alexametrics

Mengapa Harus Blusukan?

Oleh ARDI WINANGUN *)
8 Januari 2021, 20:38:59 WIB

SETELAH dilantik sebagai menteri sosial, Tri Rismaharini atau yang lebih dikenal dengan Risma langsung tancap gas dalam bekerja. Dia blusukan untuk melihat kondisi sosial masyarakat secara langsung. Dimulai dari blusukan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya dirutinkan blusukan ke berbagai tempat, terutama di Jakarta. Sasarannya penghuni kolong jembatan yang didiami para pemulung, gelandangan, dan tunawisma.

Dalam setiap blusukannya, Risma selalu berjanji memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup para pemulung dan gelandangan. Kolong-kolong jembatan yang menjadi tempat tinggal yang biasanya pengap, bau, dan gelap disebut akan diubah menjadi tempat yang menyenangkan. Seperti Terowongan Kendal yang ada di Menteng, Jakarta.

Lantas sampai kapan Risma akan melakukan blusukan? Akankah blusukan dilakukan sebatas di Jakarta, padahal dia menteri sosial Republik Indonesia. Bila blusukan dijadikan gaya bekerjanya atau solusi jitu untuk langsung mengentaskan masalah sosial di masyarakat, pastinya Risma harus melakukan blusukan dari Sabang sampai Merauke dan dari Talaud hingga Pulau Rote.

Blusukan ke seluruh Indonesia tentu tidak mungkin. Sebab, tugas menteri sosial bukan itu saja. Masih banyak tugas lain yang harus dilakukan selain membantu para gelandangan, pemulung, dan tunawisma yang tinggal di kolong-kolong jembatan atau tempat-tempat yang tidak layak.

Mudah-mudahan apa yang dilakukan Risma tidak sekadar jadi pembuka di awal dirinya menjadi menteri sosial dan selanjutnya dia hanya bertugas menjadi menteri seperti biasanya. Apalagi, jabatan-jabatan menteri sekarang banyak godaannya. Terbukti, sudah banyak menteri yang tertangkap KPK meski di awal kerja mereka bagus, prorakyat, dan antikorupsi.

Blusukan memang menjadi cara ampuh untuk mengetahui kondisi masyarakat sesunguhnya. Dulu khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq kerap melakukan blusukan secara diam-diam untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Pernah dijumpai di satu keluarga, mereka kekurangan makanan. Mengetahui hal itu, Abu Bakar langsung memanggul sendiri bahan pangan untuk diberikan kepada keluarga tersebut.

Meski tidak semua, sekarang blusukan seolah-olah dijadikan gaya kerja kepala daerah, menteri, presiden, dan wakil rakyat. Namun, yang menjadi pertanyaan, blusukan yang dilakukan itu selintas atau konsisten? Yang selintas, misalnya, kepala daerah yang biasanya tidak pernah blusukan, tapi karena blusukan menjadi tren, tiba-tiba di tengah malam dia melakukan sidak di tempat layanan kerja yang wajib melayani masyarakat 24 jam. Namun, setelah itu dia tidak pernah lagi melakukan blusukan di tempat lain.

Dari sinilah, ketika blusukan dilakukan secara serampangan atau pemanasan saja di awal kerja, justru ia menjadi sesuatu yang dicurigai, yakni mencari citra. Mencari citra untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas untuk pilkada selanjutnya atau bahkan pilpres.

Apa faktor penting dan tidaknya blusukan layak dan tidak untuk dilakukan? Pertama, daerah kerjanya ”ada batasnya”. Dulu ada wali kota yang rajin blusukan dengan sukses. Hal demikian bisa terjadi karena dia memiliki wilayah yang terbatas. Wilayah yang terbatas itu seperti kabupaten dan kota (di Jawa) sehingga dengan wilayah itu dirinya bisa menjangkau tempat-tempat yang ada secara cepat dan dapat ditempuh dalam waktu singkat.

Akan sulit bila melakukan blusukan di suatu wilayah yang sangat luas. Kabupaten dan kota di luar Jawa adalah daerah yang memiliki luas berlipat-lipat dibanding kabupaten yang ada di Jawa. Satu kecamatan di kabupaten yang berada di Kalimantan Timur, misalnya, luasnya bisa satu kabupaten di Jawa. Hal demikian akan menyulitkan bila kepala daerahnya suka melakukan blusukan setiap hari.

Kedua, ini yang tidak disadari oleh semua, bila pemimpin sering melakukan blusukan, sebenarnya di tempat itu banyak masalah. Seperti kemacetan, pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, banjir, kemiskinan, perumahan kumuh, kurang sadarnya masyarakat akan hukum, serta masalah-masalah sosial dan ekonomi lainnya. Akibat masalah-masalah tersebut, daerah itu menjadi wilayah yang tidak nyaman dan aman.

Di sinilah memang perlu sosok kepala daerah yang suka blusukan. Namun, blusukan yang dilakukan jangan sebatas datang dan melihat tanpa memberikan solusi atau perubahan setelah dirinya melakukan blusukan. Blusukan akan mempunyai arti bila tindakan yang dilakukan itu mampu mengubah daerah yang sebelumnya macet menjadi lancar dan tertib lalu lintas. Mampu mengubah daerah yang awalnya kumuh menjadi indah. Dan paling penting mampu meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat yang mendiami.

Ketiga, ada saluran-saluran komunikasi yang mampet di pemerintahan. Di struktur pemerintahan, presiden dan kepala daerah pasti mempunyai bawahan. Presiden memiliki pembantu atau menteri. Menteri memiliki banyak direktur jenderal atau kepala biro. Kepala daerah dibantu para kepala dinas, unit-unit yang lain, bahkan sampai camat hingga lurah/kepala desa.

Baca Juga: Vaksinasi Jalan Utama Pemulihan Ekonomi

Namun, entah bawahannya itu dalam melapor tidak lengkap atau asal bapak senang (ABS), hal demikian membuat antara laporan kinerja dan fakta di lapangan berbeda. Nah, di sinilah kadang-kadang pemimpin kaget saat laporan-laporan yang disampaikan bawahannya bagus-bagus, tapi wilayahnya tidak maju-maju atau tidak sejahtera-sejahtera.

Dalam kondisi seperti itu, diperlukan sosok pemimpin yang suka blusukan. Tujuannya ialah mengecek langsung fakta di lapangan dan data-data yang disampaikan bawahannya. Blusukan dilakukan untuk melihat apa yang terjadi di masyarakat yang sesungguhnya. Namun, seperti paparan di atas, apa yang dilakukan harus mampu memberikan perubahan dan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat. (*)


*) Ardi Winangun, Direktur Indonesia Political Review (IPR)

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar


Close Ads