Opini

PUBLIK tidak boleh diam ketika melihat dagelan yang sedang dipertontonkan pemerintah dan DPR hari-hari ini. Mereka sibuk mengebut pengesahan UU

Di tengah riuhnya perdebatan berbagai isu tentang pengesahan RUU yang terkesan terburu-buru itu, tersirat betapa negara dikelola secara eksklusif

PENGELOLAAN olahraga prestasi Indonesia masih mengacu pada UU Nomor 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN).

Selasa (17/9) siang benar-benar menjadi hari kematian bagi KPK. Itu setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ngotot mengesahkan RUU KPK meski ada tentangan

Kebijakan persetujuan revisi UU KPK oleh Presiden Joko Widodo menyulut pro dan kontra. Tak hanya dari sisi politik, tetapi juga ekonomi, khususnya pengusaha

DPR dan pemerintah melakukan proses ’’simsalabim’’ dalam merevisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

SERUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pakar, akademisi, tokoh, maupun masyarakat luas tidak digubris pemerintah dan DPR.

Presiden Joko Widodo dianggap tidak tepat memberikan persetujuan kepada DPR untuk membahas revisi UU KPK. Berikut pernyataan Ketua PSHTN Universitas Indonesia

Saat pesawat akan landing di Bandara Juanda, pramugari biasanya memberikan pengumuman, ”Sesaat lagi kita segera mendarat di Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo.

Konsistensi aparatur penegak hukum disorot dan lembaga MA disindir agar tidak melegalisasi karhutla sebagai aktivitas yang tidak melanggar hukum.

Banyak pihak yang sangat menyesalkan pembahasan RUU KPK. Salah satunya adalah mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Katanya, ini mengarah ke pembunuhan KPK

Salah satu indikator kemajuan suatu negara ditentukan oleh penguasaan teknologi. Dikatakan maju jika negara tersebut punya tingkat penguasaan teknologi tinggi

PENINDAKAN secara tegas terhadap pelaku-pelaku kejahatan lingkungan terus dilakukan. Sejak Juli hingga Agustus, KLHK telah memantau dan mengawasi beberapa titik

KATA ini sedang laris diributkan oleh orang-orang di Indonesia: revisi. Setiap hari, revisi itu memiliki arti (tak) tetap mengacu ke berita, opini, dll.

Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembahasan RUU KPK meski ada beberapa poin RUU yang digarisbawahi. KPK di ujung tanduk bila poin-poin RUU disepakati