alexametrics

Darurat Perdagangan Manusia

Oleh ANIS HIDAYAH *)
5 Agustus 2022, 19:48:08 WIB

KABAR duka kembali menghampiri kita semua. Menjelang peringatan hari kemerdekaan, kita mendapat kabar ada banyak pekerja migran Indonesia (PMI) yang disekap perusahaan investasi bodong di Kamboja. Tercatat 62 PMI yang berhasil dievakuasi kepolisian Kamboja bersama dengan perwakilan RI di sana. Tahun lalu perwakilan RI di Phnom Penh melakukan repatriasi terhadap 119 PMI. Tahun ini telah tercatat 298 PMI yang kembali menjadi korban dalam kasus yang sama. Dari jumlah tersebut, 133 orang telah dipulangkan ke Indonesia.

Para korban direkrut melalui media sosial Facebook dengan komunikasi terkait persiapan dan keberangkatan dilakukan melalui messenger. Selama bekerja, mereka menghadapi ancaman dan penganiayaan. Bahkan, tak jarang mereka dijual ke perusahaan lain jika melanggar meski hanya karena terlambat masuk kerja dalam hitungan menit.

Mereka dipekerjakan tanpa visa kerja dan kontrak kerja. Setiap hari mereka bekerja selama 16–17 jam sebagai admin dan pencari member investasi bodong. Migrant CARE pada 4 Agustus 2022 juga menerima pengaduan dari 135 PMI yang terjebak di perusahaan scammer di Kamboja dan mengalami banyak eksploitasi. Mereka berasal dari Jember, Banyuwangi, Indragiri Hulu, Medan, Depok, dan Jakarta.

Kejahatan sindikat perdagangan orang lintas negara yang dihadapi PMI sesungguhnya merupakan fenomena lama, tapi makin meningkat pascapandemi. Tata kelola migrasi yang dominan dengan mekanisme private-to-private merupakan celah terjadinya praktik perdagangan orang. Terlebih, pengawasan migrasi tidak berjalan secara optimal. Peraturan pemerintah (PP) mengenai pengawasan yang menjadi mandat undang-undang (UU) tidak diterbitkan dan diintegrasikan dalam PP perlindungan.

Masih dengan Undang-Undang Lama

Mestinya UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dapat menjadi babak baru dalam perlindungan PMI. Secara regulasi, banyak kemajuan dalam pengaturan migrasi yang aman dan melindungi. Seperti jaminan hak-hak PMI yang lebih komprehensif, layanan migrasi (LTSA, BLK, hingga layanan di desa) yang disediakan negara, tidak adanya beban biaya migrasi bagi PMI (zero cost), hingga pemidanaan yang sangat menjerat pelaku pengiriman karena tidak sesuai prosedur. Sayangnya, semua itu masih di atas kertas.

Penelitian Migrant CARE tahun 2022 mengenai lima tahun implementasi UU PPMI memperlihatkan bahwa perlindungan PMI masih berada di jalan yang terjal dan berlubang. Mekanisme migrasi di lapangan masih tetap menggunakan regulasi lama (UU 39/2004) yang bertumpu pada dominasi peran swasta yang mengakibatkan PMI terjerat utang, terjebak rentenir, dan berkubang dengan praktik-praktik eksploitasi yang membuat mereka rentan menjadi korban perdagangan manusia.

Sepanjang tahun 2021 Kementerian Sosial menerima 1.082 PMI korban perdagangan rujukan dari kementerian lain, LSM, dan organisasi internasional. Di tahun yang sama Kementerian Luar Negeri memfasilitasi repatriasi 75.591 PMI dari luar negeri. Polri menyelidiki 24 kasus perdagangan manusia. Peradilan mengadili 167 kasus perdagangan dan menghukum 178 traffickers. Dan BP2MI menerima 1.702 pengaduan dari PMI, 59 di antaranya berpotensi sebagai kasus perdagangan manusia. Data-data tersebut tentu belum termasuk kasus-kasus perdagangan orang yang tidak terlaporkan.

