alexametrics

Larang Ekspor Minyak Goreng, DPR Desak BPK Audit Dana Sawit

27 April 2022, 14:46:42 WIB

JawaPos.com– Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak goreng (migor) maupun bahan baku minyak goreng (CPO) ke luar negeri. DPR pun meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit dana pungutan sawit.

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Menurut dia, pemerintah harus segera mengkaji ulang secara seksama keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Dengan kebijakan pelarangan ekspor sawit dan turunannya, maka eksistensi lembaga tersebut menjadi tidak relevan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24/2015, dana yang dikelola BPDPKS berasal dari pungutan ekspor sawit. Jika tidak ada ekspor sawit dan turunannya, berarti tidak ada obyek yang dipungut. “Artinya tidak ada lagi dana pungutan sawit yang akan dikelola. Praktis BPDPKS menjadi tidak relevan,” jelas Mulyanto

Mulyanto mendesak BPK memeriksa secara khusus pengelolaan dana pungutan sawit. BPK harus memeriksa apakah pengelolaan dana tersebut sudah efisien-berkeadilan dan sudah tepat sasaran. Khususnya terkait dengan subsidi biofuel.

Pasalnya, pada saat harga CPO jatuh, penggunaan biofuel dalam campuran solar sebagai instrumen untuk menyerap produk sawit cukup efektif. Upaya itu membantu menstabilkan harga CPO sekaligus mengurangi impor BBM. Selain itu dapat meningkatkan kontribusi sumber energi baru terbarukan(EBT) dalam negeri.

Namun, kata Mulyanto, ketika harga CPO dunia melambung tinggi, seperti sekarang ini, maka logika dasar tersebut sudah tidak bisa dipertahankan lagi. “Beban subsidi biofuel menjadi selangit,” terang Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu.

Menurut dia, sampai akhir 2021, dana pungutan sawit yang digunakan untuk subsidi industri biofuel sebesar Rp 110 trilun atau sekitar 80 persen dari dana sawit yang terkumpul di BPDPKS. “Ini jumlah yang sangat besar dan memberatkan,” tegas Mulyanto. Akibatnya, lanjut dia, mereka malah menelantarkan program peremajaan sawit rakyat yang dianggarakan tidak sampai 5 persen dari anggaran BPDPKS.

Padahal, peremajaan sawit rakyat adalah ruh dibentuknya BPDPKS. Di sisi lain, pengusaha refinery pemasok biofuel, yang secara otomatis menerima dana subsidi tersebut ditengarai adalah perusahaan raksasa sawit yang hanya itu-itu juga. “Dana subsidi biofuel yang mereka terima lebih besar dari pungutan sawit yang mereka bayarkan,” tandasnya.

Desakan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin. Dia meminta BPK RI untuk segera melakukan audit terhadap BPDPKS. Publik khususnya para petani sawit rakyat berhak mengetahui pengelolaan dana sawit yang terkesan tidak transparan dan terindikasi didistribusikan secara tidak proporsional.

Menurutnya, pengelolaan dana pungutan sawit yang hampir mencapai Rp 70 triliun saat ini harus diawasi secara ketat. Terutama ketika terjadi fenomena kelangkaan minyak goreng dan biosolar yang sangat meresahkan masyarakat beberapa waktu yang lalu.

Dengan jumlah dana yang demikian besar, tanggungjawab dan kontribusi BPDPKS dalam menjaga produktivitas, suplai dan harga CPO serta biosolar B30 patut dipertanyakan. “Dengan audit kita berharap akan menemukan sumber masalah kelangkaan yang terjadi selama ini”, kata Mantan Ketua HIPMI Bengkulu itu.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Khafidul Ulum

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads