alexametrics

Kapolri Diminta Sampaikan Pesan DPR ke Presiden, Tak Ada Darurat Sipil

31 Maret 2020, 14:24:13 WIB

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, darurat sipil bakal diterapkan pemerintah untuk mengatasi pandami Korona atau Covid-19 di tanah air. Pernyataan itu pun langsung menuai polemik.

Polemik status Darurat Sipil pun dibahas dalam rapat dengan Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Pol, Idham Azis via virtual.

Idham mengatakan, pihaknya akan menjalankan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin tersebut.

“Polri mendukung penuh setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Termasuk diterapkannya darurat sipil dalam rangka pandemi Korona,” ujar Idham Azis lewat video teleconference, Selasa (31/3).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR Habiburrokhman mengatakan, ‎darurat sipil tidak tepat jika diterapkan di Indonesia untuk mengatasi pandemi Korona ini.

“Kalau kita baca keseluruhan Perppu tersebut saya pikir sudah tidak relevan lagi,” tegasnya.

Adanya darurat sipil ini menurut Ketua DPP Partai Gerindra sangat tidak tepat. Karena tidak adanya kerusuhan atau hal yang mengancam kedaulatan negara dari pandemi virus Korona ini.

“Jika keamanan dan ketertiban hukum terancam, lalu ada pemberontakan, kerusuhan atau akibat bencana alam, baru diberlakukan. Dan saya pikir saat ini enggak seperti itu. Kemudian bencana perang, hidup negara dalam bahaya, dalam konteks itu jauh,” ungkapnya.

Oleh sebab itu menurut Habiburrokhman‎ yang lebih tepat mengatasi pandemi Korona ini adalah diterapkannya UU Nomor 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Hal itu lebih relevan ketimbang pemerintah memberlakukan darurat sipil.

“Gunakanlah UU 6/2018 yaitu karantina kesehatan. Itu banyak sekali pasal relevan,” tuturnya.

Karenanya, Habiburrokhman berpesan kepada Kapolri Jenderal Pol Idham Azis untuk bisa memberitahukan ke Presiden Jokowi jika darurat sipil itu tidak relevan diterapkan saat ini. Sehingga Presiden Jokowi nantinya bisa mempertimbangkan untuk memilih opsi lain.

“Pak Kapolri tentu tidak punya kewenangan memutus. Tapi bisa sampaikan kepada Pak Presiden nanti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan, dalam menangani pandemik virus Korona atau Covid-19 di Indonesia, dibutuhkan physical distancing dengan skala lebih besar.

Adanya physical distancing ini juga harus selaras dengan kebijakan darurat sipil. Sehingga penanganan virus Korona di Indonesia bisa berjalan baik.

“Kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif. Bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” ujar Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu Jokowi meminta untuk segera dibuatkan payung hukum. Sehingga pembatasan sosial ‎atau physical distancing‎ dengan skala besar bisa dilakukan dengan baik oleh pemerintah daerah.

Diketahui, darurat sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Perppu tersebut mencabut Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957. Perppu ini ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada 16 Desember 1959.

Dalam Perppu tersebut dijelaskan ‘keadaan darurat sipil’ adalah keadaan bahaya yang ditetapkan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang untuk seluruh atau sebagian wilayah negara.

Aturan yang paling dikhawatirkan yakni isi pasal 17 Perppu Nomor 23 Tahun 1959 tentang menetapkan keadaan bahaya.

Penguasa Darurat Sipil berhak:

1. Mengetahui,semua berita-berita serta percakapan-percakapan yang dipercakapkan kepada kantor telepon atau kantor radio, pun melarang atau memutuskan pengiriman berita-berita atau percakapan-percakapan dengan perantaraan telepon atau radio.

2. Membatasi atau melarang pemakaian kode-kode, tulisan rahasia, percetakan rahasia, tulisan steno, gambar-gambar, tanda-tanda, juga pemakaian bahasa-bahasa lain dari pada bahasa Indonesia;

3. Menetapkan peraturan-peraturan yang membatasi atau melarang pemakaian alat-alat telekomunikasi sepertinya telepon, telegrap, pemancar radio dan alat-alat lainnya yang ada hubungannya dengan penyiaran radio dan yang dapat dipakai untuk mencapai rakyat banyak, pun juga mensita atau menghancurkan perlengkapan-perlengkapan tersebut.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads