JawaPos Radar

PPP: Gerakan 2019 Ganti Presiden Bikin Keruh Suasana

27/08/2018, 16:19 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Arwani Thomafi
Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi meminta penyelenggara pemilu harus mengatur gerakan #2019GantiPresiden. (JPNN/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi meminta penyelenggara pemilu harus mengatur gerakan #2019GantiPresiden. Dirinya pun berharap aparat harus tegas untuk membubarkan gerakan tersebut. 

Menurut Arwani, setiap gerakan politik sudah semestinya mematuhi prinsip dan aturan yang berlaku. Khususnya mengenai ketertiban dan kenyamanan masyarakat harus menjadi pijakan dalam penyelenggaraannya. 

"Seperti gerakan 2019 ganti presiden. Ini gerakan jelas memperkeruh suasana dan memunculkan ketidaktertiban di masyarakat. Jika mau tertib, silakan dukung calon lain, lakukan kampanye secara fair tanpa harus memprovokasi," kata Arwani kepada wartawan, Senin (27/8).

Selain itu, Arwani menyebutkan gerakan 2019 ganti presiden itu juga harus diidentifikasi, apakah sebagai gerakan personal, organisasi kemasyarakatan, atau politik.

"Identifikasi ini penting terkait dengan posisi gerakan ini di mata hukum," tuturnya. 

Di samping itu, dirinya pun mendukung sikap Polri untuk tak memberikan izin dalam pelaksanaan kampanye 2019 ganti presiden tersebut. Pasalnya, kepolisian dinilainya memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban masyarakat. 

"Polri sudah tepat untuk tidak memberi izin atau membubarkan acara tersebut. Di sisi lain, tidak boleh masyarakat sipil yang membubarkan acara tersebut. Ini akan berpotensi terjadi benturan antarmasyarakat sipil. Untuk itu Polri harus turun langsung dan tegas membubarkan," pungkasnya.

(ce1/aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up