alexametrics
Kaleidoskop 2018

Eks Koruptor Dibolehkan Nyaleg, Kada dan Keluarga Gus Dur ke Jokowi

30 Desember 2018, 18:00:41 WIB

JawaPos.com – September 2018 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Di dipenetapan awal DPT didapati sebanyak 187.781.884 pemilih. Angka tersebut kemudian mengalami sejumlah perubahan dengan berjalannya beberapa perbaikan. Tidak hanya soal DPT, ternyata setidaknya ada 4 peristiwa politik penting.

Minggu pertama, pada 5 September 2018, KPU menetapkan jumlah DPT sebanyak 187.781.884.  Setelah hampir dua pekan dilakukan perbaikan,  angka tersebut berkurang 671.911 menjadi 187.109.973.

Dengan rincian, 185.084.629 pemilih dalam negeri, dan 2.025.344 pemilih luar negeri. Angka tersebut kemudian ditetapkan melalui Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 (DPTHP-1) oleh KPU. Dari hasil tersebut kemudian penyelenggara pemilu memiliki waktu 60 hari untuk melakukan perbaikan sebelum penetapan akhir.

Yenny Wahid
Dukungan politik pada Jokowi - Ma'ruf itu disampaikan putri Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid bersama dengan seluruh relawan. (Fedrik/JawaPos)

Dalam perjalan dari penetapan DPT ke DPTHP-1, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengatakan, pihaknya menemukan 25 juta identitas ganda dari 137 juta pemilih yang terdaftar dalam DPS milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Dari 137 juta pemilih terdapat 25 juta pemilih ganda di beberapa daerah. Bahkan di beberapa tempat ditemukan sampai 11 kali digandakan,” ujar Mustafa saat memberikan keterangan di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (3/9).

Bahkan setelah penetapan DPTHP-1 selesai, Sekjen Partai Gerindra, mengatakan masih menemukan 1,6 juta DPT berpotensi ganda. Temuannya pun telah dilaporkan ke KPU.

Setelah melakukan perbaikan, dan perncermatan bersama partai Politik, KPU menggelar sidang pleno DPTHP-2 di Jakarta, Sabtu (15/2). Di sidang ini kemudian ditetapkan jumlah DPT akhir.

Komisoner KPU Viryan Aziz mengatakan, total DPTHP-2 dalam negeri di 34 provinsi berjumlah 190.770.329. Sementara itu DPTHP-2 Luar Negeri 2.058.191. Sehingga jika total keseluruhan DPT tercatat sebanyak 193.828.520.

“Pemilih laki-laki di dalam negeri 95.368.749, pemilih perempuan 95.401.580, pemilih laki-laki dan perempuan 190.770.329,” ujar Viryan.

“Dengan demikian DPT dalam negeri dan luar negeri, pemilih laki-laki 96.271.476, pemilih perempuan 96.557.044, pemilih laki-laki dan perempuan 192.828.520,” sambungnya.

Selain urusan DPT yang banyak diduga bisa memunculkan pemilih siluman, Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) mendapat banyak suntikan dukungan yang amat tinggi. Sejumlah kepala daerah secara terbuka menyatakan dukungan kepadanya. Bahkan uniknya kepala daerah itu bukan hanya dari partai koalisi, tapi yang diusung oleh partai oposisi juga ada yang ikut mendukung.

Tercatat setidaknya ada 15 kepala daerah yang sudah menyatakan dukunga. Mereka diantaranya, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru; Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil; Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo; Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Gubernur NTB saat itu, Muhammad Zainul Majdi; Gubernur NTT, Victor Laiskodat.

Adapula Gubernur Bali, Wayan Koster; Gubernur Papua Lukas Enembe; Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi; Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah; Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji; Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambe; Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran; Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek; dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Rivai Umar.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menyebut bukan sebuah masalah seorang kepala daerah mendukung salag satu pasangan calon. Oleh karena itu hal itu tidak perlu diperdebatkan selama tidak menyalahi aturan.

“Enggak ada masalah kalau kepala daerah mau mendukung capres. Baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Itu sah-sah saja,” kata Tjahjo saat ditemui di Griya Agung Palembang, Jumat (21/9).

Tjahjo menyampaikan, kepala daerah bertugas menyerap aspirasi masyarakat. Jadi jika memang masyarakatnya mendukung salah satu capres dan diikuti kepala daerahnya, maka hal itu wajar.

Tidak hanya urusan dukung mendukung pilpres, geger politik juga terjadi di Mahkamah Agung (MA) membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, mantan narapidana dalam kasus tersebut diperbolehkan nyaleg.

Putusan itu merupakan bagian dari permohonan uji materi Peraturan KPU yang diajukan oleh sekitar 12 pemohon. Di antaranya dimohonkan oleh Muhammad Taufik, Djekmon Ambisi, Wa Ode Nurhayati, Jumanto, Masyhur Masie Abunawas, Abdulgani AUP, Usman Effendi, dan Ririn Rosiana. Mereka memohon pengujian Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dan Pasal 60 huruf j Peraturan KPU No. 26 Tahun 2018 yang dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu.

“Peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana (korupsi) menjadi caleg telah diputus MA pada Kamis, (13/9) kemarin. Permohonan para permohon dikabulkan dan Peraturan KPU tersebut telah dibatalkan MA,” kata Suhadi saat dikonfirmasi awak media, Jumat (14/9).

Majelis hakim yang menyidangkan permohonan ini terdiri dari tiga hakim agung dari kamar tata usaha negara. Mereka yakni Irfan Fachrudin dengan anggota Yodi Martono dan Supandi.

Tak hanya itu, sambung Suhadi, materi kedua Peraturan KPU tersebut, bertentangan dengan Putusan MK No. 71/PUU-XIV/2016, yang telah memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif, sepanjang yang bersangkutan mengumumkan kepada publik bahwa dirinya merupakan mantan terpidana.

“Karena itu, Peraturan KPU dibatalkan. Namun, salinan putusan belum dapat diunggah di Direktorat Putusan MA karena masih dalam tahap minutasi,” jelas Suhadi.

Selain kepala daerah yang ramai-ramai mendukung Jokowi, Keluarga besar Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid dan para pengagumnya telah menetapkan sikap dalam Pilpres 2019. Mereka menjatuhkan pilihan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Keputusan ini diambil setelah melalui proses panjang. Serta bermbug dengan sanak keluarga dan ulama NU.

Dukungan itu disampaikan putri Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid bersama dengan seluruh relawan. Dukungan putri dan pengagum Gus Dur itupun dikemas dalam narasi indah bertajuk ‘Sederhana Namun Kaya Dalam Karya’.

Buntut dari keputusan politiknya ini, Yenny akhirnya mundur dari posisi Direktur Eksekutif Wahid Institute. Pengunduran diri ini bersifat sementara, persisnya hingga April 2019 mendatang.

Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid ingin lebih fokus membantu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin memenangi Pilpres 2019. Selain itu, Yenny juga ingin lembaga yang dipimpinnya netral dalam Pemilu 2019.

“Saya non aktif sampai April (2019). Tapi tetap akan bisa membantu sebagai advisor, namun sehari-hari tidak lagi mengurusi Wahid Foundation,” kata Yenny saat dikonfirmasi, Minggu (14/10).

Kendati keluarga Gus Dur mendukung Jokowi, kata Yenny, kelompok atau organ politik di bawah Gusdurian dinilainya masih boleh untuk mendukung paslon tertentu. Misalnya jaringan santri, jaringan milenial, jaringan alumni Timur Tengah, jaringan pemuda dan profesional, serta jaringan perempuan.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : (sat/JPC)


Close Ads
Eks Koruptor Dibolehkan Nyaleg, Kada dan Keluarga Gus Dur ke Jokowi