alexametrics

Respons Ketua DPR soal Desakan Revisi UU ITE Pascakasus Ahmad Dhani

29 Januari 2019, 18:39:41 WIB

JawaPos.com – Ketua DPR Bambang Soesatyo menanggapi soal wacana revisi UU Nomor 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Wacana itu mengemuka setelah adanya kasus yang menjerat politikus Gerindra, Ahmad Dhani.

Menurutnya, keputusan untuk merevisi sebuah undang-undang merupakan wewenang dari seluruh parpol. Terutama parpol yang memiliki representatif di DPR.

“Kami di DPR atau saya sebagai pimpinan hanya bisa menjadi perantara dari keinginan parpol. Silahkan tanya pada pimpinan parpol apakah sudah saatnya diubah atau tidak (UU ITE),” ungkap Bambang Soesatyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/1).

Respons Ketua DPR soal Desakan Revisi UU ITE Pascakasus Ahmad Dhani
Ketua DPR Bambang Soesatyo (Hendra Eka/Jawa Pos)

“Saya hanya juru bicara dari keputusan itu,” sambung politikus Partai Golkar itu.

Mengemukanya revisi UU Nomor 19/2016 tentang ITE berangkat dari kasus musikus Ahmad Dhani. Dia baru saja divonis 1,5 tahun oleh majelis hakim. Vonis itu dituding oleh sejumlah pihak karena adanya pasal karet.

Apalagi pentolan band Dewa 19 itu dianggap bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, karena melanggar Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pertimbangannya, jaksa menyatakan tiga cuitan Ahmad Dhani di akun Twitter-nya sebagai ujaran kebencian. Tiga ujaran tersebut, pertama, Yang menistakan agama si Ahok yang diadili KH Ma’ruf Amin. Kedua, siapa saja mendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Ketiga, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa penista agama jadi gubenur, kalian waras.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Igman Ibrahim

Respons Ketua DPR soal Desakan Revisi UU ITE Pascakasus Ahmad Dhani