alexametrics

Potensi Otoritarian Amandemen Kelima

Oleh MUCHAMAD ALI SAFA’AT *)
7 September 2021, 19:48:57 WIB

Pada titik ini, mekanisme pemilihan umum lima tahunan tidak lagi memiliki fungsi membatasi kekuasaan. Sebaliknya, pemilu sekadar menjadi ruang memperbarui legitimasi dan mengakumulasi kekuasaan. Itulah yang terjadi pada masa Orde Baru. Setiap lima tahun digelar pemilu yang hasilnya telah didesain untuk memperkuat legitimasi kekuasaan. Agar hasil pemilu sesuai dengan desain yang dikehendaki, modal dan kuasa dikerahkan di semua lini dengan segala cara. Semua kekuatan politik dikuasai tanpa membuka ruang oposisi. Aparat keamanan menjadi penjaga setia agenda dan kepentingan kekuasaan, bukan menjadi pelindung warga negara.

Mewaspadai Relasi Kuasa

Sebagai gagasan, perubahan kelima UUD 1945 beserta seluruh substansinya tentu sah dan harus menjadi diskursus publik. Argumentasi rasional yang mengalasi substansi penambahan masa jabatan presiden, PPHN, dan pemilihan oleh MPR sebagai substansi perubahan kelima UUD 1945 dapat dengan mudah disanggah dan diruntuhkan dengan bersandar pada konstitusionalisme yang meneguhkan negara demokrasi konstitusional.

Namun, berhasil tidaknya perubahan kelima UUD 1945 tidak semata ditentukan oleh rasionalitas. Relasi kuasa lebih menentukan. Masa jabatan presiden tiga periode diajukan oleh tokoh surveyor dan relawan presiden. Perubahan kelima UUD 1945 dengan substansi PPHN diusung MPR. Pemilihan presiden oleh MPR diajukan oleh DPD. Ketiganya punya kuasa politik dan wacana.

Dominasi kuasa di atas rasionalitas dan aspirasi rakyat telah jelas terlihat pada perubahan UU KPK dan pembentukan UU Cipta Kerja. Penolakan yang demikian keras tidak mampu membuat kekuasaan berubah arah. Pelemahan KPK melalui perubahan UU KPK yang saat ini sudah kasatmata jangan sampai terulang pada perubahan kelima UUD 1945 yang memiliki dampak buruk tak terhingga. Jangan sampai perubahan batasan masa jabatan presiden, PPHN, dan pemilihan presiden oleh MPR yang sepertinya mustahil terwujud tiba-tiba saja disahkan menjadi perubahan kelima UUD 1945. (*)


*) MUCHAMAD ALI SAFA’AT, Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads