alexametrics

Natuna, G20, dan Senjata Kata-Kata

Oleh TATANG MAHARDIKA *)
1 Januari 2022, 07:45:18 WIB

DUNIA yang dianggit Subcomandante Marcos adalah dunia yang disuarakan John Lennon bertahun-tahun sebelumnya. Sebuah mayapada yang sentosa, yang dihuni bersama dalam harmoni.

Sebuah dunia yang tak butuh senjata. Kecuali, senjata kata-kata.

Sebab, tulis Marcos, ketika kita diam, kita akan tetap sendirian. ”Berbicara, kita mengobati rasa sakit. Berbicara, kita membangun persahabatan dengan yang lain,” tulis mantan pemimpin Tentara Pembebasan Nasional Zapatista itu dalam Our Word is Our Weapon: Selected Writings.

Saat 2022 resmi kita masuki hari ini, tidakkah itu bentala ideal yang terperam di setiap kepala? Menjauh dari konflik fisik, mendekat kepada penyelesaian di meja diplomatik.

Di Laut Natuna Utara, di mana Tiongkok tak henti memprovokasi; di Rakhine, tempat kaum Rohingya dianiaya; di Jalur Gaza, wilayah perlawanan terhadap kesewenang-wenangan Israel; atau di mana saja rasa sakit itu ada, kita sungguh berharap kata-katalah yang berada di garis depan.

Memang tidak selalu mudah mengajak orang ke meja perundingan, seperti misalnya ketika kita berhadapan dengan ”orang kaya baru” semacam Tiongkok. Dengan dukungan kekuatan ekonominya, Negeri Panda itu terus berusaha memamerkan superioritas dengan meregangkan kekuasaan di mana-mana.

Terutama di Laut China Selatan, yang ujung selatannya disebut sebagai Laut Natuna Utara oleh Indonesia. Tiongkok mendasarkan klaim terhadap wilayah tersebut pada apa yang disebut sembilan garis putus-putus alias nine dash line.

Padahal, berdasar Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Unclos), Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Tapi, menandingi provokasi dengan provokasi seperti jalan tiada ujung. Dan, jika berlarut, bisa melebar ke berbagai sentimen tak perlu.

Bahwa kekuatan laut kita harus hadir di sana, termasuk para nelayan tradisionalnya, iya. Tapi, upaya mengajak Tiongkok ke meja perundingan juga harus terus dilakukan.

Sebagaimana juga Indonesia bisa kontinu menyuarakan semua pihak yang terlibat konflik di Myanmar, Palestina, atau di mana saja agar mengutamakan penyelesaian secara bermartabat di forum perundingan. Toh kita punya basis pijakan mencukupi untuk menyerukan demikian: jejak keterlibatan dalam upaya perdamaian di Filipina Selatan, Thailand Selatan, dan Afghanistan.

Presidensi G20 di tahun ini juga akan memberikan kesempatan besar kepada Indonesia untuk turut menyudahi, atau setidaknya mereduksi, ”perang” yang lain: perebutan vaksin. Juga bisa turut berperan penting agar kelak dunia lebih siap jika ada pandemi lain yang menghantam.

Di luar itu, bakal ada 157 pertemuan terkait G20, dan itu jelas akan membawa efek rambatan pada terciptanya lapangan kerja. Belum lagi dampak pada desain kebijakan ekonomi global agar bisa segera pulih setelah sejak awal 2020 dihembalang pagebluk.

Namun, di sisi lain, Indonesia juga mesti siap jika dunia memandang kritis persoalan Papua. Sekarang itu memang baru disuarakan sejumlah negara kecil di Pasifik. Tapi, kita tahu politik itu dinamis.

Yang sekarang belum bersuara belum tentu akan diam selamanya. Apa yang kita alami dengan Timor Timur (kini Timor Leste) hendaknya menjadi pelajaran.

Jika referendum tidak akan pernah menjadi opsi, otomatis perbincangan damai yang harus dikedepankan. Ingat, konflik Aceh selesai juga bukan di medan peperangan, melainkan di meja perundingan di Helsinki, Finlandia, sana. Dengan ”bantuan” tsunami yang meluluhlantakkan provinsi paling barat Indonesia tersebut.

Kita jelas tidak menginginkan ada bencana besar untuk bisa membawa semua pihak yang terlibat dalam konflik Papua ke jalur nir kekerasan. Kita hanya perlu menengok bukti-bukti untuk meyakini bahwa kata-kata jauh lebih ampuh sebagai senjata.

Nun di Amerika Selatan sana, Tentara Rakyat Revolusioner Kolombia (FARC) yang memberontak selama lebih dari setengah abad pun akhirnya menyepakati gencatan senjata. Untuk tujuan perjuangan yang sama seperti saat mereka bergerilya di hutan, FARC kini mentransformasi diri menjadi partai politik.

Setelah beberapa dekade berjuang dengan senapan, Zapatista yang dipimpin Marcos juga akhirnya memilih jalan serupa. Berdamai dengan pemerintah Meksiko, mereka aktif menjadi gerakan sosial untuk membawa perubahan pada warga etnis asli di Chiapas yang selama ini mereka perjuangkan hak-haknya.

Lewat kata-kata, rasa sakit bisa diobati. Martabat berusaha dipulihkan, tanpa harus ada yang dipermalukan. (*)


*) TATANG MAHARDIKA, Wakil Pemimpin Redaksi Jawa Pos Koran

Editor : Dhimas Ginanjar

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads