alexametrics

Gonjang-ganjing ATM Link

Oleh HARYO KUNCORO *)
3 Juni 2021, 19:48:26 WIB

Kondisi itu mirip dengan kasus SMS (short message service). Tarif SMS ketika itu juga didasarkan pada kesepakatan. Belakangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menemukan bukti kesepakatan mengarah pada kartel yang merugikan konsumen. Harga SMS ditetapkan lebih tinggi demi mendapatkan keuntungan ekstra.

Motif mendapatkan keuntungan ekstra agaknya lebih masuk akal daripada motif monopoli. Perusahaan induk (holding company) perbankan pelat merah tidak jadi dibentuk. Tiap bank BUMN tetap beroperasi dengan manajemen terpisah seperti awal mula. Karena itu, pungutan biaya transaksi ikut menentukan rapor individu tiap bank BUMN.

Alhasil, pemungutan kembali biaya transaksi antarbank BUMN hanya masalah waktu. Ia seakan memutar jarum jam balik ke titik origin. Nasabah seolah terkena PHP alias pengharapan palsu. Menganulir, menunda, dan kemudian mencabut kembali penggratisan biaya transaksi berpotensi menurunkan kepercayaan terhadap bank BUMN.

Lebih lanjut, citra Himbara sebagai BUMN juga akan tergerus. Dalam spektrum jangka panjang, langkah itu bisa merugikan mereka sendiri. Perbankan BUMN toh tidak hanya bersaing dengan sesama bank, tetapi juga dengan fintech yang lebih efisien, termasuk di antaranya bisa melakukan transfer secara gratis.

Dengan konfigurasi problematika di atas, otoritas finansial perlu ”turun gunung” untuk mencari happy-happy solution bagi nasabah bank BUMN, Himbara, dan untuk bank lain. Penetapan tarif QRIS, isi ulang uang elektronik, dan metode pembayaran nontunai lainnya bisa diadopsi pada tarif transaksi perbankan.

Regulasi tentang tarif transaksi semacam ini bahkan bisa difungsikan sebagai insentif agar bank mampu menawarkan benefit yang lebih atraktif. Dengan begitu, otoritas finansial secara tidak langsung mengondisikan persaingan sehat berbasis inovasi. Selama spirit inovasi terjaga, kompetisi senantiasa melahirkan tarif yang wajar.

Demikian pula, industri perbankan pada umumnya dan Himbara pada khususnya juga perlu transparan perihal mekanisme penentuan tarif. Hal itu penting untuk menghindarkan kecurigaan yang berkepanjangan. Formula tarif transaksi toh bukan rahasia perusahaan, apalagi bank BUMN yang notabene milik publik.

Baca Juga: Kakak Dihukum Seumur Hidup, Adik Divonis 18 Tahun

Bagi nasabah bank, barangkali sudah saatnya membentuk wadah resmi semacam serikat pekerja di ranah perusahaan atau komite sekolah di satuan pendidikan. Jika wadah nasabah ini memiliki posisi tawar yang kuat kepada perbankan, kasus gonjang-ganjing ATM Link dengan berbagai variannya tidak bakal terjadi lagi. (*)


*) Haryo Kuncoro, Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, direktur riset SEEBI (the Socio-Economic & Educational Business Institute) Jakarta

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads