosis pasti dan konfirmasi bahwa seseorang terinfeksi Covid-19 atau tidak.

Artinya, berbagai sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan, juga terbatas. Belum lagi bicara keterbatasan ventilator yang memang dibutuhkan saat pasien Covid-19 mengalami gagal napas.

Kalau pergerakan manusia tidak dibatasi, jumlah kasus yang terkonfirmasi juga bakal terus meningkat secara eksponensial. Karena itu, mata rantai penularan harus diputus.

Antisipasi Konflik Sosial di Masyarakat

Keputusan penetapan PSBB tentunya sudah memperhitungkan aspek keamanan, sosial, dan politik. Karena itu, diharapkan tidak timbul permasalahan sosial baru.

Konflik di masyarakat tentu akan memperburuk persebaran penyakit tersebut. Selain itu, masalah perut masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah mudah-mudahan sudah mengambil langkah-langkah strategis.

Di sisi lain, masalah asupan makanan menjadi hal yang penting. Jangan sampai orang-orang yang selama ini tetap berada di jalan untuk mencari nafkah tidak mendapatkan penghasilan serta tidak bisa memberikan nafkah dan berujung pada asupan makanan yang kurang.

Asupan makanan yang kurang juga akan berdampak penurunan asupan gizi dan selanjutnya berpengaruh pada daya tahan tubuh. Di sinilah peran RT/RW untuk mengidentifikasi anggota masyarakatnya yang tidak makan akibat tidak bisa mencari nafkah karena PSBB.

Budaya gotong royong, kesetiakawanan sosial, harus kembali ditumbuhkan dalam kondisi-kondisi sulit ini. Berbagi dan saling menyemangati merupakan hal yang penting.

Apalagi, kita mengetahui persebaran yang luar biasa dari penyakit itu. Jadi, jika ada masyarakat kita yang mempunyai daya tahan tubuh yang tidak baik karena asupan makanan yang kurang, di situlah risiko untuk menderita infeksi oleh virus itu. Dan, jika ada satu yang terinfeksi, yang bersangkutan akan menjadi sumber penularan kepada yang lain, begitu seterusnya. (*)

*) Guru besar dan dekan FKUI

Editor : Ilham Safutra



Close Ads