alexametrics

Pasca Ditolaknya Sengketa Pilpres, PAN Langsung Tentukan Arah Koalisi

28 Juni 2019, 09:10:46 WIB

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan menyampaikan, koalisi Adil dan Makmur telah berakhir pasca ditolaknya permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi (MK). PAN akan segera melakukan rapat internal pasca putusan tersebut.

“Pak Prabowo telah menyampaikan dengan berakhir putusan MK, maka koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir,” kata Zulhas dalam keterangannya, Jumat (28/6).

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini menuturkan, Prabowo telah mempersilahkan kepada partai-partai koalisi Adil dan Makmur untuk mengambil inisiatif sendiri terkait dengan langkah koalisi ke depan. Menurutnya, PAN akan segera melakukan rapat internal untuk menentukan langkah dan sikap partainya.

Rapat internal itu, lanjut Zulhas, akan menentukan sikap PAN apakah tetap menjadi oposisi atau masuk ke dalam pemerintahan. Pembahasan ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Nanti akan ditentukan waktunya,” tandasnya.

Diketahui, Makhamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Putusan itu dibacakan selama delapan jam secara bergantian oleh sembilan hakim konstitusi.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar putusan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (27/6) malam.

Dengan demikian, hasil rekapitulasi Pilpres 2019 yang ditetapkan KPU tetap sah. Dalam hasil rekapitulasi itu paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf unggul dengan perolehan 55,50 persen, sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi memeroleh 44,50 persen.

Selain menolak permohonan pemohon, majelis hakim konstitusi juga menolak seluruhnya nota keberatan (eksepsi) pihak termohon yakni, KPU dan pihak terkait yakni, TKN Jokowi-Ma’ruf.

“Menyatakan dalam Eksepsi menolak termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya,” terang Anwar.

Anwar menuturkan, putusan ini dirumuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) oleh sembilan hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Wahiduddin Adams, Arif Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan Sitompul, Saldi Isra dan Enny Nurbaningsih masing-masing sebagai anggota pada Senin 24 Juni 2019.

“(Kemudian) dalam sidang pleno sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada pada 27 bulan Juni tahun 2019 selesai diucapkan pukul 21.16 WIB oleh sembilan hakim konstitusi,” tukas Anwar.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads