alexametrics
Kaleidoskop 2018

Dari Pembakaran Bendera Tauhid Hingga Rajawali Kepret Sikat Paloh

30 Desember 2018, 19:00:22 WIB

JawaPos.com – Jelang akhir tahun 2018, masyarakat Indonesia banyak disajikan dengan peristiwa menghebohkan. Mulai dari adanya hoax pengeroyokan terhadap aktivis kemanusiaan Ratna Sarumpaet, hingga pembakaran bendera.

Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tercatat di bulan Oktober menjadi pusat pergunjingan publik dengan berbagai diksi kontroversinya. Situasi politik semakin panas dengan adanya konflik ekonom Rizal Ramli dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. 

Rizal Ramli
Mantan Menko Maritim Rizal Ramli yang terkenal dengan julukan si Rajawali Kepret saat menyambangi redaksi JawaPos.com. (Issak/JawaPos.com)

Awal Oktober 2018 warganet, publik disuguhkan dengan peristiwa menghebohkan. Dua anggota ormas Banser tertangkap kamera membakar bendera berwarna hitam bertuliskan kalimat tauhid. Kejadian ini kemudian viral di media sosial.

Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengaku menyesalkan atas kasus yang diduga dilakukan Banser tersebut.”Saya menyayangkan,” ujar Yaqut kepada JawaPos.com, Selasa (23/10). 

Namun demikian Yaqut mengaku, apa yang dilakukan oleh Banser adalah sikap spontan. Bahkan dia menduga ada pihak-pihak yang melakukan provokasi. “Saya yakin anak-anak ini melakukan juga karena spontan tanpa ada rencana sebelumnya. Atau memang ada yang sengaja memprovokasi,” tegasnya.

Sementra itu, Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan bahwa bendera yang dibakar ini bukan bendera tauhid. Melainkan bendera ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Setelah dilakukan pendalaman kasus, Polda Jawa Barat berhasil mengamankan pembawa bendera tersebut, Uus Sukmana namanya. Setelah melalu proses hukum Uus kemudian statusnya naik menjadi tersangka.

“Sudah jadi tersangka dari kemarin,” ujar Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat, Kombes Pol Umar Surya Fana kepada JawaPos.com, Sabtu (27/10).

Setelah melalui persidangan di Pengadilan Negeri Garut, Uus dan 2 pembakar bendera berinisial F dan M dijatuhi vonis 10 hari dan denda Rp 2 ribu. Mereka dianggap sudah melanggar pasal 174 KUHP.

Di bulan Oktober, publik dihadapkan dengan rencana pencairan dana Kelurahan 2019 sebesar Rp 3 triliun untuk 8.122 kelurahan di Indonesia mendapat sejumlah kritik dari berbagai pihak. Karena dianggap bermuatan politis. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun akhirnya angkat suara.  Menurutnya dana tersebut dibutuhkan untuk banyak hal.

Jokowi menyatakan ada perbedaan antara dana kelurahan dan dana desa. Untuk dana desa itu dialokasikan untuk kabupaten, sedangkan dana kelurahan akan diberikan kepada kepentingan kota.

“Dana kelurahan juga membutuhkan untuk memperbaiki solokan, memperbaiki jalan di kampung-kampung. Sehingga tahun depan akan ada dana kelurahan, tapi kok ramai. Saya juga heran,” jelas Jokowi di Lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/10).

Jokowi menyatakan, dana kelurahan menjadi komitmen pemerintah untuk masyarakat. Sehingga, tidak etis menurutnya jika semua disangkutpautkan dengan politik, dan dikhawatirkan pembenahan tidak akan selesai jika terus menjadi polemik.

Maka, Jokowi mengimbau agar masyarakat tidak menelan mentah-mentah informasi yang diterima dari para politisi. Sebab, ada beragam politisi yang mampu mempengaruhi masyarakat dengan tidak bertanggungjawab.

“Itulah kepandaian para politikus, mempengaruhi masyarakat, hati-hati saya titip ini, hati-hati. Hati-hati banyak politikus yang baik-baik tapi juga banyak politikus yang sontoloyo,” ungkapnya.

Kelar membahas Sontoloyo kemudian publik disajikan dengan perseteruan dua politikus senior ini terjadi ketika Rizal menjadi narasumber di sebuah talkshow televisi. Saat itu Rizal menyebut bahwa ada mafia impor. Rizal menuding Ketua Umum NasDem Surya Paloh telah bermain atas kebijakan impor yang dilakukan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Rizal pun menyebut Presiden,  Joko Widodo (Jokowi) tidak berani kepada Surya Paloh dan membiarkan hal itu.

Tak terima dengan tudingan itu, Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem melaporkan Mantan Menteri Menko Maritim Rizal Ramli di Polda Metro Jaya Jakarta, Senin (17/9). Rizal dilaporkan atas dugaan penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) dan 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tak terima dipolisikan, Rizal balik melawan. Kuasa hukumnya, Otto Hasibuan siap melakukan pembelaan. Bahkan, katanya, sudah ada 720 pengacara se-Indonesia dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang siap terjun turut membela Rizal Ramli.

Perlawanan ini dilakukan karena Otto menilai somasi yang dilayangkan oleh Partai Nasdem kepada Rizal tidak tepat. Sebab, saat menyebut ada permainan impor di sebuah diskusi televisi, Rizal tidak membawa Partai Nasdem. Pakar ekonomi itu hanya menyebut nama Surya Paloh tanpa ada embel-embel jabatan partai.

“Berdasarkan somasi tersebut, kuasa hukum Partai Nasdem mengatasnamakan Surya Paloh. Tapi, di diskusi kan Rizal Ramli tidak ada (menyebut) kata-kata ‘Ketua Umum Nasdem’ atau ‘Nasdem’. Hanya Surya Paloh. Jadi, saya pikir somasi ini tidak tepat,” jelas Otto.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : (sat/JPC)



Close Ads
Dari Pembakaran Bendera Tauhid Hingga Rajawali Kepret Sikat Paloh