alexametrics

Menguji SKB dalam Menertibkan FPI

Oleh ANG RIJAL AMIN *)
5 Januari 2021, 19:48:03 WIB

BEBERAPA waktu lalu pemerintah mengumumkan pembubaran Front Pembela Islam (FPI) lewat surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani enam pimpinan kementerian dan lembaga. Tidak ada klausul khusus yang menyatakan SKB tersebut sebagai dasar hukum untuk membubarkan FPI. Kecuali adanya keterangan bahwa FPI telah bubar secara de jure karena organisasi kemasyarakatan (ormas) itu tidak terdaftar lagi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jelas, yang dimaksud dengan bubar secara de jure hanyalah perubahan status FPI dari organisasi berbadan hukum atau mengantongi surat keterangan terdaftar (SKT) menjadi organisasi yang tidak berbadan hukum atau tidak mengantongi SKT di Kemendagri.

Kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan nomor 82/PUU-XI/2013 tidak mewajibkan kepada ormas untuk mengantongi SKT. Dengan begitu, ormas tersebut dapat digolongkan sebagai ”organisasi yang tidak terdaftar” dan bukan organisasi yang telah bubar. Sehingga penggunaan istilah bubar tidak merujuk pada eksistensi ormas secara de facto untuk tidak mengatakan bahwa SKB tersebut keliru menggunakan kata bubar.

Ketiadaan SKT hanya berkaitan dengan hilangnya hak-hak tertentu yang dapat diperoleh suatu ormas, misalnya pendanaan dari negara. Bahkan, merujuk pada SKB, tidak ada klausul pembubaran ormas. Yang ada adalah pelarangan dilakukannya kegiatan serta penggunaan simbol dan atribut FPI. Hal itu berarti eksistensi FPI masih diakui. Namun, adanya larangan terhadap beberapa hal yang disebutkan di atas sebetulnya secara tidak langsung telah membubarkan FPI.

Menurut ahli hukum tata negara Bivitri Susanti, langkah yang diambil pemerintah untuk tidak menegaskan klausul pembubaran FPI merupakan langkah cerdik agar SKB yang diterbitkan sulit untuk digugat. Pernyataan demikian benar dalam konteks pembubaran ormas. Tapi sayangnya, ketika bergeser dalam soal pelarangan sebagaimana dimuat dalam SKB, tetap saja langkah yang diambil pemerintah menjadi bermasalah.

Meskipun langkah pembubaran FPI berbeda dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pada dasarnya maksudnya adalah sama belaka. Pemerintah hendak meniadakan eksistensi mereka sebagai organisasi dan aktivisme. Sayangnya, kendala yang dihadapi untuk membubarkan FPI sangatlah mendasar, yakni ketiadaan regulasi yang rigid untuk dilakukan pembubaran terhadap ormas yang tidak memiliki SKT.

Di saat bersamaan pemerintah justru merujuk pada UU Ormas untuk melarang aktivitas serta penggunaan simbol dan atribut FPI. Hal demikian bermasalah karena bertentangan dengan pasal 59 UU Ormas. Sebagai contoh kita dapat mengajukan dua pertanyaan berbeda. Misalnya, bolehkah FPI melakukan perusakan terhadap fasilitas agama kaum minoritas dan kekerasan lainnya? Jawabannya, UU Ormas melarangnya, begitu pula SKB. Lantas, untuk apa ada SKB jika UU Ormas telah melarangnya? Bukankah tugas pemerintah adalah menindak aksi yang dilakukan FPI berdasar UU Ormas?

Sebaliknya, bolehkah FPI mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana alam? Menurut UU Ormas, hal itu diperbolehkan. Tapi, SKB melarangnya meskipun SKB sendiri merujuk pada UU Ormas. Lantas, dari mana datangnya kewenangan menteri untuk melarang seluruh kegiatan FPI? Apa dasar hukum SKB untuk melarang perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum? Bukankah itu berarti SKB memuat norma hukum baru?

Dapat dikatakan, secara materiil, SKB tersebut cacat. Jika merujuk UU Ormas, terdapat kelonggaran akibat dipangkasnya mekanisme pembubaran ormas tanpa melalui jalur peradilan. Sekaligus melahirkan ketidakjelasan terkait penggunaan instrumen hukum dalam membubarkan ormas yang tidak mengantongi SKT.

Perihal pelarangan terkait, penggunaan instrumen hukum berupa SKB dapat dipertanyakan keabsahannya. Berdasar jenisnya, SKB dapat dikategorikan sebagai produk beschikking (keputusan). Konsekuensinya, materi muatan SKB tidak boleh berisi norma hukum yang mengatur umum layaknya produk regeling (peraturan).

Merujuk hierarki peraturan perundang-undangan, sebagai produk keputusan, seharusnya SKB sebatas menjadi penjelas atas regeling, yakni UU Ormas. Bukannya menciptakan norma hukum baru berupa larangan yang lebih luas ketimbang materi UU Ormas sebagaimana saya contohkan di atas.

Urgensi Lahirnya SKB

Sesungguhnya tidak ada urgensi diterbitkannya SKB sebagai alasan untuk menghentikan aktivitas FPI. Salah satu alasan pemerintah menerbitkan larangan terhadap FPI adalah mereka masih melakukan kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum serta bertentangan dengan hukum.

Maka, jalan yang diambil pemerintah seharusnya bukan menerbitkan ”SKB bermasalah”. Tapi menegakkan UU Ormas yang telah mengatur larangan-larangan semacam itu. Sehingga niat pemerintah untuk menjaga ketertiban umum, misalnya, tidak melanggar hak dan kebebasan berserikat warga negara. Kecuali, pemerintah sedari awal memang tidak berkomitmen untuk menegakkan hukum dan menjadikan SKB semata produk yang bersifat atraktif.

SKB Kontraproduktif

Pada akhirnya, kita betul-betul menyadari betapa SKB yang seolah bertenaga besar itu ternyata tidak menghasilkan apa pun. Tidak lama setelah SKB diumumkan, pihak FPI dengan segera berniat untuk mengganti nama ormas tersebut menjadi Front Persatuan Islam (disingkat FPI juga, Red).

Apa yang terjadi? Dengan cerdik pihak FPI merespons tindakan pemerintah. Tidak hanya menunjukkan betapa SKB tersebut tak mampu berbuat banyak. Tetapi sekaligus menunjukkan cara pihak FPI mengejek SKB dan kebingungan negara menghadapi mereka.

Baca Juga: Penghargaan untuk Rizieq Ketika di Arab Saudi, Bukan saat di Penjara

Yang juga tidak dapat diabaikan adalah bagaimana SKB tersebut justru menguatkan perasaan dizalimi yang menyebar di kalangan FPI dan simpatisannya. Kita tahu bahwa kekuatan FPI dalam menggerakkan massa, salah satunya, berasal dari adanya keyakinan bahwa Islam yang mereka anut telah dizalimi dan dilumpuhkan. Persis yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Dan SKB tak pelak lagi telah dianggap sebagai cara negara dalam melumpuhkan perjuangan Islam yang mereka lakukan selama ini. Alhasil, alih-alih menggusur FPI, SKB tidak lain justru menjadi instrumen konsolidasi atas perasaan tertindas di kalangan FPI, yang berarti makin menguatkan FPI. (*)


*) Ang Rijal Amin, Alumnus Hukum Tata Negara dan Politik Islam UIN Sunan Kalijaga

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar


Close Ads