alexametrics

SAS Institute Soroti Persoalan BUMN

30 Juni 2020, 22:20:13 WIB

JawaPos.com – Said Aqil Siroj (SAS) Institute menyoroti persoalan di BUMN. Yakninya, rangkap jabatan para pejabatnya dan deradikalisasi.

Direktur SAS Institute M. Imdadun Rahmat mengatakan, temuan Ombudsman yang menyatakan bahwa 564 rangkap jabatan adalah melanggar kepantasan di BUMN. Dengan rincian 397 di BUMN dan 167 di anak perusahaan BUMN.

“Lima ratus lebih temuan mengindikasikan parahnya keadaan. Kementerian BUMN mengelola aset negara yang bernilai sangat besar. Perannya strategis, sebab melalui BUMN lah negara memenuhi hajat hidup orang banyak. Kalau tidak akuntabel bisa membahayakan negara,” ujar M. Imdadun Rahmat kepada JawaPos.com, Selasa (30/6).

Menurut Imdadun, rangkap jabatan sebanyak itu merupakan pemborosan uang negara. Negara kehilangan kemampuan memenuhi pelayanan dasar bagi rakyat, jika ada inefisiensi.

Dari sisi norma, hal itu mencederai kepantasan dan etika publik. Larangan rangkap jabatan itu bermakna bahwa seorang pejabat dituntut fokus pada tanggung jawabnya. Dari sisi manajemen, menunjukkan buruknya tata kelola. Sedangkan dari sisi fatsun politik menandakan masih kuatnya budaya politik lama, yakni politik dagang sapi.

Di sisi lain, rangkap jabatan di BUMN berseberangan dengan semangat pidato presiden. Yakni, sense of crisis. Wujud dari itu adalah penghematan, kerja cepat, fokus pada tanggung jawab, dan akuntabilitas.

“Temuan Ombudsman ini harus menjadi alarm bagi Pak Erick Thohir. Rangkap jabatan lebih dari 500 kasus menunjukkan ini kebijakan by desain bukan by accident,” terang Imdadun.

Imdadun juga menyoroti progres nyata deradikalisasi di BUMN. Dari pengamatan SAS Institute, gerakan pro khilafah masih beraktivitas secara nyaman dan menyedot dana dari BUMN untuk aktifitas mereka.

“Hingga hari ini tidak ada langkah apa-apa. Kadang kita, aktivis pluralisme, toleransi, lembaga-lembaga yang bekerja untuk pilar kebangsaan ini merasa diremehkan,” ujarnya.

Imdadun menekankan bahwa SAS Institute akan terus konsisten menjadi salah satu garda terdepan melawan radikalisme, menguatkan pilar kebangsaan dan meneguhkan kebebasan beragama di Indonesia.

“Kami akan terus berkampanye untuk toleransi, kerukunan dan anti kekerasan. Kami terus memantau lembaga-lembaga negara termasuk BUMN, jangan sampai justru menjadi sarang berkembangnya ideologi yang merongrong negara,” tambahnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

 

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Romys Binekasri



Close Ads