alexametrics

RUU Cipta Lapangan Kerja: Antara Perbaikan Upah dan Misi Investasi

Oleh: Dian Ferricha *)
8 Februari 2020, 14:48:04 WIB

AWAL Februari ini menjadi momentum pemerintah dalam menuntaskan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law (RUU OL). Gayung bersambut. DPR merespons niat pemerintah tersebut dan pada 3 Februari 2020 draf RUU Cipta Lapangan Kerja (CLK) masuk ke parlemen, selanjutnya diagendakan rapat paripurna (Jawa Pos, 2/2).

Dengan gerak cepat tersebut, terlihat niat serius pemerintahan Jokowi jilid 2 ini harus dapat menyelesaikan RUU Omnibus Law yang ditarget selesai dalam 100 hari. Bukan hanya itu, draf RUU itu pagi diterima DPR, sore langsung dibahas di rapat paripurna.

Omnibus law memang merupakan inisiatif pemerintah yang terdiri atas tiga hal, yaitu cipta lapangan kerja, perpajakan, dan penetapan ibu kota baru Indonesia. Namun, yang menjadi prioritas utama adalah RUU CLK yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga (K/L) dengan 11 klaster. Yakni, pertama, penyederhanaan perizinan (49 UU); kedua, persyaratan investasi (16 UU); ketiga, ketenagakerjaan (4 UU); keempat, kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM (9 UU); kelima, kemudahan berusaha (9 UU); keenam, dukungan riset dan inovasi (4 UU); ketujuh, administrasi pemerintahan (24 UU); kedelapan, pengenaan sanksi (54 UU); kesembilan, pengadaan lahan (6 UU); kesepuluh, investasi dan proyek pemerintah (informasinya akan dibuat norma baru); dan kesebelas, kawasan ekonomi (2 UU).

Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Lana Lena mengatakan, setelah penyerahan draf RUU CLK pada rapat paripurna Senin pagi (3/2), selanjutnya sorenya ditentukan mekanisme pembahasannya, melalui komisi atau pansus, kemudian dipecah sesuai masing-masing 11 klaster atau langsung dijadikan satu. Di balik penyerahan draf RUU CLK, yang menarik adalah adanya kepastian bahwa pembahasan itu akan digelar secara terbuka dan melibatkan semua stakeholder, tak terkecuali dari serikat pekerja atau buruh.

Hiper-regulasi

Mengutip Black’s Law Dictionary, 9th edition, oleh Bryan A. Gardner, omnibus relating to or dealing with numerous object or item at once; including many thing or having various purposes. Omnibus merupakan metode atau konsep pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan besar yang berfungsi sebagai ”UU payung” (umbrella act) atau UU sapu jagat.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Benny Riyanto menjelaskan, secara historis praktik omnibus law diterapkan di negara-negara common law system untuk memperbaiki regulasi di negaranya dalam rangka meningkatkan iklim dan daya saing investasi. Padahal, Indonesia menganut civil law system sehingga tantangannya beberapa hal butuh penyesuaian ekstra ketika mengadopsi undang-undang dari sistem hukum yang berbeda.

Di satu sisi, gagasan tentang omnibus law muncul atas kritik presiden terhadap karut-marutnya UU yang mengatur permasalahan yang saling berkaitan sehingga terjadinya konflik norma, kekosongan hukum, disharmoni, konflik wewenang, kerumitan birokrasi, kelambatan pelayanan, serta ekonomi berbiaya tinggi. Dan kenyataannya Indonesia saat ini mengalami ”hiper-regulasi” karena banyaknya UU dibuat, namun kurang memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi materi muatan antar-UU.

Untuk itu, omnibus law ditawarkan sebagai solusi atas kebijakan politik dan hukum untuk memangkas berbagai hambatan pengaturan dan percepatan pelayanan khususnya yang sering dikeluhkan investor, yakni panjangnya birokrasi dan perizinan, diharapkan ketika berinvestasi tidak harus lagi mengurus perizinan ke kementerian masing-masing.

Target utama undang-undang sapu jagat ini adalah cipta lapangan kerja yang akan disederhanakan dan diharmonisasikan mencakup 11 klaster, yang kesemuanya meliputi 177 UU dengan keberagaman materi muatan masing-masing.

Upaya untuk menyinergikan dan mengharmonisasi materi muatan 177 UU tersebut ke dalam satu Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (OLCLK) jelas bukan persoalan mudah dan sederhana, namun menjadi pekerjaan sangat rumit dan sarat berbagai kepentingan.

Sekalipun DPR memastikan tidak akan serampangan dalam membahas OLCLK dan menjadikan UU Ketenagakerjaan (UUK) sebagai basis pembahasan utama, klaster ketenagakerjaan selama ini dianggap paling alot dan menimbulkan banyak polemik karena mengatur fleksibilitas jam kerja, proses perekrutan dan PHK, mempermudah perizinan tenaga kerja asing, sistem pengupahan berbasis jam kerja, aturan mengenai pesangon, serta hubungan antara pekerja dan UMKM.

Serikat pekerja berpandangan bahwa OLCLK bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, justru dapat menghancurkan kesejahteraan pekerja yang salah satunya akan menghilangkan upah minimum digantikan dengan sistem upah per jam.

Dapat dikatakan, pekerja atau buruh yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, upahnya dapat menjadi di bawah upah minimum sehingga otomatis harus merevisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur upah dan pesangon. Hal itu sangat penting karena selain menjadi denyut nadi bagi pekerja, upah merupakan salah satu unsur utama pada hubungan kerja.

Sebab itu, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perindustrian harus benar-benar menerapkan skema pembayaran upah per jam yang tidak hanya melihat pada faktor dorongan kuat untuk peningkatan investasi yang walaupun tiap tahun sudah ada stabilitas peningkatan investasi Rp 88,3 triliun atau 12,24 persen dari Rp 721,3 triliun pada 2018 menjadi Rp 809,6 triliun pada 2019 (Jawa Pos, 2/2).

Jangan sampai berimplikasi pada pertumbuhan lapangan kerja baru walaupun skema pengupahan per jam dengan nilai besar sebenarnya biasa dilakukan di negara maju untuk pekerja jasa dan paro waktu seperti di Australia, Prancis, Jerman, Belanda, Inggris, dan Irlandia. Spirit adopsi upah per jam dari negara-negara maju tersebut akan membuka kesempatan bagi perusahaan dalam memberikan fleksibilitas untuk menerapkan pengupahannya sehingga upah per jam nanti menjadi upah yang diterima pekerja sesuai dengan jam kerjanya. Harapannya, skema itu bisa meningkatkan produktivitas pekerja dan tidak mereduksi kesejahteraan pekerja/buruh. (*)


*) Dian Ferricha, Doktor ilmu hukum Universitas Brawijaya; pengurus APHTN-HAN dan ISNU Jatim; direktur Puskod IAIN Tulungagung

Editor : Dhimas Ginanjar


Close Ads