alexametrics

Terancam UU Korona, Wasekjen Demokrat: Dana Desa Harus Tetap Ada

30 Juni 2020, 19:42:35 WIB

JawaPos.com – Komisi V DPR RI memberikan perhatian serius terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Karena salah satu dampaknya adalah terhapusnya dana desa (DD).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi V dari Fraksi Demokrat Irwan, mendesak agar dana desa tetap harus ada dan penggunannya tidak boleh keluar dari urusan desa. Karena itu, dirinya mendukung Judicial Review (JR) terhadap Pasal 28 UU Tahun 2020 yang diajukan para kepala desa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara.

“Karena bagaimanapun mengajukan JR ke MK adalah hak warga negara,” ujar Irwan, Selasa (30/6).

Irwan menjelaskan, UU No 2/2020 sudah berlaku, bahkan sudah ada turunannya berupa peraturan pemerintah (PP). Sebelumnya, UU No 2/2020 itu berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), kemudian disahkan oleh DPR menjadi undang-undang.

“Jadi jika sekarang ada yang tidak puas dengan UU itu dan merasa dirugikan, maka mereka berhak mengajukan uji materi ke MK,” paparnya,

Menurut Irwan, Pasal 72 ayat (2) UU Desa dinyatakan tidak berlaku selama penanganan pandemi Covid-19. Dengan aturan itu, maka pemerintah mempunyai diskresi menggunakan DD untuk kebutuhan. Misalnya, untuk bantuan langsung tunai (BLT). Jadi, pembagian BLT dari dana desa mempunyai payung hukum.

“Bukanya UU Desa tidak mengatur BLT,” ungkap dia.

Legislator dari Dapil Kalimantan Timur itu mengatakan, saat ini DPR dan pemerintah masih terus memproses membahas DD. Menurut dia, DD untuk 2021 harus tetap dianggarkan. Nilai anggarannya sekitar Rp 72 triliun.

“Untuk memastikan anggaran desa, teman-teman kepala desa bisa cek ke Kementerian Keuangan,” terang dia.

Lebih lanjut, Irwan juga menegaskan, pihaknya akan mengawal dan mengawasi penggunaan Dana Desa. Sebab anggaran itu harus digunakan untuk keperluan desa.

“Kalau pun digunakan untuk Covid-19, maka harus diperuntukkan untuk penanganan Covid-19 di desa, bukan keperluan lainnya,” tegas Wasekjen Partai Demokrat itu.

Karena itu, Irwan juga meminta Dana Desa harus tetap ada, karena dana itu sangat dibutuhkan masyarakat desa. “Kami di fraksi DPR akan terus memperjuangkan Dana Desa,” ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Parade Nusantara mengajukan permohonan uji materi ke MK. Mereka menggugat UU Nomor 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

UU No 2/2020 itu digugat karena dianggap merugikan rakyat desa. Khususnya, pasal 28 ayat (8) UU 2/2020 yang berbunyi, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Covid- 19.”

Sekjen Parade Nusantara Dimyati Dahlan mempertanyakan apa bentuk dan ukuran serta dasar hukum pengalokasian DD ketika UU Desa Pasal 72 ayat (2) beserta penjelasanya dinyatakan tidak berlaku.

“Apakah di kesampingkan saja UU 2 2020 Pasal Pasal 28 ayat (8) tersebut? Dan dianggap salah ketik begitu? Ya mungkin 2021 sementara masih, entah di kasih nama apa terserah, yang jelas namanya bukan Dana Desa lagi karena dasar hukumnya sudah tidak berlaku atau tidak ada,” paparnya.

Dimyati berpendapat, belanja APBN ke Desa sudah tidak wajib pada tahun 2021 jika merujuk UU Corona. “Kalau ada (alokasi DD), ini mungkin merupakan belas kasihan dan kemurahan hati pemeritah pusat,” ungkapnya.

Menurut Dimyati, perkembangan terkini di DPR soal pembahasan DD itu semakin menunjukkan ketidakpastian hukum dan nasib DD. “Maka akan peluang untuk membatalkan Pasal 28 ayat (8) di MK menjadi solusi terbaik untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa,” tegas Dimyati.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

Editor : Dimas Ryandi



Close Ads