JawaPos Radar

Pencabutan Kewenangan DPR oleh MK Jadi Simbol Kemenangan Rakyat

29/06/2018, 13:57 WIB | Editor: Ilham Safutra
Pencabutan Kewenangan DPR oleh MK Jadi Simbol Kemenangan Rakyat
Ruang sidang paripurna DPR (Hendra Eka/Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Dicabutnya kewenangan DPR oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat apresiasi dari beberapa pihak, termasuk dari
Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyebut keputusan MK itu bentuk kemenangan rakyat.

Adapun kewenangan DPR yang dicabut MK tersebut yakni beberapa pasal yang tertuang di UU No 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Kewenangan itu meliputi pasal 73 ayat 3 hingga 6 (kewenangan memanggil paksa pihak yang mangkir dari panggilan dewan).

Kewenangan lainnya yakni di pasal 245 ayat 1 (syarat pemanggilan penegak hukum terhadap anggota dewan dengan pertimbangan mahkamah kehormatan dewan/MKD), serta pasal 122 huruf i (kewenangan tambahan MKD untuk melaporkan ke polisi pihak yang mencemarkan nama baik DPR).

Pencabutan Kewenangan DPR oleh MK Jadi Simbol Kemenangan Rakyat
Pimpinan PSI ketika mengajukan gugatan ke MK (Imam Husein/Jawa Pos)

"Kami menyambut baik putusan majelis hakim yang mengabulkan uji materi oleh PSI. Juga berharap anggota DPR, khususnya yang terpilih nanti di Pileg 2019 untuk menghormati dan menaatinya. Ini adalah simbol kemenangan rakyat dalam menjaga kualitas demokrasi dan melawan segala bentuk abuse of power dari lembaga legislatif,” ujar Raja Juli Antoni dalam keterangan persnya, Jumat (29/6).

Jubir PSI Surya Tjandra menambahkan, dengan keluarnya putusan MK tersebut, maka pupuslah harapan sebagian anggota dewan untuk mendapat keistimewaan ketika terlibat tindak pidana yang tidak terkait dengan fungsi, wewenang, dan tugas anggota DPR "Mereka yang melakukan tindak pidana tetap dapat terkena pergantian antar waktu (PAW) yang sebelumnya ingin dihapuskan,” ujar Surya.

Surya Tjandra mengklaim PSI adalah satu-satunya parpol yang mengajukan permohonan uji materi terhadap pasal-pasal kontroversial di UU MD3. Sebelumnya, keputusan untuk menggugat UU MD3 dilakukan berdasarkan polling yang digelar PSI dan disetujui 91 persen responden. Kemudian, PSI menggandeng 122 advokat yang diambil dari Pasal 122 UU MD3 sebagai sombol kekeliruan UU tersebut.

Beberapa pasal kontroversial tersebut adalah Pasal 73, mengenai permintaan DPR kepada Polri untuk memanggil paksa, bahkan dapat dengan penyanderaan, setiap orang yang menolak memenuhi panggilan para anggota dewan, serta Polri wajib memenuhi permintaan tersebut.

Pasal 122 huruf k, mengenai wewenang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum kepada siapapun yang merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Terakhir, Pasal 245 yang menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden dan pertimbangan MKD.

(gwn/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up