alexametrics

Tantangan Pemerintahan Politik dan Profesional

Oleh KACUNG MARIJAN*
4 Mei 2019, 13:41:56 WIB

JawaPos.com – Bagaimanakah wajah pemerintahan baru Indonesia pascapemilu? Apakah pemerintahan yang akan dibangun itu bisa lebih efektif dan efisien dalam mengeksekusi janji-janji yang telah diberikan selama masa kampanye?

Mengingat pengumuman resmi pemenang pemilu belum dilakukan, tulisan ini didasarkan pada dua skenario. Pertama, skenario Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai pemenangnya.

Kedua, skenario Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pemenangnya.

Selain itu, komposisi pemerintahan yang dibangun didasarkan pada dua skenario juga. Pertama, pemerintahan yang dibangun didasarkan pada koalisi selama pemilu plus masuknya orang-orang profesional nonpartai. Kedua, koalisi yang dibangun lebih cair, melibatkan pendukung koalisi lain plus orang-orang profesional nonpartai.

Ketika yang menjadi pemenang adalah pasangan 01, “Presiden” Jokowi dan “Wakil Presiden” Ma’ruf Amin mungkin akan mengajak lima partai yang lolos parliamentary threshold (PT) ke dalam pemerintahan, yaitu PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP. Selain itu, empat partai lain yang tidak lolos PT dipertimbangkan masuk sebagai bagian dari pemerintahan, yaitu Perindo, PSI, PBB, dan PKPI, entah itu di dalam kabinet atau luar kabinet.

Hal itu tak hanya didasari pertimbangan bahwa partai-partai tersebut ikut cancut taliwondo memenangkan pemilihan, tapi juga pertimbangan tentang efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan di parlemen. Berdasar hasil penghitungan cepat, lima partai pendukung 01 itu akan menguasai parlemen secara mayoritas.

“Pemerintahan” Jokowi-Ma’ruf yang solid tidak hanya perlu dibangun di jajaran eksekutif, tapi juga oleh relasi dengan parlemen. Ketika PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP cukup solid dalam pengambilan keputusan di parlemen, akan memungkinkan pengambilan keputusan pemerintahan yang melibatkan parlemen, seperti pengesahan UU, bisa berlangsung lebih cepat.

Memang, masih ada “oposisi”, empat partai yang berasal dari pendukung 02, yaitu Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat. Tetapi, dari segi jumlah, mereka bukanlah mayoritas. Karena itu, ketika pengambilan keputusannya dilakukan melalui voting, kelompok “oposisi” lebih mudah dikalahkan.

Di sisi lain, tidak tertutup kemungkinan adanya partai-partai oposisi itu menyeberang ke dalam “pemerintahan” Jokowi-Ma’ruf, ketika memperoleh tawaran posisi di kabinet, misalnya. Manakala hal demikian terjadi, pengambilan keputusan yang melibatkan parlemen akan berlangsung lebih mudah.

Tetapi, pemerintahan yang penuh pertimbangan politik itu jelas memiliki harga yang harus dibayar. Pengelolaan pemerintahan dalam koalisi besar tentu lebih sulit dilakukan. Tiap-tiap partai tentu memiliki agenda dan kepentingan sendiri, baik di eksekutif maupun legislatif.

Ketika presiden gagal mengelolanya, pengambilan keputusan yang seharusnya berlangsung cepat bisa saja malah lambat. Sebab, ada perbedaan kepentingan yang penyelesaiannya berkepanjangan.

Dalam membentuk pemerintahan, Jokowi dituntut memiliki formula jitu, yaitu adanya keseimbangan dalam jumlah antara yang berasal dari profesional partai dan yang berasal dari kelompok profesional nonpartai. Berikut portofolio bidang apa saja “penjatahannya”.

Manakala “penjatahan” untuk tiap-tiap partai dipersepsi secara tidak adil, potensi kekecewaan akan memengaruhi soliditas pemerintahan. Di lain pihak, manakala kesan bagi-bagi portofolio itu yang lebih mengemuka, kesan pemerintahan yang kurang profesional akan muncul.

Padahal, wajah orang-orang yang akan duduk di kabinet itu memberi kesan pertama kepada publik tentang kemungkinan pemerintahan tersebut memiliki kemampuan atau tidak dalam mengeksekusi janji-janji selama masa kampanye.

Situasi serupa juga dihadapi “pemerintahan” Prabowo-Sandi kalau terpilih. Pemerintahan koalisi politik dan profesional juga tidak akan terelakkan terjadi. Hanya, dalam hal pengambilan keputusan yang melibatkan parlemen, “pemerintahan” Prabowo-Sandi akan mengalami kesulitan lebih besar jika dibandingkan dengan “pemerintahan” Jokowi-Ma’ruf.

Itu terjadi karena empat partai koalisi yang memiliki kursi di parlemen: Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat, tidak mayoritas. “Pemerintahan” Prabowo-Sandi terancam memperoleh gangguan berkepanjangan.

Masalah kesulitan dalam pengambilan keputusan itu bisa saja diatasi manakala “pemerintahan” Prabowo-Sandi mampu menarik sejumlah partai pendukung 01 masuk di dalamnya. Hal demikian bisa saja dilakukan karena pada dasarnya partai-partai itu lebih menyukai duduk di dalam pemerintahan daripada sebagai oposisi.

Siapa pun yang pada akhirnya ditetapkan KPU sebagai pemenang, pemerintahannya akan menghadapi tantangan yang cukup besar, seperti perubahan global yang sangat cepat. Di dalam negeri, pemerintah dihadapkan pada tantangan besar, seperti bisa keluar dari middle income trap, pengangguran, dan redistribusi pendapatan. Semoga.

*) Guru besar Unair dan wakil rektor Unusa

Editor : Ilham Safutra



Close Ads