Politik

Koalisi Perubahan resmi dideklarasikan oleh Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS

Beragam ketentuan yang diatur dalam UU Pemilu tidak ada yang berkenaan dengan alasan penundaan pemilu. Karena yang ada adalah pemilu lanjutan dan pemilu susulan

Zainudin Amali mengundurkan diri karena ingin fokus mengurus PSSI mengingat pada Kongres Luar Biasa PSSI bulan lalu (16/2) dia terpilih sebagai Waketum PSSI.

Dalam pertemuan itu juga membahas rencana kerjasama antar partai politik (parpol) dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024.

Kepala BIN Budi Gunawan meng-endorse Prabowo Subianto dengan menyebut menteri pertahanan itu layak jadi pengganti Presiden Jokowi.

Komisi III DPR tak segan menggunakan hak angket dalam hal ini pembentukan panitia khusus untuk membongkar transaksi janggal senilai Rp 349 triliun.

Kritik keras dalam bentuk meme Puan tersebut merupakan bentuk kemarahan terhadap sikap DPR RI, yang tidak lagi berpihak pada rakyat.

Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira menyampaikan bahwa partai berlambang banteng bermoncong putih itu berada di posisi yang terbuka untuk berkoalisi

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Gerindra itu juga mengajak agar seluruh pengurus dari tingkat cabang, daerah, pusat untuk melakukan pembenahan.

Kementerian Kesehatan terus melaksanakan public hearing terkait RUU Kesehatan. Kemarin (22/3) rapat dengar pendapat umum dilakukan bersama Fakultas Kedokteran.

“Saya rasa keseluruhan publikasi kami tersebut sudah menggambarkan kemarahan kami terhadap DPR hari ini,” kata Melki kepada JawaPos.com, Kamis (23/3).

Penanganan untuk meminimalisir kerusakan biota laut yang ada di sana, merupakan hal paling serius dan harus segera dilakukan.

Jokowi mengaku belum memutuskan pengganti Zainudin Amali meskipun sudah diusulkan oleh Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto.

KPU RI telah diputus bersalah dalam sidang Bawaslu tentang sengketa proses pendaftaran Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

DPR RI akhirnya mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi undang-undang (UU).