alexametrics

UU Cipta Kerja Inkonstitusional, DPR-Pemerintah Jangan Saling Tuding

26 November 2021, 15:06:52 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja adalah inkonstitusional, sehingga haruslah diperbaiki oleh pemerintah dan DPR.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Saleh Partaonan Daulay mengatakan keputusan MK terkait UU Cipta Kerja adalah final dan mengikat. Karena itu, pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU tersebut.

Kata dia, segala amar putusan yang mengikutinya harus ditaati. Termasuk tidak membuat aturan turunan dan tidak membuat kebijakan yang didasarkan atas UU tersebut.

“Pemerintah dan DPR harus mengambil keputusan. Pilihan terbaik adalah segera melakukan perbaikan. Waktu yang tersedia sangat sempit mengingat ruang lingkup dan jumlah pasal sangat banyak,” ujar Saleh kepada wartawan, Jumat (26/11).

Saleh melihat putusan itu dari sisi positif. Dengan putusan ini, terlihat jelas independensi MK. Meskipun tidak dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, namun dengan putusan seperti ini fungsi MK sebagai pengawal konstitusi sangat terasa.

Pada sisi yang lain, putusan ini akan menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR. Terutama karena pengalaman membuat banyak aturan dijadikan satu atau omnibus law masih sangat baru di Indonesia. Sehingga sangat wajar jika MK memberikan koreksi dan perbaikan.

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads