Minggu, 2 April 2023

Memeriksa Mentalitas Kolonial Pemimpin Kita

- Kamis, 9 Maret 2023 | 19:48 WIB

SAYA membaca polemik masuk sekolah subuh, ketika sedang sibuk mengumpulkan informasi tentang tokoh-tokoh NTT sepanjang sejarah Indonesia. Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menginstruksi sepuluh SMA/SMK di Kota Kupang untuk memulai sekolah lebih cepat. Dari pukul 07.00 menjadi pukul 05.00 Wita dan diubah menjadi 05.30. ”Anak harus dibiasakan bangun jam 04.00 Wita dan 04.30 Wita. Sehingga jam 05.00 Wita sudah di sekolah,” kata Gubernur VBL (Jawa Pos, 1 Maret 2023).

Tidak cukup hanya untuk anak-anak sekolah, kebijakan masuk subuh itu kemudian diberlakukan juga untuk para pegawai di dinas pendidikan. Pro dan kontra kemudian terjadi di berbagai tempat dan grup diskusi. Banyak pihak yang mengeluhkan kebijakan itu, tetapi Gubernur VBL tetap bergeming pada keputusannya.

Kebanyakan orang hari-hari ini mempertanyakan dasar kebijakan akademisnya. Pertanyaan itu juga telah diwakili oleh seorang wartawan –yang alih-alih mendapat jawaban, ia disuruh membuat sendiri dasar hukumnya (Ditanya Dasar Hukum Sekolah Jam 5 Pagi, Gubernur NTT Ancam Celup Wartawan di Kolam, Flores Editorial, Jumat, 3 Maret 2023).

Dalam kasus itu, Gubernur VBL tidak sepenuhnya salah. Bahkan, dia adalah juru bicara dan politikus yang telah paham bahwa dasar hukum dari setiap kebijakan bisa dicari sendiri oleh wartawan. Tergantung kepandaian mengolah narasi. Namun, jika mau melihat lebih jauh lagi dari sekadar dasar hukum, kita bisa mengidentifikasi kecacatan yang lebih parah, yaitu mentalitas kolonial para pemimpin kita. Mentalitas yang lahir dari kolonialisme dan hegemoni kultural yang berkepanjangan, jika kita boleh mengutip Frantz Fanon dan Antonia Gramsci.

Tokoh NTT Hebat dan Mentalitas Kolonial

Indonesia tidak pernah kehabisan pemikir dan konseptor asal NTT. Sejak sebelum perang kemerdekaan, hingga saat ini, banyak orang hebat yang menggetarkan panggung internasional. Karena sedang membuat catatan tentang tokoh-tokoh itu, saya tidak sabar untuk membagikan beberapa nama.

Selain orang-orang yang telah kita kenal luas seperti Frans Seda atau W.Z. Johannes dan lain-lain, ada bangsawan pemberontak yang diasingkan ke Tanjung Harapan pada tahun 1676. Di Tanjung Harapan dia mengorganisasi orang-orang yang diperbudak dan memengaruhi seorang perwira VOC Belanda untuk kembali memberontak (Mansell G. Upham, 2012).

Ada juga fetor Takaip Bakikooi yang menjadi berita besar di Belanda karena perlawanannya yang tidak berkesudahan di Timor, tahun 1800-an (Linda Christanty, Kompas, 4 Maret 2023). Ada lagi Francisca Casparina Fanggidae, pejuang kemerdekaan sejak 1947 yang tersohor di dunia internasional dan dihormati tokoh besar seperti Jawaharlal Nehru, Fidel Castro, hingga Nelson Mandela. Juga Caesar Archangel Hendrik Meo Tnunay (Nono), pelajar berusia 8 tahun yang baru-baru ini memenangkan Abacus World Competition dari Abacus Brain Gym, USA.

Dengan mempelajari semua cerita sejarah, juga mengenal tokoh-tokoh yang luar biasa ini, mau tidak mau saya sampai pada pertanyaan: kurang cerdas apa anak-anak NTT? Kurang hebat apa orang NTT? Mengapa kita merasa perlu memberikan jam belajar di sekolah yang lebih panjang daripada kawan-kawan sebayanya?

Dengan mewajibkan anak-anak NTT bersekolah sejak pukul 05.30, Gubernur VBL dan Pemerintah Provinsi NTT membuat kesimpulan bahwa anak-anak NTT lebih bodoh daripada anak remaja sebayanya di Indonesia. Bayangkan. Anak-anak seusia mereka, di tempat lain, belajar 7–8 jam untuk mempelajari suatu materi. Tetapi, di NTT, anak-anak perlu belajar 9–10 jam untuk memahami materi yang sama, dari buku pegangan dan kurikulum yang sama. Bukankah itu menunjukkan bahwa mereka dianggap lebih bodoh sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam belajar?

Lalu bagaimana dengan para pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi NTT? Apakah mereka dianggap malas dan lebih lamban dalam bekerja sehingga membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada pegawai di provinsi dan kesatuan lain? Ini tidak lain adalah cara kolonial, cara penjajah, memandang jajahannya. Kalian lebih bodoh, kalian lebih malas, kalian harus belajar lebih keras, bekerja lebih keras.

Era penjajahan sudah selesai. Tetapi, para mantan terjajah terjebak untuk melihat negeri dan orang-orangnya melalui kacamata penjajahnya. Suatu mentalitas kolonial yang telah didiskusikan oleh Frantz Fanon sejak 1952 lewat bukunya, Peau Noire, Masques Blancs (1952), bisa diterjemahkan menjadi Kulit Hitam, Topeng Putih. Atau dalam bahasa Melayu Timor: Kulit Sama Cokelat, ma Mental Macam Penjajah.

Orang-orang yang masih terjebak dalam cara pandang kolonial akan memperlakukan orang-orangnya sebagaimana mereka diperlakukan oleh penjajah, saat mereka mendapatkan kekuasaan. Inilah dasar dari pemikiran-pemikiran seperti orang NTT bodoh, jadi harus belajar lebih keras. Orang NTT malas dan miskin, jadi harus bekerja lebih keras. Dan wartawan NTT yang bertanya tentang dasar kebijakan, boleh saja dicelup ke dalam air.

Kembali pada Janji Kampanye

Hemat saya, Gubernur VBL dan Pemerintah Provinsi NTT perlu melakukan langkah yang lebih konkret dalam perbaikan mutu dan restorasi pendidikan. Jika sekolah pukul 05.30 adalah salah satu cara memperbaiki mutu pendidikan, ia kemungkinan ada pada urutan terakhir.

Ada lebih banyak hal yang bisa dilakukan. Memperbaiki ribuan sekolah yang rusak, memberikan upah yang layak bagi guru honor, pengadaan bus sekolah, atau yang paling dekat adalah realisasi janji kampanye. Janji kampanye Gubernur VBL soal pendidikan adalah mengirimkan 2.000 anak muda NTT, setiap tahun, untuk mendapatkan pendidikan formal dan keterampilan di negara lain. Juga memproduksi 10.000 tenaga ahli dalam waktu lima tahun. (Saat Kampanye Menghipnotis Massa… Suluh Desa, 2 Maret 2023).

Maka, tidak perlu membuat aturan baru yang aneh jika ingin memperbaiki mutu dan merestorasi pendidikan. Cukup kembali ke janji kampanye Anda dulu. Karena itu terdengar lebih nyata. Karena itu alasan kami memilih Anda. (*)




*) FELIX NESI, Sastrawan NTT, Penerima Penghargaan Sastra Badan Bahasa Kemendikbudristek 2021, Peserta Kongres Penulis Internasional PEN Amerika 2022 di Gedung PBB, New York

Editor: Dhimas Ginanjar

Tags

Terkini

Tradisi Lama Tapi Baru

Jumat, 31 Maret 2023 | 18:46 WIB

Jalan Terjal RUU Perampasan Aset

Rabu, 29 Maret 2023 | 19:48 WIB

Thrifting Perlu Diurus, Bukan Diberangus

Selasa, 28 Maret 2023 | 19:48 WIB

Menyikapi Thrifting dan Impor Pakaian Bekas

Senin, 27 Maret 2023 | 19:48 WIB

Tunaempati

Minggu, 26 Maret 2023 | 12:57 WIB

Komunikasi dan Kuasa Viralitas

Rabu, 22 Maret 2023 | 19:48 WIB

TikTok dan Potensi Disinformasi Politik 2024

Senin, 20 Maret 2023 | 19:48 WIB

Bias Peradilan Tragedi Kanjuruhan

Senin, 20 Maret 2023 | 15:05 WIB

Padusan

Minggu, 19 Maret 2023 | 16:40 WIB

Melampaui Tribalisme Politik di Pemilu 2024

Jumat, 17 Maret 2023 | 19:48 WIB

Tenda Duka Korupsi Perguruan Tinggi

Kamis, 16 Maret 2023 | 19:48 WIB

Korupsi Pejabat dan Perilaku Anaknya

Rabu, 15 Maret 2023 | 20:32 WIB

Asertivitas Tiongkok pada Periode Ketiga Xi

Selasa, 14 Maret 2023 | 20:09 WIB

Kendaraan Listrik Masih Sebatas Lifestyle

Selasa, 14 Maret 2023 | 12:46 WIB

Sejarah di Kertas

Senin, 13 Maret 2023 | 19:48 WIB
X