Peringkat yang Menurun

Department of State USA pada 20 Juli 2022 meluncurkan laporan perdagangan manusia alias Trafficking in Persons (TiP) Report untuk melihat secara global capaian, kemajuan, dan tantangan yang dihadapi negara-negara dalam memberantas perdagangan manusia. Dalam TiP Report kali ini, posisi Indonesia merosot dibanding laporan sebelumnya, yaitu dari tier 2 menjadi tier 2 watchlist. Tier 2 adalah kategori negara-negara yang pemerintahnya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum untuk penghapusan perdagangan manusia. Tetapi melakukan upaya yang signifikan untuk mematuhi standar-standar tersebut. Sedangkan tier 2 watchlist sama dengan tier 2 diiringi dengan meningkatnya jumlah korban perdagangan manusia yang sangat signifikan. Tetapi, pemerintah tidak mengambil tindakan nyata yang proporsional.

Dalam TiP Report dinyatakan, pemerintah Indonesia tidak menunjukkan upaya peningkatan secara keseluruhan dibandingkan periode pelaporan sebelumnya. Hal ini terbukti dari maraknya kasus PMI yang menjadi korban trafficking dengan modus penipuan secara online seperti kasus di Kamboja. Di Indonesia, investigasi terhadap perdagangan manusia juga dinilai menurun selama lima tahun berturut-turut. Begitu juga putusan pengadilan dalam kasus perdagangan orang yang menurun selama empat tahun berturut-turut. Lemahnya penegakan hukum dalam penuntasan kasus perdagangan manusia ini menjadi salah satu kunci sejauh mana negara mengambil peran yang serius dalam memerangi kejahatan trafficking.

Selain itu, pemerintah Indonesia dinilai kurang dalam menjalankan prosedur identifikasi korban secara sistematis dan proaktif. Terjadi kesenjangan koordinasi antara satuan tugas anti perdagangan manusia nasional dan di tingkat daerah. Sehingga tidak dapat menerjemahkan dengan baik kebijakan pemerintah pusat ke dalam implementasi kebijakan nasional. Oleh karena itu, Indonesia diturunkan menjadi tier 2 watchlist.

Karena itu, TiP Report memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya adalah mendorong adanya pelembagaan penguatan kapasitas untuk aparat penegak hukum dan meningkatkan upaya penyelidikan, penuntutan, serta penghukuman kepada pelaku trafficking. Mengimplementasikan secara optimal UU 21/2007 tentang TPPO dan UU 18/2017 tentang Perlindungan PMI. Meningkatkan kesadaran tentang tren perdagangan dan kerentanan di antara para pemimpin desa setempat. Dan menuntaskan serta mengimplementasikan rencana aksi nasional untuk memerangi perdagangan manusia.

Situasi tersebut menuntut pemerintah Indonesia untuk sungguh-sungguh menjalankan UU PPMI guna membangun tata kelola migrasi yang berbasis layanan negara yang lebih menjamin perlindungan PMI. Selain itu, pemerintah harus melakukan pengawasan secara intensif dan transparan serta penegakan hukum terhadap praktik-praktik ilegal pihak-pihak yang selama ini banyak mengambil keuntungan dan tidak bertanggung jawab. Masih banyak agen penempatan PMI saat ini yang melakukan praktik-praktik yang bertentangan dengan UU.

Di luar itu, pencegahan yang berskala luas dan membumi hingga desa dan komunitas mengenai bahaya trafficking mesti dilakukan dengan pendekatan interseksionalitas. Jika tidak, kita akan benar-benar mengalami darurat perdagangan manusia. Dan tidak mustahil peringkat Indonesia anjlok ke tier 3 sebagai negara yang tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum dalam memberantas perdagangan manusia. (*)


*) ANIS HIDAYAH, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant CARE

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini: