JawaPos Radar

Pemilu 2019

Ini Saran Cak Imin untuk Pengurus Parpol yang Mau Jadi Senator

27/07/2018, 09:11 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Cak Imin
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga merupakan Wakil Ketua MPR itu berharap agara semua pengurus parpol bisa mematuhi aturan yang ada dan sudah ditetapkan. (JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji materi terkait syarat menjadi anggota DPD yang diatur dalam Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menuai komentar dari Wakil Ketua MPR Muhaimin Iskandar.

Dalam putusannya, MK menyatakan DPD tidak boleh diisi pengurus partai politik (parpol). Karena itu, Ketua Umum PKB yang akrab disapa Cak Imin itu berharap para pengurus partai politik bisa patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Terlebih soal rencana majunya beberapa anggota sebagai calon anggota DPR.

Dia menegaskan, putusan tersebut bersifat final dan mengikat sehingga harus ditaati. "Karena sudah final, kita tidak bisa melawan keputusan itu lagi," ujar Cak Imin, Kamis (26/7).

Cak Imin juga menerangkan, berdasarkan keputusan MK pengurus partai yang ingin menjadi anggota DPD memang harus mundur dari kepengurusan partai.

"Dengan demikian semua pengurus partai yang mencalonkan diri menjadi DPD memang mau tidak mau harus kita minta mundur dari pengurus partai," tuturnya.

Diketahui, anggota DPD periode 2014-2019 Muhammad Hafidz mengajukan uji materi Pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut dia, frasa 'pekerjaan lain' dalam pasal itu mengandung ketidakjelasan makna. Dalam uji materi, dia meminta MK menambahkan tafsir 'fungsionaris partai politik' dalam frasa 'pekerjaan lain'.

(ce1/aim/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up