JawaPos Radar

Gara-gara Putusan Ini, DPD Sabut MK Telah Lampaui Kewenangan

29/09/2018, 02:12 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Mahkamah konstitusi
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga hukum yang berwenang untuk menggugat persoalan undang-undang ini pali disorot menjelang pemilu dan pilpres 2019. (jpnn/jawapos.com)
Share this

JawaPos.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Bangka Belitung Tellie Gozalie menilai, polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018 dilatarbelakangi oleh ketidakpahaman dan politik kepentingan sejumlah oknum internal MK.

Bahkan, putusan itu menurut Tellie, bertentangan dengan putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 yang memperbolehkan anggota partai mengikuti pemilihan anggota DPD.

"Putusan MK soal larangan pengurus partai politik menjadi anggota DPD sekaligus memerintahkan KPU untuk menjadikan putusan itu sebagai 'norma baru' dalam PKPU merupakan bukti nyata MK melampaui kewenangan," ujar Tellie dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com.

Tellie juga menyebutkan, ini bukan sekadar menghilangkan hak konstitusi warga negara. bahkan, MK sudah menambrak putusan yang mereka buat sebelumnya.

Menurutnya, putusan yang dilatari oleh penafsiran frasa 'pekerjaan lain' dalam Pasal 182 Huruf I Undang-Undang Pemilu pun 'cacat logika'. Pasalnya, dari penafsiran atas 'pekerjaan lain' inilah, MK melahirkan aturan yang melarang anggota DPD menjadi pengurus partai politik.

"Pemaknaan ini tidak dapat diterima akal sehat. Kita semua tahu, pengurus partai politik bukanlah pekerjaan sebagaimana lazimnya pekerjaan untuk memperoleh penghasilan," jelasnya.

Ironisnya, lanjut Tellie, fakta soal pekerjaan adalah upaya untuk memperoleh penghasilan diabaikan majelis. "Mereka pun menabrak aturan soal kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur oleh UUD 1945," paparnya. 

Dalam pendapat hukum Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008, lanjut dia, MK berpandangan bahwa DPD bukanlah vis a vis dengan DPR atau dua lembaga perwakilan yang berhadap-hadapan, seperti Kongres dan House of Representative di AS. Karenanya, kekhawatitan akan ada double representative sebagaimana dikhawatirkan banyak pihak sama sekali tidak beralasan.

"Seseorang menjadi pengurus atau anggota partai politik tidak akan serta merta menghilangkan konsentrasi, kepedulian, fokus, serta kemampuannya untuk memperjuangan kepentingan daerahnya. Karenanya, putusan MK terkait penafsiran atas 'pekerjaan lain' patut diduga membawa kepentingan kelompok tertentu," tegas dia. 

Tellie juga menyesalkan kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjadikan putusan MK sebagai dasar pembentukan norma baru dalam Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan Anggota DPD. Karena, selain tak dapat menjadikan putusan tersebut sebagai norma baru, KPU juga telah membuat aturan tanpa memperhatikan hal-hal yang bersifat pengecualian. 

Sebagaimana diketahui, lanjut dia, terdapat calon anggota DPD yang juga berstatus sebagai ketua partai politik, yakni Oesman Sapta Odang (OSO). Aturan yang terbit di tengah berlangsungnya proses pencalonan itu, memaksa OSO kehilangan hak politiknya untuk ikut dalam pencalonan DPD. 

"Status ketua umum partai tidak dapat dihilangkan begitu saja, tidak bisa sekadar lewat surat pengunduran diri. Ada mekanisme yang harus dilalui, dan dinamika di internal partai," pungkas jelas anggota Komite II DPD ini.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up