alexametrics

MPR Ingin Rakyat Terlibat dalam Pembahasan Amandemen Terbatas UUD 1945

31 Oktober 2019, 22:53:51 WIB

JawaPos.com – Publik harus diberi ruang untuk membahas rekomendasi MPR periode 2014-2019, termasuk mengenai amendemen UUD 1945. Hal itu diungkapkan oleh Wakil ketua MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Saifulllah Tamliha.

“Pimpinan harus memberikan ruang ke publik sebesar-besarnya untuk membahas enam hal itu,” kata Tamliha dalam diskusi Empat Pilar bertema, “Menata Kewenangan MPR” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10).

Menurut Tamliha, MPR periode 2014-2019 meninggalkan pekerjaan rumah atau PR bagi lembaga tinggi negara tempat anggota DPR dan DPD berhimpun itu. PR itu antara lain pokok-pokok haluan negara, penataan kewenangan MPR, DPD, sistem presidensial, kekuasaan kehakiman, serta sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.

Bahkan, lanjut Ketua DPP PPP itu, beberapa soal lainnya yang diwariskan periode sebeulmynya adalah pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal lka, serta ketetapan MPR.

“Nantinya Badan Pengkajian-lah yang akan lebih banyak merumuskan hal-hal ini,” ujarnya.

Dituturkan Tamliha, dalam MPR periode 2014-2019 ada tiga fraksi yang berpandangan hal-hal yang yang menjadi rekomendasi itu ditindaklanjuti dengan membuat undang-undang. Sementara, tujuh fraksi ditambah kelompok DPD menginginkan penetapan melalui TAP MPR.

Lebih lanjut Tamliha juga menambahkan, PPP merupakan salah satu partai yang menginginkan rekomendasi itu ditetapkan dengan TAP MPR. Sebab jika penetapannya dengan UU, maka hanya DPR dan pemerintah yang terlibat dalam pembahasan perencanaan pembangunan, sementara DPD tidak memiliki kewenangan membuat UU.

“DPD dalam undang-undang dasar hanya memberikan pertimbangan. Kalau TAP MPR maka DPD terlibat karena MPR itu terdiri dari DPR dan DPD,” katanya.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : ARM



Close Ads