JawaPos Radar

MK Anulir Wewenang DPR Panggil Paksa, Fadli Zon Bilang Begini

29/06/2018, 13:34 WIB | Editor: Ilham Safutra
MK Anulir Wewenang DPR Panggil Paksa, Fadli Zon Bilang Begini
MK anulir kewenangan DPR (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pimpinan DPR langsung merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan sejumlah pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, pimpinan DPR akan membahas isi putusan MK tersebut lebih dahulu.

Pernyataan tersebut merespons putusan MK yang juga dikeluarkan kemarin (28/6). Setidaknya, ada tiga pasal yang dibatalkan MK. Yakni, pasal 73 ayat 3 hingga 6 (kewenangan memanggil paksa pihak yang mangkir dari panggilan dewan).

Lalu pasal 245 ayat 1 (syarat pemanggilan penegak hukum terhadap anggota dewan dengan pertimbangan mahkamah kehormatan dewan/MKD), serta pasal 122 huruf i (kewenangan tambahan MKD untuk melaporkan ke polisi pihak yang mencemarkan nama baik DPR).

MK Anulir Wewenang DPR Panggil Paksa, Fadli Zon Bilang Begini
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (Charlie Lopulua/Indopos/Jawa Pos Group)

Dalam sidang, MK mengabulkan sebagian uji materi terhadap UU MD3. Alasannya, pemanggilan paksa dan sandera merupakan ranah pidana sehingga kewenangan tersebut bisa menimbulkan kekhawatiran pada setiap orang. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata hakim MK Anwar Usman. 

(bay/tau/c5/agm)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up