JawaPos Radar

Ketua DPR Anggap KPU Berlebihan Lakukan Pencitraan

29/05/2018, 05:20 WIB | Editor: Imam Solehudin
Napi Korupsi
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak melarang eks napi korupsi untuk bertarung dalam Pileg 2014. (Dok.JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diwanti-wanti agar tak melarang mantan napi korupsi maju sebgai calon watkil rakyat. Pasalnya, hal tersebut melanggar undang-undang.

Ketua DPR Bambang Soesatyo, rencana KPU itu berpotensi membatasi hak warga negara untuk dipilih.

Bamsoet-sapaannya- memahami ikhtiar KPU yang ingin menciptakan hasil proses demokrasi bersih bebas dari korupsi.

“Tapi bersikukuh menjegal mantan terpidana korupsi untuk dipilih sebagai calon legislatif menurut saya kurang bijaksana,” ujarnya di Jakarta, Senin (28/5).

Legislator Partai Golkar itu menjelaskan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur mantan napi yang sudah menjalani masa hukuman lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Dengan catatan yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya. Selain itu, ada syarat lain yang harus dipenuhi eks napi korupsi yang mau menjadi caleg.

Antara lain yang bersangkutan harus mendeklarasikan secara jujur bahwa dirinya mantan napi korupsi.

Kemudian tidak dicabut haknya oleh keputusan pengadilan, melewati jeda waktu lima tahun (jika tuntutan hukumannya di atas lima tahun), serta menunjukan penyesalan dan berkelakuan baik selama menjalani tahanan serta tidak mengulangi perbuatannya.

Karena itu Bamsoet mengaku setuju dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang.

"Napi korupsi tetap diberi kesempatan menjadi caleg sepanjang memenuhi syarat dan telah menyesali perbuatannya. Sebab, tidak baik pula menghukum orang berkali-kali hanya karena satu kesalahan," jelas dia.

Menurut Bamsoet, jika KPU tetap bersikukuh melarang eks napi korupsi menjadi caleg maka hal itu malah melampaui kewenangan sebagai pembaga penyelenggara pemilu.

Apalagi dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPR, pemerintah dan Bawaslu juga tak sepakat dengan usulan KPU.

“Sikap KPU tersebut terlampau berlebihan dalam membangun pencitraan lembaganya. Sebab UU sudah mengatur mengenai hak-hak seorang warga negara termasuk para mantan terpidana. Dan keputusan seseorang kehilangan hak-hak politiknya itu ada di pengadilan, bukan diputuskan dalam aturan yang letaknya di bawah UU,” pungkasnya.

(dna/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up