alexametrics

Psikologi Menyambut Vaksin Antikorona

Oleh REZA INDRAGIRI AMRIEL *)
5 September 2020, 19:48:20 WIB

PUBLIK menantikan dengan penuh perasaan cemas kapan vaksin antikorona akan bisa disuntikkan ke masyarakat luas. Perbincangan seputar vaksin pada waktu-waktu belakangan ini berkutat pada sisi medis. Itu penting. Namun, tak kalah penting, apalagi menjelang penyelenggaraan imunisasi masal nanti, adalah aspek psikologis vaksinasi tersebut.

Pada aspek itu, sulit diingkari terdapat resistansi dari sejumlah kalangan terhadap program imunisasi. Salah satu fenomena psikologis yang muncul bersamaan dengan penolakan terhadap vaksin adalah collective action dilemma (CAD). Begitu mengetahui bahwa banyak orang telah menerima vaksin, kalangan penolak vaksin justru kian kukuh pada pendirian mereka.

Para penolak tersebut berpandangan, karena orang-orang yang telah divaksin kebal dari bibit penyakit, mereka yang tidak divaksin serta-merta akan terlindungi. Terlindungi karena tidak ada pihak lain yang akan menularkan penyakit ke mereka.

Mirip dengan CAD adalah temuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa tidak sedikit pihak yang memandang pemerintah telah berhasil mengentaskan penyakit menular tertentu dari negara mereka. Respons psikologis mereka selanjutnya sangat unik: karena penyakit menular sudah tidak ada lagi, vaksinasi pun dinilai tidak diperlukan lagi.

Penelitian yang dilakukan McKee, PharmD, dan Bohannon (2016) menyimpulkan empat kategori penolakan orang tua untuk memvaksinasi anak mereka. Yaitu, alasan agama, keyakinan pribadi yang bersifat turun-temurun, kekhawatiran akan keamanan vaksin, dan minimnya informasi tentang vaksin itu sendiri.

Untuk itu, pengarusutamaan isu vaksin sebaiknya dimasukkan ke dalam kampanye penanggulangan Covid-19 yang telah berlangsung selama ini. Jadi, bersamaan dengan penggalakan pesan penggunaan masker, cuci tangan berkala, dan menghindari kerumunan, menyemangati masyarakat agar bersedia menjalani vaksinasi juga perlu ditambahkan dalam kampanye dimaksud.

Titik tolak untuk menyukseskan pemberian vaksin bagi masyarakat, hemat saya, adalah dengan memastikan bahwa imunisasi anti-Covid-19 merupakan program wajib yang bersifat cuma-cuma bagi semua kalangan.

Indonesia perlu becermin pada kebijakan imunisasi di Negeri Paman Sam. Di sana, seluruh negara bagian memberlakukan pengecualian bagi individu-individu tertentu untuk tidak menerima vaksinasi, yakni mereka dengan kondisi kesehatan khusus. Di samping itu, terdapat 30 negara bagian yang mengizinkan tidak diberikannya vaksin kepada anak-anak dari keluarga yang menganut kepercayaan agama tertentu.

Delapan belas negara bagian juga mengakomodasi para orang tua yang menolak anak-anak mereka menjalani vaksinasi dengan alasan filosofis. Tercatat, ’’kelonggaran-kelonggaran” seperti itu berdampak pada meningginya kerentanan masyarakat untuk terjangkit penyakit menular yang sesungguhnya bisa ditangkal lewat vaksinasi (Seither dkk, 2014).

Agar seluruh masyarakat –terutama orang tua dan anak-anak– menyambut vaksin anti-Covid-19 dengan sukacita, rekayasa psikologis jelas dibutuhkan. Apalagi, berdasar pandangan School of Public Health and Community Medicine (UNSW), tetap lebih banyak orang tua yang setuju akan pentingnya vaksinasi bagi anak.

Orang tua yang menolak keras vaksinasi memang bersuara nyaring, tapi jumlah mereka hanya sedikit. Berada di antara kedua kubu populasi itu adalah orang tua yang ragu. Berdasar pemetaan tersebut, adalah realistis untuk optimistis bahwa rekayasa psikologis dalam rangka menyukseskan program vaksin antikorona akan mencapai sasaran.

Untuk maksud tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga yang berurusan dengan perlindungan dan pendidikan anak harus turun tangan. Intinya adalah bagaimana ihwal vaksin antikorona bisa diarusutamakan dalam setiap bahasan tentang pengasuhan keluarga dan kurikulum pembelajaran jarak jauh. Demikian pula dengan organisasi-organisasi keagamaan. Pesan-pesan tentang pentingnya vaksin antikorona idealnya bisa digemakan secara gencar lewat mimbar-mimbar ibadah.

Tidak berhenti di program edukasi saja. Sikap dunia terhadap orang tua yang menolak vaksin terbelah dua. Sebagian pihak tetap mengedepankan pendekatan persuasif tanpa batas waktu guna meyakinkan para orang tua agar pada akhirnya setuju untuk mengimunisasi anak mereka. Sebagian lagi menerapkan sanksi tegas.

Di pengadilan Michigan, misalnya, seorang ibu kehilangan kuasa asuhnya untuk sementara waktu dan harus mendekam di dalam bui selama sepekan akibat melanggar kesepakatan pengasuhan dengan mantan suaminya. Isi kesepakatan yang dilanggar tersebut adalah orang tua pemegang kuasa asuh memastikan anak divaksin secara lengkap dan tepat pada waktunya. Hakim juga memerintahkan dilakukannya vaksinasi terhadap anak dari orang tua yang bercerai tersebut.

Terdapat pandangan bahwa tidak memvaksin anak adalah sama artinya dengan pengabaian terhadap hak anak untuk sehat. Ini sama artinya dengan penelantaran orang tua terhadap anak. Berangkat dari pandangan tersebut, sejumlah negara lainnya memutuskan untuk mengenakan denda bagi para orang tua yang membiarkan anak-anak mereka tidak diimunisasi.

Otoritas setempat pun mengharuskan orang tua untuk memperlihatkan rekam medis anak sebagai syarat pendaftaran siswa di sekolah. Anak-anak yang belum memperoleh imunisasi lengkap akan ditolak oleh pihak sekolah. Ada pula sanksi berupa pengurangan sebagian tunjangan keluarga. Penerapan kebijakan ketat seperti itu dipercepat oleh pemunculan kembali wabah penyakit di negara-negara tersebut.

Senyampang Indonesia didera oleh pagebluk Covid-19, sudah sepatutnya negara sejak sekarang menimbang-nimbang segala opsi untuk memastikan program vaksinasi bisa diterima oleh sebanyak mungkin anak-anak di tanah air. Allahu ’alam. (*)


*) Reza Indragiri Amriel, Konsultan, Lentera Anak Foundation

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar




Close Ads